SERAMBINEWS.COM, BAGHDAD - Tariq Aziz, mantan menteri luar negeri Irak pada era Saddam Hussein, akan dieksekusi tahun depan, setelah pasukan AS menarik diri dari negara itu, kata penasihat perdana menteri Irak kepada CNN, Senin (5/12/2011).

"Itu pasti akan terjadi, dan itu akan berlangsung setelah Amerika meninggalkan Irak," kata penasihat itu, Saad al-Muttalibi Yousif, tentang Aziz.

Seorang pengacara Tariq Aziz mengatakan, dia terkejut. "Saya tidak berharap pemerintah akan sebodoh itu, dengan melakukan eksekusi itu mereka akan menyeret negara ini ke tepi jurang," kata Badi Arif dalam sebuah wawancara per telepon. "Lalu bagaimana dengan rekonsiliasi nasional yang pemerintah suarakan? Posisi pemerintah akan semakin lemah saja jika mereka melaksanakan eksekusi setelah tentara Amerika meninggalkan negara ini dan itu akan menimbulkan konflik yang lebih buruk lagi antara faksi-faksi di Irak."

Sebuah undang-undang baru sedang dalam pertimbangan yang akan memungkinkan hukuman mati disahkan, kata al-Muttalibi. Al-Muttalibbi menambahkan, semua masyarakat Irak, termasuk anggota tiga kelompok sektarian utama negara itu -yaitu kaum Sunni, Syiah dan Kurdi - mendukung undang-undang itu.

Aziz ditangkap pasukan AS pada April 2003, tak lama setelah invasi pimpinan AS yang menggulingkan Hussein. Aziz tampak lemah ketika dia bersaksi pada sidang Sadam tahun 2006 atas tuduhan kejahatan perang. Diktator tersebut kemudian digantung pada akhir tahun itu.

Aziz divonis hukuman mati pada Oktober 2010 oleh Pengadilan Tinggi Irak atas perannya dalam menghapuskan partai-partai keagamaan selama rezim Sadam Hussein. Keluarganya terkejut dengan putusan itu. Kepada CNN putrinya, Zainab Aziz, pada saat itu mengatakan, "Ayah saya melayani negaranya selama lebih dari 22 tahun. Ia menyerahkan dirinya kepada tentara AS (setelah jatuhnya Hussein) karena dia tidak takut. Ia tidak melakukan sesuatu yang salah. Ia berbakti kepada negaranya." Zainab menambahkan, "Dia telah dirugikan."

Arif mengatakan tahun lalu bahwa ada motif politik di balik hukuman mati terhadap Tariq Aziz. "Aziz dulu selalu mengatakan ke saya, 'Mereka akan menemukan cara untuk membunuh saya, dan tidak ada jalan bagi saya untuk melarikan diri ini,'"kata Arif kepada CNN. "Tapi dari sebuah perspektif hukum, vonis itu salah, itu ilegal dan tak diharapkan."

Tariq Aziz menjabat sebagai wakil perdana menteri dari 1981-2003. Di antara periode itu,ia juga memegang jabatan menteri luar negeri, 

Setelah vonis untuknya diumumkan, Amnesty International mendesak Irak untuk tidak melaksanakan hukuman tersebut, meski lembaga itu mengakui kebrutalan rezim Sadam Hussein. "Pemerintahan Saddam Hussein identik dengan eksekusi, penyiksaan dan pelanggaran HAM berat, dan adalah benar bahwa mereka yang melakukan kejahatan diseret ke pengadilan," kata Malcolm Smart, direktur Amnesty International untuk Timur Tengah dan Afrika Utara pada tahun 2010. "Namun, sangat penting bahwa hukuman mati, yang merupakan pengingkaran utama terhadap hak asasi manusia, tidak boleh digunakan, seberat apapun kejahatan itu," katanya dalam sebuah pernyataan tertulis.

Vatikan juga menentang hukuman mati itu, kata juru bicara Federico Lombardi kepada CNN. "Ini bukan cara yang paling memadai untuk memajukan rekonsiliasi dan rekonstruksi keadilan dan perdamaian di negara yang telah banyak menderita itu," kata Lombardi.