• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Senin, 22 September 2014
Serambi Indonesia

Warga Blang Gele Minta Ganti Rugi Tanah PLTA

Senin, 12 Desember 2011 20:24 WIB
Laporan Jalimin | Takengon


SERAMBINEWS.COM, TAKENGON – Sejumlah pemilik tanah kebun di Kampung Calo Blang Gele, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah meminta pihak PT PLN (Persero) membayar ganti-rugi tanah yang terkena pembangunan Gardu Induk (GI) Proyek Pembangkit Listrik Tanaga Air (PLTA) Peusangan I dan II di kebun kopi milik mereka.

Meskipun besaran biaya ganti-rugi sudah disepakati bersama antara pemilik tanah dengan PT PLN (Persero) dua tahun lalu, namun proses pembayaran ganti-rugi itu belum diterima oleh pemilik tanah hingga sekarang.

Seorang pemilik tanah Kampung Calo Blang Gele, Kecamatan Bebesen, Maskur (40), Senin (12/12) mengatakan, belum jelas jadual pembayaran ganti-rugi tanah yang akan dibangun GI PLTA Peusangan di tanahnya, padahal, sejak beberapa bulan lalu, PT PLN (Persero) bersama Pemka Aceh Tengah sudah menentukan jadual pembayaran ganti-rugi tanah bagi sembilan kepala keluarga (KK) pemilik seluas 2,8 hektar lahan kebun kopi yang terkena pembangunan GI PLTA Peusangan I dan II. Jadual proses pembayaran ganti-rugi tersebut terus diulur-ulur dan tidak ada kejelasan hingga kini.

 
Dikatakan Maskur, dua bulan lalu, pernah dikirim undangan untuk menerima pembayaran ganti-rugi tanah pertapakan GI PLTA Peusangan I dan II di Oproom Kantor Bupati Aceh Tengah, namun PT PLN (Persero) membatalkan secara sepihak pertemuan pembayaran ganti-rugi itu. Paska pembatalan tersebut, hingga kini belum ada kejalasan waktu dan proses pembayaran ganti-rugi tersebut. Padahal, katanya, kesepakatan awal telah antara pemilik tanah dengan PT PLN (Persero) sebesar Rp 157.000 per meter persegi. Dengan rincian, sebesar Rp 150.000 untuk pemilik tanah dan pajak Rp 7.000.

Kesepakatan besaran biaya ganti-rugi itu telah disepakati antara Panitia Pembebasan Tanah PLTA Peusangan, Pemkab Aceh Tengah, PT PLN (Persero) dan Tim Independen.

“Saya meminta kepada PT PLN memberikan kepastian kapan, pembayaran ganti rugi tersebut, jangan buat kami terlunta-lunta,” ujar Maskur.

Anggota Komisi B DPRK Aceh Tengah, Musa AB, Senin (12/12/2011) mengatakan, sebaiknya pemilik tanah dapat mengikuti kesepakatan bersama antara PT PLN (Persero) dengan warga pemilik tanah. Ia mengatakan, permasalahan itu sederahana, asal warga dapat mengikuti dan menghargai aturan yang telah ditetapkan. Tuntutan warga yang mendesak dilakukan pembayaran segera adalah sah-sah saja, namun harus mematuhi aturan yang telah ditetapkan pemerintah.

Musa AB mengakui, kalau biaya ganti-rugi tanah itu belum dibayar oleh PT PLN, sesuai dengan penuturan warga, namun hasil kesepakatan sejumlah anggota DPRK Aceh Tengah sepakat menjalankan ketentuan (format) yang sudah disepakati antara pemilik tanah dengan PT PLN. Sementara masyarakat pemilik tanah terus mendesak agar pembayaran dilakukan segera. (jalimin)

 

 
 
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
43752 articles 16 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas