APBA 2012 untuk Perubahan

Oleh Marthunis Muhammad

SETELAH tertunda beberapa waktu akibat krisis politik, DPRA kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (RAPBA) 2012 dan sudah disahkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2012 pada Selasa (31/1) lalu. Pengesahan ini memang ditunggu-tunggu oleh masyarakat, karena seharusnya RAPBA sudah disahkan sebelum pergantian tahun 1 Januari 2012.

Pembahasan dan pengesahan RAPBA 2012 oleh DPRA merupakan akhir dari empat proses perencanaan pembangunan, yang meliputi proses politik, proses teknokratis, proses partisipatif, dan proses bottom-up serta top-down. Proses politik APBA di DPRA seharusnya tidak berlangsung lama dan tidak merombak total rancangan yang diserahkan. Lalu apa yang menjadi acuan DPRA untuk memeriksa dan menilai RAPBA 2012 layak untuk disahkan?

Sebuah pemahaman bersama yang harus dipunyai oleh semua pihak adalah proses yang kontinyu. Pembangunan itu ada karena perbedaan antara keadaan sekarang (realitas) dan keadaan yang kita impikan (idealitas). Jurang antara realitas dan idealitas masih lebar menganga. APBA sesungguhnya adalah desain tahapan membangun jembatan di atas jurang tersebut sehingga rakyat lebih mudah untuk pindah ke kondisi yang diharapkan.

Seperti layaknya membangun jembatan, proses dari membangun pondasi, kepala jembatan, tiang jembatan, rangka jembatan, lantai jembatan hingga pengaman/pagar jembatan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan dalam konstrain waktu dan anggaran. Tahapan yang logis ini dan kontinuitas yang harus dipastikan dan dikawal oleh DPRA.

Realitasnya, kemiskinan dan pengangguran masih merupakan permasalahan pembangunan yang harus dituntaskan. Memang setiap tahun ada perbaikan, misalnya pertumbuhan ekonomi Aceh yang tinggi (tahun 2011 diperkirakan di atas 6.00 persen), penurunan angka kemiskinan dan pengangguran dan sebagainya. Namun, semua itu masih di bawah pencapaian rata-rata nasional.

Pertumbuhan ekonomi
Aceh harus tumbuh lebih tinggi dan cepat secara ekonomi. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi semakin cepat rakyat Aceh kaya, semakin meningkat kualitas hidupnya serta juga kepedulian kepada sesama.

Salah satu teori pertumbuhan ekonomi klasik, Solow growth model, menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi ditopang oleh tiga faktor, yaitu kapital, tenaga kerja dan teknologi. Ekonomi akan lebih cepat tumbuh apabila produktivitas dari kapital dan tenaga kerja dapat ditingkatkan melalui penguasaan teknologi.

Dengan konteks Aceh saat ini ditambah kemampuan fiskal dan perkembangan teknologi serta informasi, ketiga faktor tersebut tidak menjadi hal yang mustahil untuk diperoleh. Aceh mempunyai ruang subur dan strategis dengan segenap sumberdaya, dan angkatan kerja dengan karakter demografi yang positif sebagai kapital dan sumber tenaga kerja.

Namun walaupun demikian, akumulasi kapital dan efisiensi tenaga kerja harus terus ditingkatkan melalui penyediaan kapital baru seperti infrastruktur, mesin pengolahan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia/tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan serta penguasaan teknologi.

Sebagai contoh, kemampuan lahan untuk memproduksi produk pertanian dalam jumlah besar tidak serta merta akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membuat petani lebih kaya, apabila tidak ada infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, pelabuhan dan bahkan listrik untuk membawa dan menjaga kualitas produk hingga sampai kepasar.

Kakao, misalnya, akan bernilai lebih tinggi jika dalam bentuk produk semi jadi (bubuk atau pasta) dan akan berlipat lebih tinggi lagi ketika menjadi serangkaian produk coklat siap saji. Peningkatan produktifitas (nilai tambah) kakao dapat dilakukan dengan ketersediaan teknologi pengolahaan dan kompetensi chocolatier (peramu coklat).

Penambahan dan peningkatan produktifitas kapital dan efisiensi tenaga kerja serta adopsi teknologi ini yang seharusnya menjadi agenda utama dalam penyusunan kebijakan fiskal (APBA) apabila ingin Aceh lebih cepat tumbuh. Karenanya kecerdasan dan kematangan dari pihak eksekutif dan legislatif dalam memilih program dan kegiatan pembangunan yang konsisten dengan agenda utama percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat menjadi sebuah kemutlakan.

Depresiasi pembangunan
Penulis sangat yakin prinsip percepatan pertumbuhan ekonomi diatas sudah sangat dipahami oleh para pengambil keputusan di Aceh baik di parlemen maupun di pemerintah. Namun prinsip atau pengetahuan tidaklah cukup untuk akselerasi pembangunan. Devils are always in the details. Permasalahan lebih pada pelaksanaannya di lapangan. Banyak program dan kegiatan pembangunan dianggarkan untuk meningkatkan produktifitas factor produksi seperti membangun infrastruktur dasar, sekolah, balai latihan kerja, fasilitas kesehatan dan lain-lain. Namun terasa semua ini tidak cukup kuat untuk mendorong laju pertumbuhan Aceh. Kegagalan factor produksi tersebut disebabkan oleh tingkat depresiasi yang tinggi. Depresiasi disini dapat diartikan sebagai penurunan kemampuan capital untuk melakukan fungsinya per tahun. Kembali ke model Solow, makin tinggi tingkat depresiasi kapital, maka makin sulit bahkan mustahil sebuah ekonomi untuk mencapai potensi maksimalnya.

Di Aceh sering ditemukan tingkat depresiasi pembangunan yang sangat tinggi. Bahkan ada yang 100 persen. Artinya, begitu sebuah jembatan atau sekolah selesai dibangun, fasilitas tersebut tidak bisa dimanfaatkan baik karena salah desain, pengerjaan yang asal-asalan, lokasi yang tidak tepat maupun tidak memenuhi persyaratan pendukung (necessary condition) lainnya.

Ribuan proyek terlantar dan terbengkalai menyiratkan tingkat depresiasi pembangunan yang tinggi. Depresiasi ini bukan hanya mengurangi kemampuan pembangunan untuk menumbuhkan Aceh lebih cepat, tapi juga menjadi kemubaziran yang menghilangkan kemampuan Aceh untuk mencapai posisi tertinggi. Depresiasi ini bisa ditekan melalui koordinasi yang baik semenjak proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.