Droe Keu Droe

Kepada DPRK Bireuen

Dalam RAPBK tersebut, pihak dewan juga mengusulkan biaya kunjungan kerja atau biaya perjalanan dinas mencapai Rp 1,5 miliar

SAAT ini Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bireuen sedang melakukan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (RAPBK) tahun anggaran 2012. Dalam RAPBK tersebut, pihak dewan juga mengusulkan biaya kunjungan kerja atau biaya perjalanan dinas mencapai Rp 1,5 miliar.

Sejumlah kalangan menilai angka itu terlalu besar sehingga pantas untuk dikurangi lagi. Selain itu, berbagai kalangan juga meminta penggunaan dana tersebut harus transparan dengan cara dipublikasi kepada masyarakat (Serambi, 7/2).

Sebagaimana diketahui, biaya kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRK Bireuen dalam daerah Rp 70 juta dan untuk kunjungan ke luar daerah Rp 1,478 miliar. Sehingga totalnya mencapai Rp 1,5 miliar lebih. Jika memang dana tersebut dapat ditampung dalam APBK nanti, maka pihak dewan juga harus berlaku adil. Pasalnya, pihak eksekutif juga mengusulkan dana Tunjangan Prestasi Kerja (TPK) bagi PNS di lingkup Pemkab Bireuen untuk tahun anggaran 2012.

Menurut kabar yang santer beredar di kalangan pegawai, Pemkab Bireuen setiap tahunnya selalu membayar utang tahun sebelumnya. Misalnya APBK 2008 sebagiannya disisihkan untuk membayar utang daerah tahun 2007. Pada tahun anggaran berikutnya juga dilakukan hal yang sama.

Akibatnya, PNS Bireuen hampir 5 tahun tidak pernah menerima dana kesejahteraan lain selain gaji bulanan, kecuali para pejabat eselonering. Itu tentu tidak pernah terpengaruh walaupun kondisi keuangan daerah morat-marit ekses dari defisit anggaran yang melilit Pemkab Bireuen dalam 5 tahun terakhir.

Konon, Bupati Bireuen Nurdin Abdul Rahman dalam satu kunjungan kerja pernah mengatakan bahwa utang Pemkab Bireuen di akhir masa kepemimpinannya telah lunas dibayar, sehingga sangat memungkinkan dalam tahun 2012 ini dapat dialokasikan dana TPK bagi PNS.

Hal itu tentu kabar baik bagi kalangan abdi negara, agar dapat meningkatkan kinerja dan dedikasinya. Jika eksekutif telah mengusulkan, maka pihak legislatif pun hendaknya dapat merealisasikannya sebagaimana dana perjalanan dinas untuk dewan.

PNS Setdakab Bireuen
Identitas lengkap ada pada redaksi.

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved