Malik Mahmud: Aceh Tetap Akan dalam NKRI

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Aceh tetap akan di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kekisruhan yang dapat memicu konflik antara Aceh dan Pemerintah Indonesia pada masa lalu harus dihindari.

Untuk mewujudkan hal tersebut, menurut mantan pemimpin Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Malik Mahmud, semua pihak harus konsisten dengan butir-butir kesepakatan damai Helsinki 2005 yang merupakan dasar perdamaian di Aceh saat ini.

Kekisruhan yang terjadi pada beberapa waktu lalu, menurut Malik, karena ada pihak-pihak yang memaksakan kepentingannya. Hal ini tak sesuai dengan semangat perjanjian damai Helsinki yang sudah disepakati bersama.

"Saya rasa kalau kita dapat menjaga dan memenuhi semua butir-butir yang ada dalam kesepakatan Helsinki itu, tidak ada lagi problem Aceh dengan pemerintah pusat. Aceh tetap akan di dalam NKRI," tutur Malik, Minggu (12/2/2012) di Banda Aceh.

Pada masa lalu, Aceh dan pemerintah pusat memang pernah mengalami masa konflik yang panjang. Suatu kondisi yang menimbulkan korban hingga ribuan orang dan biaya yang sangat besar. Pada masa damai ini, kata Malik, para pemimpin di Aceh harus lebih berkonsentrasi membangun dan memperbaki kondisi Aceh yang masih belum baik.

"Pembangunan Infrastruktur, pendidikan, dan kesejahteraan adalah tantangan yang harus dipenuhi para calon pemimpin yang kini akan bertarung dalam pemilihan kepala daerah," katanya.

Di Stadion Lampineung, Banda Aceh, ribuan simpatisan dan pendukung Partai Aceh menghadiri deklarasi pasangan calon kepala daerah yang diusung oleh partai tersebut, Minggu. Pasangan calon tersebut adalah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, serta 14 pasangan calon bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota yang akan bertarung dalam pilkada 9 April 2012.

Ketua Partai Aceh Muzakkir Manaf yakin, pasangan-pasangan calon kepala daerah yang diusung akan memenangkan Pilkada 2012. Dia optimistis, setidaknya saat ini ada 1 juta suara yang sudah berada di tangan. Mereka berasal dari jaringan tim sukses Partai Aceh yang berasal dari jaringan Komite Peralihan Aceh (wadah para mantan kombatan GAM), pendukung, dan simpatisan.