SERAMBINEWS.COM - Merespon tekanan dunia internasional terkait reformasi di Suriah, Presiden Suriah Bashar al-Assad rencananya memutuskan untuk menggelar referendum tentang rancangan konstitusi baru pada 26 Februari.

Konstitusi baru juga menetapkan jabatan presiden maksimal selama dua periode, masing-masing selama tujuh tahun. Presiden al-Assad hingga saat ini sudah berkuasa selama 12 tahun

Rancangan konstitusi baru dilaporkan antara lain berisi pencabutan pasal yang menyebutkan Partai Baath yang berkuasa sebagai pemimpin negara dan masyarakat.

Dengan demikian maka partai politik selain Partai Baath boleh berdiri di Suriah, yang menjadi salah satu inti dari reformasi yang dijanjikan Presiden al-Assad untuk menenangkan para pengunjuk rasa.

Konstitusi baru juga menetapkan jabatan presiden maksimal selama dua periode, masing-masing selama tujuh tahun. Presiden al-Assad hingga saat ini sudah berkuasa selama 12 tahun.

Rancangan konstitusi baru tersebut disusun oleh komite nasional selama empat bulan belakangan. Sebelum pengumuman tentang referendum, sebuah ledakan menghantam pipa minyak di kawasan Baba Amr, Homs.

Kantor berita pemerintah SANA mengatakan teroris bersenjata didikan AS meledakkan pipa minyak tersebut. Pekan lalu, pusat penyulingan minyak di Homs diledakkan. Pipa minyak dan gas Suriah sering menjadi sasaran dalam konflik antara pemerintah dan teroris yang dibiayai oleh Liga Arab.

Sementara itu Iran dan Rusia menyambut baik keputusan referendum yang diumumkan Presiden al-Assad tersebut.

Awal bulan ini, Rusia dan China menempuh veto atas resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengutuk kekerasan di Suriah.

Pemerintah Suriah menegaskan mereka menghadapi kelompok bersenjata dalam memberantas aksi unjuk rasa menentang Presiden al-Assad, yang sudah berlangsung sejak Maret tahun lalu. [Islam Times/on/BBC/MI]