Menekan Subsidi BBM

TINGGINYA harga minyak mentah dunia menyebabkan pemerintah harus memikirkan opsi-opsi baru untuk menekan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang semakin membengkak. Pada 2011 saja, misalnya, pemerintah telah mengalokasikan dana APBN sebesar Rp 92,79 triliun untuk subsidi BBM dan melihat perkembangan harga minyak dunia akhir-akhir ini, subsidi diprediksi bisa tembus Rp 100 triliun.  

Satu wacana kontroversi saat ini adalah program konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG) dengan cara membagi alat konversi yang disebut konverter kit. Tidak tanggung-tanggung, dana yang disediakan pemerintah untuk menjalankan program ini mencapai Rp 3 triliun, yang diambil dari dana APBN di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Dana tersebut akan digunakan untuk mengimpor konverter kit dari Italia dan Argentina.

Konverter kit merupakan suatu alat tambahan yang mampu mengubah mobil berbahan bakar bensin dan solar menjadi bahan bakar gas. Secara sederhana konverter kit terdiri atas tabung gas, selang, pengatur tekanan gas (pressure regulator) dan pencampur (mixer). Dalam pemakaian BBG tidak ada perubahan pada mesin kendaraan, selain hanya menambah peralatan konverter kit.

 Lebih menguntungkan
Bagi pemerintah, konversi dari BBM ke BBG mempunyai beberapa keuntungan seperti mengurangi pemakaian BBM bersubsidi, yang berarti mengurangi impor minyak dan tentu saja subsidi yang dialokasikan untuk subsidi BBM menjadi berkurang. Bagi pengguna mobil, pemakaian BBG lebih menguntungkan karena harga BBG jauh lebih murah, lebih hemat 15-20% karena pembakaraannya lebih sempurna dibandingkan dengan BBM.

Selain itu, penggunaan BBG juga akan menghemat biaya perawatan kendaraan karena BBG tidak menghasilkan kerak, mesin dan busi lebih bersih dan tahan lama. Pemakaian BBG juga berdampak positif bagi lingkungan karena BBG emisinya lebih kecil dibanding dengan emisi bensin. Penggunaan BBG dapat mengurangi emisi CO sebesar 95%, emisi CO2 25%, emisi HC 80% dan emisi NOx 30%. Ini berarti akan membantu dalam mengurangi pemanasan global yang terjadi sekarang ini.

Program konversi BBM ke BBG sebenarnya bukan program baru, tetapi mengulangi program lama. Pada 1987 pemerintah melalui Pertamina sudah mengadakan uji coba pemakaian BBG untuk kendaraan bermotor, dan kalau dihitung berarti sudah sekitar 24 tahun BBG dipasarkan secara komersial sebagai bahan bakar kendaraan bermotor di Indonesia, namun perkembangan sangat lambat dan terus menuai kontroversi.

Berbeda dengan perkembangan konversi BBM ke BBG di beberapa negara di kawasan Asia perkembangan kendaraan berbahan bakar gas alam sangat pesat. Negara-negara di kawasan Asia yang konversi BBGnya sangat berkembang adalah Pakistan, Iran dan India. Hal ini terjadi karena sumber daya gas yang melimpah serta dukungan yang kuat dari pemerintahnya, yaitu berupa pemberian subsidi dan pemberian kredit  untuk pembelian konverter kit.  

Konversi dari BBM ke BBG di negara tersebut berlatar belakang makin meningkatnya harga BBM dan tingkat polusi yang tinggi di negara tersebut. Populasi pemakai BBG di Iran pada awalnya sangat kecil, tetapi sejak 2006 meningkat cepat hingga melampaui India. Lantas bagaimana dengan persiapan pemerintah Indonesia untuk menjalankan konversi BBM ke BBG?

 Faktor penghambat
Khusus Indonesia, tampaknya masih belum dapat diaplikasikan dalam waktu dekat, mengingat ada beberapa faktor penghambat yang masih diperdebatkan, antara lain: Pertama, infrastruktur pendukung masih minim, seperti belum tersedianya jaringan pipa gas dan Stasiun Pengisian Bahan-bakar Gas (SPBG) yang sulit diperoleh. Saat ini hanya ada sekitar 26 SPBG yang terdapat di Jawa dan Sumatera yaitu di Jakarta, Surabaya, Medan dan Palembang. Untuk membangun satu SPBG, misalnya, butuh dana sampai Rp 15 miliar.

Kedua, penggunaan BBG selama ini masih menjadi kekhawatiran bagi beberapa kalangan karena BBG lebih reaktif dan berbahaya dibandingkan dengan BBM. Apalagi sebagian masyarakat masih trauma dengan program konversi minyak tanah ke LPG yang dicanangkan oleh pemerintah beberapa tahun lalu karena banyak terjadi ledakan pada tabung gas 3 kg yang menyebabkan kebakaran, kehilangan harta benda bahkan merenggut korban jiwa.

Ketiga, mahalnya harga konverter kit juga menjadi satu kendala. Saat ini, harga satu unit konverter kit mencapai Rp 10-15 juta, karena harus diimpor dari negara luar seperti Italia, Argentina, Cina dan India. Rencananya pemerintah akan membagikan konverter kit secara gratis untuk angkutan umum seperti mikrolet dan bis kota, sedangkan kendaraan pribadi harus membeli sendiri.  

Permasalahan lainnya adalah spare part atau suku cadang konverter kit tidak tersedia di Indonesia. Jika ingin membelinya harus memesan terlebih dulu, itu pun dalam jumlah besar dan memakan waktu lama. Akibatnya, kalau kenderaan rusak tidak bisa diperbaiki dalam waktu cepat dan kalau kembali menggunakan BBM maka mobil akan sering mogok karena mesin belum di-setting ulang.

Keempat, bagi pemilik mobil baru, faktor garansi mobil juga menjadi suatu kendala. Konverter kit yang akan digunakan untuk konversi ke-BBG harus memperoleh rekomendasi dari Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) dan harus dipasang oleh teknisi ATPM yang telah disertifikasi. Jika coba memasang sendiri dan ternyata konverter kit-nya tidak sesuai dengan rekomendasi ATPM, maka garansi mobil dipastikan akan gugur.

Karena itu, pemerintah perlu melakukan studi kelayakan lebih dulu dan mempersiapkan berbagai infrastruktur pendukungnya, serta melaksanakan proses edukasi kepada masyarakat. Dengan demikian, pemerintah harus memiliki komitmen yang kuat dalam menjalankan program konversi BBM ke BBG, bukan hanya untuk sekadar menggeser permasalahan saja.***

* Mahlinda, Peneliti di Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh.