SerambiIndonesia/

Menpan: Jangan Terlalu Banyak Belanja Pegawai

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) Azwar Abubakar mengatakan, secara nasional

Menpan: Jangan Terlalu Banyak Belanja Pegawai
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional, Hatta Rajasa (kiri) bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar (tengah), dan Pemangku Wali Nanggroe, Malik Mahmud (dua kanan) tiba di Ajong Mon Mata untuk membuka Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) DPW PAN Aceh, Sabtu (10/3). SERAMBI/BUDI FATRIA
BANDA ACEH - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) Azwar Abubakar mengatakan, secara nasional belanja pegawai di semua daerah di Indonesia menempati angka tertinggi dalam perencanaan pembangunan. Kondisi ini dinilainya harus dibenahi, termasuk untuk Provinsi Aceh.

“Aceh harus diselamatkan. Jangan sampai terlalu banyak belanja pegawai. Jangan nggak bisa bangun apa-apa nanti. Kalau terlalu banyak belanja pegawai, itu artinya belanja untuk masyarakat jadi kurang,” kata Menpan yang juga putra Aceh itu kepada Serambi seusai menghadiri Rakerwil DPW PAN Aceh di Anjong Mon Mata, Sabtu (10/3).

Azwar menyebutkan bahwa secara nasional rata-rata setiap daerah belanja pegawai bisa mencapi angka 50-60 persen dari dana pembangunan. Hal ini, katanya, terjadi akibat terlalu banyak jumlah pegawai, dan tidak sesuai dengan kebutuhan.

“Sekarang hitung saja (belanja pegawai) bisa mencapi 50-60 persen. Ini kenapa? Ya, karena jumlah pegawainya terlalu banyak dan tidak sesuai dengan kebutuhan,” jelas mantan anggota DPR RI dari Fraksi PAN ini.

Menurut Azwar, selama ini proses perekrutan pegawai di jajaran atau lingkungan pemerintahan juga tidak begitu terencana, sehingga terkesan perekrutannya tidak profesional.

“Cuma 5 persen yang punya kapasitas tertentu dan punya kapasitas bidang. Sebagian lagi hanya punya kapasitas di bidang umum. Perekrutan juga banyak yang tidak pas,” tegasnya.

Disebutkan, ke depan pihak kementerian akan melakukan upaya perbaikan antara lain dengan melakukan terobosan-terobosan dalam bentuk peningkatan kapasitas pegawai. Di antaranya dengan memberi pelatihan kepada aparatur pemerintahan yang belum mendapat spesifikasi tugas atau tidak sesuai dengan bidang tugasnya.

Selain itu, kementerian juga akan melakukan proses rekrutmen secara terbuka, fair, dan tidak ada permainan. “Penempatan pejabat juga harus terbuka, jangan berdasarkan kedekatan,” jelasnya. (sar)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help