Alat Kelengkapan Dewan Subulussalam Terbentuk
Setelah melalui proses yang cukup alot, akhirnya alat kelengkapan DPR Kota Subulussalam terbentuk. Alat kelengkapan berupa
Alat kelengkapan DPRK Subulussalam terdiri dari empat komisi, masing-masing komisi A yang membidangi Pemerintahan, pertanahan, hukum dan keamanan dipimpin oleh Syarifuddin Padang dari fraksi Karya Bersama dengan dibantu empat rekannya yakni T Maswarli (wakil ketua), Bakhtiar Husein (sekretaris), Jamasa Cibro dan H Mukmin (anggota). Kemudian Komisi B bidang perekonomian diketuai Syarifuddin dan dibantu empat rekannya masing-masing Fajri Munthe (wakil ketua), Netap Ginting (sekretaris) serta Marzuki (anggota.
Selanjutnya Komisi C bidang keuangan, pembangunan, perhubungan dan penertiban diketuai Supriadi Boangmanalu dari fraksi Keadilan Bersama dan dibantu tiga rekannya masing-masing Hj Mariani sebagai Wakil ketua, Dedi Bancin Sekretaris serta Darwinsyah sebagai anggota. Selanjutnya di Komisi B yang membidangi Pendidikan, kesehatan, sosial, pemuda dan olahraga, pemberdayaan perempuan serta keistimewaan Aceh masih mempertahankan Ansari Idrus Sambo sebagai pimpinannya. Di komisi D hanya terjadi perombakan pada wakil ketua yang semula dijabat Elinawati kini beralih kepada Sutan Bagindo termasuk adanya perubahan keanggotaan.
Dari empat komisi tiga di antaranya dipimpin ketua baru yaitu Komisi A, B dan C. seperti Komisi A yang sebelumnya dipimpin Bakhtiar Husein kini beralih kepada Syarifuddin Padang politisi Partai Bintang Reformasi (PBR). Pun demikian dengan Komisi B yang semula dijabat Netap Ginting sekarang jatuh ke tangan Syarifuddin politisi Partai Amanat Nasional (PAN) selanjutnya Komisi C Supriadi Boangmanalu yang semula sebagai wakil ketua roker dengan Hj Mariani. Sementara itu Badan Kehormatan Dewan (BK) masih dipimpin Jamasa Cibro, politisi PKPI bersama Bakhtiar Husein sebagai Wakil Ketua serta H.Mukmin anggota.
Berdasarkan catatan Serambi, pembentukan alat kelengkapan DPRK Subulussalam ini sempat menimbulkan polemik di interen dewan. Hal ini lantaran adanya tarik menarik kepentingan di dua fraksi yang ada di DPRK setempat. Bahkan akibat polemik tersebut, pembentukan Alat Kelengkapan DPRK Subulussalam sempat mengambang hingga berbulan. Ketua DPRK Subulussalam Pianti Mala mendapat sorotan keras dari rekannya di Fraksi Karya Bersama. Hal itu menyusul kebijakan Pimpinan Dewan yang menunda perombakan alat kelengkapan dewan maupun komposisi komisi-komisi. Mereka menilai penundaan tersebut menyalahi aturan.
Kalau itu, ketua DPRK Subulussalam Pianti Mala yang dimintai tanggapannya secara terpisah mengakui adanya penundaan pembentukan alat kelengkapan dewan. Masalahnya, kata Pianti, hingga Rabu (14/3) belum satu fraksi pun mengajukan nama-nama anggota yang diusulkan dalam alat kelengkapan dewan. Padahal sesuai rapat banmus 14 Februari 2012, ketua fraksi segera mengirimkan nama-nama anggota komisi dan badan kehormatan (BK) ke pimpinan dewan paling lambat 12 Maret. (kh)
