A PHP Error was encountered

Severity: 4096

Message: Object of class stdClass could not be converted to string

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 107

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Object of class stdClass to string conversion

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 107

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: Object

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 107

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 107

Data Ulang Honorer - Serambi Indonesia
Senin, 24 November 2014
Serambi Indonesia

Data Ulang Honorer

Sabtu, 14 April 2012 12:43 WIB

* Permintaan Ratusan Guru Saat Datangi DPRK

LHOKSUKON - Ratusan guru bakti murni dan honorer mulai tingkat TK hingga SMA dari berbagai kecamatan di Aceh Utara, Jumat (13/4) sore
mendatangi gedung DPRK setempat. Tuntutan utama mereka, meminta DPRK dan Pemkab Aceh Utara mendata ulang guru honorer di kabupaten itu secara benar dan sesuai aturan.

Pasalnya, menurut mereka, ada guru yang bersatus bakti murni yang bertugas sejak tahun 2008 sudah masuk database honorer kategori dua yang menunggu pengangkatan sebagai PNS. Sementara banyak di antara mereka yang sudah menjadi guru honorer sejak tahun 2001 tapi hingga kini belum juga masuk dalam database honorer yang akan diangkat menjadi PNS.

Amatan Serambi, guru tersebut diterima anggota Komisi A dan E DPRK Aceh Utara di gedung sidang paripurna DPRK setempat. Turut hadir Sekretaris Disdikpora Yusri, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Jamali Sulaiman, dan Kepala Inspektorat Aceh Utara, Ishak Ali Basyah.  

“Kami datang ke gedung dewan karena ada empat guru yang statusnya bakti murni tahun 2008, namun sudah masuk database honorer kategori dua di BKPP Aceh Utara. Sementara banyak di antara kami yang sudah jadi honorer sejak tahun 2001, hingga kini belum masuk database.

Karenanya, kami minta guru honorer didata ulang secara fair dan seusai aturan,” ujar Usmani, guru MAS Kuta Makmur.

Sementara guru bakti murni yang hadir dalam pertemuan itu meminta upah jerih mereka dinaikkan ari Rp 300.000 menjadi Rp 1,2 juta per bulan. Pada pertemuan tersebut, perwakilan guru juga menyerahkan daftar tuntutan mereka ke Ketua Komisi A, Amiruddin B.

Menanggapi tuntutan itu, Amiruddin meminta Disdikpora Aceh Utara mendata ulang guru honorer di kabupaten tersebut. Kepada guru yang mengajar di sekolah swasta, kata Amiruddin, pihaknya dan Disdikpora akan mendatangi Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) agar menampung mereka masuk dalam database honorer yang akan diangkat menjadi PNS.

Terhadap permintaan untuk menaikkan upah jerih guru bakti murni, Amiruddin mengatakan pihaknya akan memperjuangkan hal itu dalam APBK Perubahan tahun ini. “Namun, angkanya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” pungkasnya.(c46)

tuntutan guru
- Meminta DPRK dan Pemkab Aceh Utara mendata ulang guru honorer secara benar dan sesuai aturan.
- Meminta DPRK dan Pemkab Aceh Utara menyurati Menpan RI agar  guru yang mengajar di sekolah swasta juga bisa masuk database honorer kategori dua
- Guru bakti murni meminta Pemkab dan DPRK Aceh Utara menaikkan upah jerih mereka dari Rp 300.000 menjadi Rp 1,2 juta per bulan

tanggapan mereka
Akan Didata Ulang

DISDIKPORA dan DPRK Aceh Utara akan mendata ulang secara akurat tenaga honorer yang masuk kategori dua. Jika kita temukan ada data yang dipalsukan oleh guru honorer tersebut, misalnya dia bakti mulai tahun 2008 namun dipalsukan menjadi honorer tahun 2005, itu akan kita tindak sesuai aturan.
* Yusri, Sekretaris DPRK Aceh Utara.(c46)

Bisa Dibatalkan

PENDATAAN honorer kategori dua untuk diangkat menjadi PNS dilakukan  masing-masing dinas. Menurut data kami, ada 1.405 honorer kategori dua di semua dinas di Aceh Utara. Data itu harus sudah masuk ke BKN paling telat akhir Mei 2012. Lalu, Juli nanti uji kompetensi. Bagi yang lulus, datanya dimasukkan dalam database honorer yang akan diangkat menjadi PNS. Data itu kemudian diverifikasi lagi. Jika ada data yang palsu, bisa dibatalkan.
* Jamali Sulaiman, Kepala BKPP Aceh Utara.(c46)
Editor: hasyim

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas