Parpol Dominan

BANDA ACEH - Partai politik masih menjadi basis dukungan kuat bagi para calon kepala daerah yang bersaing dalam Pilkada Aceh yang digelar 9 April 2012 lalu secara serempak di 17 kabupaten/kota. Berdasarkan data yang diperoleh Serambi, pasangan calon bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota di 17 wilayah tersebut memenangi pilkada melalui jalur partai politik maupun koalisi parpol.

Namun, enam kepala daerah plus satu di tingkat provinsi (gubernur/wakil gubernur) dikuasai oleh Partai Aceh (PA) dengan peroleh suara signifikan. Setidaknya, kader PA akan menjadi kepala pemerintah di enam kabupaten/kota, yakni Aceh Besar, Pidie, Aceh Utara, Lhokseumawe, Aceh Timur, dan Aceh Jaya.

Sedangkan lima pasangan kepala daerah lainnya memenangi pilkada melalui jalur partai dan koalisi partai yakni Banda Aceh, Bener Meriah, Gayo Lues, Simeulue, dan Aceh Singkil.

Sedangkan satu-satunya pasangan yang mampu meraih suara signifikan dari jalur perseorangan (independen) adalah calon bupati/wakil bupati Nagan Raya, H Asib Amin-Drs H Djasmi Has MM. Tapi pasangan ini masih harus bertarung keras untuk melewati pilkada putaran kedua menghadapi pasangan HT Zulkarnaini-HM Jamin Idham yang diusung partai politik.

Berdasarkan penelusuran Serambi, PA menjadi partai yang paling banyak menempatkan kadernya untuk mengisi kursi kepala daerah dibandingkan dengan kandidat yang diusung parpol, koalisi parpol, maupun dari jalur perseorangan.

Bahkan PA diperkirakan juga masih berpeluang untuk tiga daerah lainnya dalam pilkada putaran kedua, yaitu Langsa, Sabang, dan Abdya.

Besarnya suara PA untuk pilkada kali ini mengindikasikan bahwa mesin partai lokal yang dibentuk pasca-MoU Helsinki itu bekerja maksimal. Namun, tak dapat dipungkiri kemenangan para kepala daerah ini juga memicu gejolak politik di beberapa daerah, seperti di Gayo Lues yang berbuntut pada pembakaran kantor KIP setempat dan gejolak di Aceh Tengah karena massa berdemo menuntut pilkada ulang.

Hal ini terjadi, karena proses pilkada oleh sebagian kandidat dan massa pendukungnya dinilai mengandung kecurangan dan tidak demokratis, karena diwarnai oleh intimidasi terhadap para pemilih untuk memilih calon tertentu, seperti yang diungkapkan berdasarkan temuan sejumlah lembaga pemantau pilkada di Aceh. (ansari hasyim)