Sabtu, 23 Mei 2015

MPD: Percepat Kopertis Aceh

Rabu, 25 April 2012 11:40

BANDA ACEH - Ketua Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Aceh, Prof Dr Warul Walidin Ak MA, meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mempercepat kehadiran Kopertis Aceh yang terpisah dengan Sumatera Utara. Sedangkan Pimpinan DPRA segera menugaskan Komisi E menelusuri lebih lanjut 12 PTS di Aceh yang terkena sanksi sebagaimana diumumkan dalam website Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti).

Ketua MPD Aceh, Warul Walidin yang juga Rektor Universitas Abulyatama (Unaya) kepada Serambi, Selasa (24/4) mendesak percepatan pembentukan Kopertis Aceh karena melihat buruknya sistem pembinaan oleh Kopertis Wilayah I Aceh-Sumut terhadap perguruan tinggi swasta (PTS) di Aceh.

Menanggapi pernyataan Koordinator Kopertis Wilayah I Aceh-Sumut, Prof Ir H Mohammed Nawawiy Loebis M.Phil, Ph.D tentang adanya 10 perguruan tinggi swasta (PTS) di Aceh beroperasi secara ilegal, Ketua MPD Aceh menegaskan kopertis tidak boleh lepas tangan. “Kalau ada PTS yang ilegal, kopertis wajib melakukan pembinaan. Karena itu merupakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kopertis, yang meliputi pengawasan, pengendalian, dan pembinaan,” ujar Warul Walidin didampingi Wakil Ketua II MPD Aceh, Dr Nazamuddin.

Dikatakannya, jika ada problem di kalangan PTS, kopertis harus membantu menyelesaikannya. Namun, kenyataannya selama ini, kopertis tidak proaktif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi PTS di Aceh seperti izin operasional dan akreditasi. “Kopertis seperti membiarkan mereka jalan sendiri,” katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRA, Sulaiman Abada juga menanggapi ‘pengumuman menggantung’ yang disampaikan Koodinator Kopertis Wilayah I tersebut. “Pihak DPRA meminta Menteri Pendidikan Nasional segera merealisasikan Kopertis Aceh. Dengan berdiri sendiri, segala permasalahan menyangkut pembinaan PTS bisa dilakukan sendiri oleh Aceh yang kopertisnya berkedudukan di Banda Aceh. Saya minta Kopertis Aceh diwujudkan bulan ini juga. Apalagi SK pembentukannya sudah keluar,” kata Sulaiman Abda.

Harus transparan
Pengelola PTS di Aceh juga menyuarakan agar Kopertis Wilayah I lebih transparan. “Misalnya, tentang adanya PTS yang beroperasi secara ilegal. Umumkan saja secara terbuka agar tidak membingungkan masyarakat dan merugikan mahasiswa,” kata Direktur Politeknik Indonesia-Venezuela, Aceh Besar, Ir Al Qudri A Gani MM dalam pertemuannya dengan Wakil Ketua II DPRA, Sulaiman Abda, Selasa (24/4).

Sebenarnya, kata Al Qudri, pihaknya telah mengetahui PTS mana saja yang diberi sanksi oleh Ditjen Dikti karena sudah dilansir di website Dikti. “Namun belum semuanya mengakses website tersebut sehingga pihak kopertis berkewajiban menyebarluaskan secara terbuka agar tidak terkesan ditutup-tutupi,” kata Qudri.

Halaman12
Editor: bakri
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2015 About Us Help
Atas