Sabtu, 29 November 2014
Serambi Indonesia

MPD: Percepat Kopertis Aceh

Rabu, 25 April 2012 11:40 WIB

* Komisi E DPRA Ditugaskan Telusuri PTS Terkena Sanksi Dikti

BANDA ACEH - Ketua Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Aceh, Prof Dr Warul Walidin Ak MA, meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mempercepat kehadiran Kopertis Aceh yang terpisah dengan Sumatera Utara. Sedangkan Pimpinan DPRA segera menugaskan Komisi E menelusuri lebih lanjut 12 PTS di Aceh yang terkena sanksi sebagaimana diumumkan dalam website Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti).

Ketua MPD Aceh, Warul Walidin yang juga Rektor Universitas Abulyatama (Unaya) kepada Serambi, Selasa (24/4) mendesak percepatan pembentukan Kopertis Aceh karena melihat buruknya sistem pembinaan oleh Kopertis Wilayah I Aceh-Sumut terhadap perguruan tinggi swasta (PTS) di Aceh.

Menanggapi pernyataan Koordinator Kopertis Wilayah I Aceh-Sumut, Prof Ir H Mohammed Nawawiy Loebis M.Phil, Ph.D tentang adanya 10 perguruan tinggi swasta (PTS) di Aceh beroperasi secara ilegal, Ketua MPD Aceh menegaskan kopertis tidak boleh lepas tangan. “Kalau ada PTS yang ilegal, kopertis wajib melakukan pembinaan. Karena itu merupakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kopertis, yang meliputi pengawasan, pengendalian, dan pembinaan,” ujar Warul Walidin didampingi Wakil Ketua II MPD Aceh, Dr Nazamuddin.

Dikatakannya, jika ada problem di kalangan PTS, kopertis harus membantu menyelesaikannya. Namun, kenyataannya selama ini, kopertis tidak proaktif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi PTS di Aceh seperti izin operasional dan akreditasi. “Kopertis seperti membiarkan mereka jalan sendiri,” katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRA, Sulaiman Abada juga menanggapi ‘pengumuman menggantung’ yang disampaikan Koodinator Kopertis Wilayah I tersebut. “Pihak DPRA meminta Menteri Pendidikan Nasional segera merealisasikan Kopertis Aceh. Dengan berdiri sendiri, segala permasalahan menyangkut pembinaan PTS bisa dilakukan sendiri oleh Aceh yang kopertisnya berkedudukan di Banda Aceh. Saya minta Kopertis Aceh diwujudkan bulan ini juga. Apalagi SK pembentukannya sudah keluar,” kata Sulaiman Abda.

Harus transparan
Pengelola PTS di Aceh juga menyuarakan agar Kopertis Wilayah I lebih transparan. “Misalnya, tentang adanya PTS yang beroperasi secara ilegal. Umumkan saja secara terbuka agar tidak membingungkan masyarakat dan merugikan mahasiswa,” kata Direktur Politeknik Indonesia-Venezuela, Aceh Besar, Ir Al Qudri A Gani MM dalam pertemuannya dengan Wakil Ketua II DPRA, Sulaiman Abda, Selasa (24/4).

Sebenarnya, kata Al Qudri, pihaknya telah mengetahui PTS mana saja yang diberi sanksi oleh Ditjen Dikti karena sudah dilansir di website Dikti. “Namun belum semuanya mengakses website tersebut sehingga pihak kopertis berkewajiban menyebarluaskan secara terbuka agar tidak terkesan ditutup-tutupi,” kata Qudri.

Rektor Universitas Muhammadiyah Banda Aceh, Drs H Muharrir Asy’ari, LC, M.Ag juga mengau sudah mengetahui ada 12 PTS di Aceh yang diberi sanksi oleh Ditjen Dikti karena tidak melaksanakan kewajiban rutin yang harus dilaporkan ke Dikti dan Kopertis Wilayah I Aceh-Sumut. “Alhamdulillah, Universitas Muhammadiyah Banda Aceh tidak termasuk dalam 12 PTS di Aceh yang diberi sanksi tersebut,” kata Muharrir.

Tugaskan Komisi E
Menanggapi adanya 10 hingga 12 PTS di Aceh yang diberi sanksi oleh Ditjen Dikti, Pimpinan DPRA segera menugaskan Komisi E untuk menelusuri semua PTS bermasalah tersebut. “Ya, kita segera tugaskan Komisi E DPRA untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Ini penting dilakukan, bukan hanya sebagai pembinaan kepada PTS bersangkutan tetapi juga mencegah adanya korban dari kalangan mahasiswa,” kata Wakil Ketua II DPRA, Sulaiman Abda.

Desak diumumkan
Presiden Mahasiswa Universitas Abulyatama (Unaya) Aceh, Muhammad Khaidir juga mendesak pihak Kopertis Wilayah I Aceh-Sumut mengumumkan secara terbuka nama-nama 10 PTS yang beroperasi ilegal di Aceh.

“Pernyataan Koordinator Kopertis Wilayah I Aceh-Sumut, Prof Ir H Mohammed Nawawiy Loebis M.Phil, Ph yang menyebutkan ada 10 PTS di Aceh ilegal, tanpa menyebut nama-nama kampus patut dicurigai ada maksud-maksud tertentu di balik itu,” kata Khaidir dalam siaran persnya yang diterima Serambi, Rabu kemarin.

Presiden Mahasiswa Unaya juga mendesak legislatif di Aceh dan Kementerian Pendidikan Nasional memberi sanksi tegas terhadap Koordinator Kopertis Wilayah I Aceh-Sumut karena telah membohongi publik dengan informasi tak transparan. “Ini sangat merugikan mahasiswa jika ternyata mereka kuliah di PTS ilegal,” demikian Khaidir.(sir/sal/her)
Editor: bakri

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas