Senin, 22 Desember 2014
Serambi Indonesia

Tujuh Instruksi SBY Soal Pembatasan Subsidi BBM

Rabu, 25 April 2012 08:46 WIB

Tujuh Instruksi SBY Soal Pembatasan Subsidi BBM
TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN
Pengendara sepeda motor mengisi kendaraannya dengan bahan bakar minyak (BBM) jenis pertamax di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Jalan RE Martadinata, Kota Bandung, Senin (2/4/2012). Pasca kenaikan harga pertamax dari Rp 9.850 menjadi Rp 10.300 per liter dan pertamax plus dari Rp 10.050 menjadi Rp 10.400 per liter di SPBU ini, pemilik kendaraan bermotor yang biasa menggunakan bahan bakar jenis ini masih tetap normal. (TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN)
SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melakukan dua kali sidang kabinet, Selasa (24/4/2012). Kedua sidang kabinet ini membahas agenda APBN-Perubahan 2012 dan pembatasan BBM subsidi.

Tujuh instruksi SBY pun dikeluarkan SBY mengenai dua pokok bahasan tersebut. Menko Perekonomian, Hatta Rajasa mewakili SBY menyebutkan pertama, mendorong percepatan belanja sehingga dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, Menkeu akan menterjemahkan dalam agenda-agenda aksi termasuk di dalamnya akan merampungkan perubahan Perpres Nomor 54 untuk mempercepat proses-proses pengadaan barang dan jasa yang lebih transparan dan akuntabel.

Kedua, menjaga tingkat daya beli masyarakat dengan menjaga laju inflasi pada tingkat yang rendah." Untuk itu, kita menghilangkan ekspektif inflation, langkah-langkahnya misalkan menjaga ketersediaan bahan pangan pokok dan stabilitas harganya." kata Hatta di Istana Negara, Jakarta.

Dengan demikian, tegas Hatta, tim inflasi daerah dan Tim Inflasi BI dan Menko Perekonomian harus betul-betul memantau setiap kecepatan arus barang dan kemungkinan-kemungkinan terjadinya gangguan pasokan di daerah. “Ini tidak boleh terjadi sehingga tidak memicu terjadinya inflasi,” jelasnya.
 
Ketiga, mengoptimalkan program perlindungan sosial. Ini untuk menjaga daya beli masyarakat yang miskin, tetap bisa menjangkau antara lain dengan Jamkesmas, program keluarga harapan, PNPM, BOS dan raskin serta program kluster keempat.
 
Keempat, Kebijakan mendorong pertumbuhan investasi. Dijelaskan Hatta, walaupun saat ini tidak atau belum menaikan BBM atau tidak ada kenaikkan harga BBM, akan tetapi kuartal pertama investasi meningkat 32,8 persen dibanding kuartal yang sama tahun 2011.

"Dengan demikian maka target investasi kita di 2012 sebesar Rp283 triliun akan kita capai. Dengan langkah-langkah agenda aksi yang kita tetapkan. Kuartal pertama sudah di atas 25 persen. Artinya lebih dari seper empat. Biasanya pada kuartal berikutnya nanti trendnya akan meningkatkan," ungkap Hatta mewakili SBY.
 
Kelima, Peningkatan daya saing terutama produk eskpror non migas melalui diversifikasi pasar tujuan ekspor dengan meningkatkan keberagaman dan kualitas produk. Dalam konteks meningkatkan daya saing ini, maka beban-beban logistik transportasi harus kita kurangi.

"Dengan konteks ini, maka infrastruktur terutama pelabuhan, kecepatan arus barang dan sebagainya menjadi perhatian utama kita. Itulah sebabnya modernisasi pelabuhan menjadi agenda utama dalam MP3EI. Ini harus diturunkan dalam rencana aksi." jelasnya.
 
Keenam, Penguatan perdagangan di dalam negeri untuk menjaga kestabilan harga, kelancaran barang serta menciptakan iklim usaha yang sehat.

"Kita memperluas perdagangan dalam negeri kita. Jangan space yang besar dalam negeri kita diisi oleh impor yang tinggi. Untuk itu di samping daya saing maka kuncinya adalah sistem logistik, peningkatan konektivity, serta membangun sistem distribusi dan pusat-pusat logistik sangat penting, pelabuhan dan sebagainya," papar dia.

Dengan demikian juga maka perdagangan antar pulau/antar provinsi menjadi akan terstimulus dengan adanya peningkatan konektiviti. Dalam hal ini pemerintah akan mengurangi hambatan-hambatan perdagangan dalam negeri, misalkan melarang perdagangan antar pulau karena ego daerah dan sebagainya.

"Jadi memperlancar perdagangan dalam negeri untuk memberikan space market dalam negeri kita diisi oleh produk nasional," jelasnya.
 
Ketujuh, Mengendalikan produk impor yang berpotensi bisa menurunkan daya saing produk domestik. Ini termasuk juga kemungkinan peluang-peluang terjadinya barang-barang illegal. Semuanya ini memperkuat bea cukai untuk melakukan fungsi pengawasan.
Editor: hasyim
Sumber: Tribunnews

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas