Kamis, 27 November 2014
Serambi Indonesia

Perkara Pasah Dominan di Mahkamah Syar'iyah Pidie

Jumat, 27 April 2012 09:04 WIB

SIGLI - Perkara pasah (isteri menggugat cerai suami) paling tinggi ditangani Mahkamah Syar’iyah (MS) Sigli, Pidie. “Data 2011 perkara cerai gugat yang masuk ke MS sangat tinggi yakni mencapai 192 kasus dari total 585 perkara. Sedangkan perkara cerai talak (suami cerai isteri) hanya 56 perkara,”kata Ketua Mahkamah Syar’iyah Sigli, Drs Bustamam Sufi SH, didampingi Humas, Drs Said Safnizar MH, kepada Serambi, Kamis (26/4).

Dikatakan, faktor perceraian yang terjadi antara suami-isteri yang ditemui majelis hakim di dalam persidangan. Antara lain, 115 perkara alasan suami-isteri tidak adanya harmonisasi di dalam rumah tangga sehingga memilih cerai.

Lalu, kata Said, 101 perkara dengan alasan suami tidak bertanggungjawab sehingga sang isteri meminta cerai gugat saja. “Dari 585 semua jenis perkara yang kami tangani, hingga kini 502 sudah mendapat putusan Majelis Hakim MS Sigli. Saat ini tinggal 77 perkara lagi tahun lalu yang belum putus. Sementara perkara tahun ini yang telah masuk 162 perkara,” katanya.

Sementara itu, lanjutnya, Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bercerai berjumlah 22 kasus. Dengan rincian, cerai talak (suami PNS) 7 perkara dan cerai gugat (isteri PNS) 15 perkara. PNS mengajukan perceraian mengacu kepada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1983 yang telah pembaruhi PP Nomor 45 Tahun 1990.

Khusus untuk permohonan perkara hisbat nikah di Pidie, kata Said, juga memiliki rangking tertinggi mencapai 299 perkara. Dominan alasan masyarakat tidak memiliki buku nikah saat selesai melaksanakan ijab kabul. Karena pada saat itu, Aceh masih berbalut konflik. Sehingga, katanya, saat ini ketika Aceh telah kondusif pasangan suami-isteri yang tidak memiliki buku nikah itu perlu kepastian hukum dengan cara mengajukan permohonon hisbat nikah ke Mahkamah Syar’iyah.

Saat ini, kata Said, MS memiliki sidang keliling khusus untuk perkara hisbat nikah. Program tersebut, menurutnya, telah djalankan sejak tahun 2011, yang tujuannya untuk mempermudah masyarakat. Tapi, adanya ketetntuan jarak tempuhnya. “Saya sudah lupa berapa kilometer jarak tempuh tersebut. Namun, beberapa bulan lalu, kami melaksanakan sidang keliling di Kecamatan Tangse,” kata Said.(naz)
Editor: bakri

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas