Jumat, 28 November 2014
Serambi Indonesia
Home » Opini

Menyoal 'Kerajaan Unsyiah'

Senin, 30 April 2012 10:22 WIB

Oleh Kamarullah

SEDIKIT mengelitik pikiran saya ketika membaca opini Otto dan Yuswar (Serambi Indonesia, 19 April 2012), kendati kedua penulis yang berasal dari Fakultas Pertanian Unsyiah tersebut coba membangunkan kita semua dengan berbagai pandangan yang bersifat kritis, yang sejatinya untuk memperbaiki Unsyiah yang lebih baik.

Walaupun terlihat agak emosional dari kedua tulisan tersebut dan apa yang dituliskannya seperti ada kesenjangan isu tentang Prof Darni “sudah jatuh tertimpa tangga” (meminjam frasa Prof Yuswar), fenomena ini berbeda dengan yang disampaikan Otto yang memberikan pemikiran cerdas tentang perselisihan rektor Unsyiah, walaupun sedikit nyeleneh “Unsyiah: Kucing dan Ayam Jago), sampai-sampai dua opini tersebut menjadi booming yang dipopuliskan melalui posting ke mailist Jambo Unsyiah dan Green Aceh.

Pada kesempatan ini, saya tidak terlalu panjang menguraikan mukadimah mereka, namun lebih fokus menyoal kembali tentang perdebatan tentang posisi Rektor Unsyiah. Untuk substansi yang terurai ini merupakan hasil investigasi dan advokasi yang saya lakukan sejak diberitakan “Darni Dicopot dari Rektor Unsyiah” yang menjadi headline berita koran Serambi Indonesia, 29 Maret 2012.

Setelah mempelajari beberapa dokumen yang terkait, saya sebagai pemerhati kampus melihat ada semacam “kudeta” dengan memanfaatkan potensi dan posisi Prof Darni yang maju sebagai calon Gubernur Aceh dan sedang dibebaskan dari tugas fungsional di Unsyiah. Kedua hal tersebut telah menjadi senjata bagi orang-orang yang berkepentingan untuk merebut kekuasaan di “kerajaan Unsyiah”, dengan SK Mendikbud No.137/MPK.A4/KP/2012 sebagai senjata ampuh untuk melegitimasi Prof Samsul Rizal sebagai Guru Besar Fakultas Teknik dan Pembantu Rektor I menjadi Rektor Unsyiah defenitif yang dipilih secara aklamasi melalui Rapat Senat pada 12 April 2012.

SK No. 15816/A4.2/KP/2012 versus SK No. 137/MPK.A4/KP/2012
Sekilas secara hukum apabila diperlihatkan kita baca dua SK tersebut kepada siapa pun akan muncul dibenaknya bahwa Prof Darni sudah diberhentikan dari Rektor Unsyiah dan mengapa harus ada gona-gini lagi memperjuangkan kembali menjadi Rektor Unsyiah, ternyata Prof Darni dengan kesibukannya berkampanye dimanfaatkan Prof Samsul Rizal untuk memperjuangkan SK PJS ke Mendikbud. Padahal, dalam statuta Unsyiah dinyatakan bahwa jika Rektor Berhalangan secara otomatis semua aktivitas universitas dikendalikan oleh Pembantu Rektor I.

Kejadiannya menurut investigasi saya sangat menyolok dan jarang terjadi ketika PR 1 harus menjadi motor bagi rekan penjabat lain memperjuangkan legitimasi secara hukum ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan mengangkangi Statuta Unsyiah untuk mengurus Pejabat Sementara Unsyiah sekaligus mengangkangi SK No. 15816/A4.2/KP/2012 yang bersifat Rahasia sesuai dengan maklumat yang tertera pada SK tersebut. Saya sebut mengangkangi karena SK yang bersifat rahasia tersebut beredar bebas di Fakultas Teknik Unsyiah.

Menurut amatan saya, bahwa yang ditanda tangani oleh Sekjen atas nama Mendikbut SK No. 15816/A4.2/KP/2012 sudah merepresentasikan dari surat permohonan Prof Darni No. 0692/UN11/KP/2012 tentang “Permohonan Pengunduran Diri dari Jabatan Negeri (Jabatan Fungsional) Sementara” yang didasari dari hasil pertemuan sebelumnya dengan tim Irjen Kemendikbud saat berkunjung ke Unsyiah pada 15 Februari 2012 dan pertemuan Mendikbud, Dirjen Dikti, dan Rektor Unsyiah pada 11 Februari 2011 di Jakarta.

Acuan lainnya yang sempat saya investigasikan adalah permohonan Prof Darni sudah sesuai dengan hasil pleno KIP Aceh yang menyatakan tidak harus mundur dari jabatan Rektor Unsyiah karena tidak bertentangan dengan aturan hukum dan undang-undang yang berlaku, juga diperkuat oleh Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 10 tahun 2005 tanggal 29 April 2005. Pasal 2, 3, 4, dan 5, inti dari substansi risalah hukum tersebut ‘jika tidak terpilih menjadi calon (gubernur) kepala daerah dapat dikembalikan kepada posisi semula.

Amatan saya pula menurut Keppres No.9 Tahun 2001 tentang tunjangan dosen bahwa pada Pasal 2 yang menyebutkan bahwa selain melaksanakan Tri Darma perguruan tinggi, dosen dapat diberi tugas tambahan memimpin perguruan tinggi sebagai rektor, pembantu rektor, dekan, pembantu dekan, ketua sekolah tinggi, pembantu ketua, direktur politeknik, direktur akademi, dan pembantu direktur kemudian dipertegas lagi SE Depkeu RI Dirjen Pembedaharan No. SE-84/PB/2007 pada poin 2 dan 3.

Kemungkinan atas dasar itu pula surat permohonan Prof Darni untuk tidak meminta pemberhentian dari jabatan rektor, karena itu dianggap tugas tambahan yang melekat pada setiap dosen yang memiliki kesempatan itu. Lahirnya SK No.137/MPK.A4/KP/2012 (SK 2) 29 Maret 2012 yang menggantikan SK No. 15816/A4.2/KP/2012 (SK 2) tanggal 13 Maret 2012.

Suatu aspek penting yang dapat diambil contoh ketika Irwandi terpilih menjadi Gubernur Aceh 2007-2012. Segala sesuatu yang menyangkut pemberhentian dari jabatan organik sebagai dosen FKH Unsyiah, dilakukan setelah Beliau dilantik menjadi Guberbur Aceh pada 8 Februari 2007 yang dimulai dari surat permohonan Sekda Aceh ke Rektor Unsyiah, Surat permohonan dari FKH Unsyiah ke Rektor Unsyiah, dan Surat Rektor Unsyiah ke Sekjen Kemendiknas.

Bukti kuat ini setidaknya menjadi catatan penting untuk kembali melihat keberadaan Prof Darni maju sebagai calon Gubernur Aceh dengan latar belakang yang sama sebagai dosen di Unsyiah, sehingga asumsi ini dapat kita sederhanakan bahwa keberadaan segala sesuatu yang menyangkut status rektor dan fungsional sebagai profesor harus mundur atau tidak, setelah ada keputusan KIP tentang calon yang terpilih.

Hal ini diperkuat dengan hasil plono KIP Aceh bahwa Prof Darni dapat mengusulkan pemberhentian dari rektor kalau terpilih menjadi Gubernur Aceh. Baik Irwandi Yusuf dan Prof Darni, proses hukum dan aturan yang diembankan kepada mereka menggunakan aspek hukum dan aturan yang sama, sehingga saya menganggap ada kelainan penilaian oleh oknum pejabat Unsyiah dalam mengusulkan Prof Samsul sebagai Rektor Unsyiah yang defenitif, sekalipun masih menjadi persengketaan.

Uraian tersebut sedikit tidaknya memberikan informasi seimbang kasak-kusuk siapa Rektor Unsyiah, sehingga perlu pencerdasan lebih arif memaknai substansi dari kasak-kusuk tersebut, dengan harapan pihak yang berkepentingan dalam hal ini Mendikbud harus arif untuk meninjau kembali dua SK tersebut sekaligus Rapat Senat Unsyiah tanggal 12 April 2012, karena kalau tidak ditinjau ulang akan menjadi masalah serius kelanjutan Unsyiah ke depan.

Sehubungan dengan itu, ada beberapa hal yang dapat dijadikan referensi, antara lain: Pertama, mengevaluasi kembali SK No. 137/MPK.A4/KP/2012 dan alasan mencabut SK No. 15816/A4.2/KP/2012, sehingga diharapkan akan ada pencerahan bagi siapa pun yang terlibat dalam konflik regulasi tersebut. Kedua, mengevaluasikan kembali hasil rapat senat Unsyiah tanggal 12 April 2012, karena di samping melanggar statuta Unsyiah juga terjadi penipuan substansi perihal undangan dan tatacara pemilihan rektor Unsyiah.

Ketiga, Kemendikbud untuk tidak membiarkan kasus ini berlarut dan melakukan rapat koordinasi antara Mendikbud, Prof Darni dan Prof Samsul atau pihak yang terlibat dalam kasus ini, sehingga akan ada temuan berharga sebagai penentu baik-buruknya Unsyiah ke depan. Dan, keenam, berani menyampaikan hal yang sebenarnya terkait polemik soal jabatan Rektor Unsyiah, dan tidak mengkebirikan isu yang benar untuk kepentingan kelompok guna menguasai “kerajaan Unsyiah”. Salam!

* Kamarullah, S.Pd, Pengamat dan Peminat Isu-isu Pendidikan dan Kampus/Alumni FKIP Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh.
Editor: bakri

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas