Pendidikan Terjangkau

Oleh Teuku Mukhlis

Kita tidak selalu bisa membangun masa depan bagi generasi muda. Tapi kita bisa membangun generasi muda untuk masa depan (Franklin D Roosevelt).

TAHUN 2012 menjadi tahun “menjangkau yang tidak terjangkau”. Jargon ini digalakkan oleh Kemdikbud untuk memberikan pelayanan pendidikan bagi semua masyarakat. Pendidikan untuk semua adalah pendidikan yang tak boleh didiskriminasi dan dimonopoli oleh daerah atau orang-orang tertentu. Saat ini, ketidakterjangkauan pendidikan merupakan salah satu persoalan yang dihadapi dunia pendidikan kita.

Ketidakterjangkauan pendidikan itu disebabkan beberapa faktor, seperti faktor geografi, ekonomi, sosial, fisik, psikis, dan usia. Kendala dalam faktor geografi adalah tidak meratanya pembangunan di beberapa daerah yang tertinggal, terpencil, dan terdepan (perbatasan). Di daerah-daerah ini jumlah sekolah sangatlah kurang. Jika pun ada, letaknya sangat berjauhan dengan komunitas suatu masyarakat.

Faktor ekonomi juga kerap melilit masyarakat kita. Bagi mereka yang kurang mampu cenderung berinisiatif untuk mempertahankan hidup daripada harus menyekolahkan anak-anaknya. Jika ada pendidikan gratis, biaya-biaya lain juga sangat diperlukan untuk bersekolah.

Kendala faktor sosial dapat dilihat dari masih rendahnya minat belajar dalam suatu masyarakat. Ada sebagian masyarakat belum memahami pentingnya pendidikan. Mereka berasumsi bahwa pendidikan belumlah menjamin terciptanya lowongan kerja.

Selain faktor di atas, faktor fisik dan psikis juga dapat menyebabkan pendidikan sulit terjangkau. Sekolah luar biasa dan sekolah khusus belum sepenuhnya dapat menampung kelompok ini. Pun ada sebagian anak-anak yang merasa risih dengan keadaannya sehingga tidak ingin melanjutkan pendidikannya. Dan terakhir adalah faktor usia seseorang yang telah melewati masa wajib belajar. Pendidikan bagi kelompok ini sering dianggap tidak terlalu penting lagi. Alasannya pun sangat beragam.

Semua faktor-faktor di atas saling berhubungan. Misalnya di daerah tertinggal, meski ada gedung sekolah, tapi keadaan ekonomi dan tatanan kehidupan sosial budaya tidak memungkinkan mereka untuk menjangkau pendidikan. Begitu juga keterkaitan antara satu faktor dengan faktor lainnya.

 Sinergisitas
Untuk menjalankan jargon “menjangkau yang tidak terjangkau”, Kemdikbud telah mempersiapkan tiga hal. Pertama, harus ada kebijakan keberpihakan. Kedua, membangun sekolah-sekolah baru sekaligus memperbaiki yang sudah ada di kantong-kantong di mana populasi penduduk yang tidak bersekolah sangat besar. Dan ketiga, menyediakan bantuan dana pendidikan (www.kemdiknas.go.id/kemdiknas/berita/160).

Untuk mengimplementasikan tiga hal di atas diperlukan sinergisitas beberapa elemen, yaitu pemerintah pusat sendiri (negara), pemerintah daerah, sekolah dan masyarakat. Menurut saya, jika elemen-elemen ini tidak saling mendukung, maka pendidikan yang terjangkau bagi mereka yang tidak terjangkau akan sulit terealisasi.

Sebenarnya program pendidikan yang terjangkau bukanlah program baru. Era pemerintahan lalu juga telah melahirkan program-program serupa, meski belum merata seluruhnya. Hal ini juga dikarenakan oleh kebijakan pemerintah daerah yang belum bersinergi dengan kebijakan negara. Pemerintah daerah sering gamang dalam membuat kebijakan pendidikannya. Misalnya saja belum ada peraturan tentang pendidikan khusus bagi mereka yang mengalami kendala fisik, psikis, dan usia.

Di samping itu, anggaran untuk pembangunan dan pendidikan juga lebih banyak terkuras untuk membiayai belanja aparatur pemerintahnya. Sehingga pembangunan dan pendidikan di daerah-daerah tak terjangkau sering terabaikan. Namun di tahun 2012 ini, tidak ada alasan bagi pemerintah daerah untuk mengabaikan sektor pendidikan. Pemerintah daerah harus menyediakan data-data yang akurat terkait kebutuhan sekolah baru di daerah yang tak terjangkau. Begitu juga data-data sekolah yang perlu direhabilitasi.

Dan terakhir adalah terkait subsidi siswa miskin. Tahun sebelumnya, penyaluran subsidi siswa miskin banyak yang belum tepat sasaran. Data individual siswa miskin juga sangat tidak akurat. Untuk itu, sekolah-sekolah perlu mendata dengan benar siswa miskin yang ada di sekolahnya. Jangan sampai siswa miskin terpinggirkan oleh siswa yang mampu.

Subsidi siswa miskin sangat membantu masyarakat yang kurang mampu. Oleh karena itu masyarakat juga perlu menyadari arti pentingnya pendidikan. Pendidikan bagi seorang anak adalah aset masa depan suatu masyarakat. Ibarat menanam sebuah benih yang dijaga dengan baik, maka hasilnya pun akan sangat memuaskan. Jadi tak ada alasan juga bagi masyarakat kurang mampu untuk tak menyekolahkan anak-anaknya.

Konsientisasi
Pendidikan yang tak terjangkau tak ubahnya dengan pendidikan kaum tertindas. Istilah ini digunakan oleh Paulo Freire, seorang tokoh pendidikan kontroversial dari Brasil. Pendidikan kaum tertindas muncul karena rasa prihatinnya terhadap dunia pendidikan. Kebijakan pendidikan di Brasil yang saat itu sedang dilanda krisis ekonomi, tak pernah memihak kaum tertindas, orang miskin dan masyarakat pedalaman semakin banyak yang buta huruf, dan banyak gejala sosial lainnya.

Kendati situasi Brasil dan Indonesia berbeda, tapi dalam banyak hal terdapat kesamaan. Karena itu, Paulo Freire mengembangkan upaya konsientisasi pendidikan, yaitu belajar memahami kontradiksi sosial, politik dan ekonomi, serta mengambil tindakan untuk melawan unsur-unsur yang menindas dari realitas tersebut (Paulo Freire, 2008:1). Konsientisasi juga dapat menyembuhkan kesadaran manusia sehingga dapat melahirkan sikap yang kritis. Sikap kritis inilah yang akan terwujud dalam partisipasi politik.