Ormas Berperan Penting di Aceh

BANDA ACEH - Pemberdayaan masyarakat dengan berbagai aktifitas pendampingan dan gerakan penyadaran oleh Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) berperan penting dalam proses pembangunan daerah. Bahkan, organisasi masyarakat sipil menjadi unsur penting dalam pembangunan Aceh pascakonflik dan musibah tsunami.

Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh, Warqah Helmi mengatakan itu dalam Seminar Multi Donor Fund (MDF) dengan tema Orgainsasi Masyarakat Sipil Aceh sebagai Katalisator Pembangunan Aceh, Kamis (10/5) di Aula Bappeda Aceh.

Ia mengatakan organisasi masyarakat sipil harus berpartisipasi aktif dalam pengawasan proses pembangunan. Penguatan kapasitas organisasi masyarakat sipil menjadi kunci keberhasilan organisasi sehingga proses pembangunan memberikan hasil yang optimal.

Menurut Warqah keterlibatan organisasi masyarakat sipil di Aceh dalam mendukung kebijakan pemerintah semakin baik. Masyarakat sudah memiliki kerangka pemikiran yang baku saat berdialog dengan pemerintah untuk menyampaikan kebutuhan pembangunan dan skala prioritas.

Untuk mendukung pelaksanaan proses ini, lanjutnya, tim koordinasi Pemerintah Aceh bersama 13 kelompok kerja teknis melalui program Penguatan Organisasi Masyarakat Sipil yang didukung Multi Donor Fund (MDF)-UNDP saling berinteraksi tentang berbagai isu dan tantangan yang dihadapi selama masa rekonstruksi dan rehabilitasi di Aceh.

Direktur Eksekutif IMPACT, Ramadhana Lubis mengatakan, program penguatan teknis organisasi masyarakat sipil juga memperkenalkan pemantauan berbasis masyarakat. Menurutnya, program yang didukung MDF ini telah melatih organisasi masyarakat sipil dalam hal pemantauan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, pengelolaan proyek, perencanaan strategis, kepemimpinan, dan isu gender.

“Kita juga menyiapkan organisasi masyarakat sipil lebih profesional dan berkelanjutan,” ujarnya.

Sementara itu Deputi  Manager MDF, Safriza Sofyan mengatakan, dukungan terhadap organisasi masyarakat sipil telah membentuk kelembagaan yang efektif untuk menfasilitasi kerjasama di antara para pemangku kepentingan, dan mendukung peningkatan peran organisasi masyarakat sipil. (min)