Harus Serius
PEMERINTAH lebih tahu dari mana pos anggaran untuk verifikasi parlok karena proses verifikasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah
Tayang:
Editor:
bakri
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/aceh/foto/bank/originals/Budi-Hendrawan-mantan-anggota-DPRK-Aceh-Singkil.jpg)
PEMERINTAH lebih tahu dari mana pos anggaran untuk verifikasi parlok karena proses verifikasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah.
Pemerintah harus serius karena ini merupakan bagian dari amanah MoU Helsinki. Proses verifikasi harus transparan dan tidak ada diskriminasi serta tindakan berbau politis dalam proses verifikasi. Pemerintah harus netral untuk semua partai.
Keberadaan parlok di Aceh tidak terlepas dari adanya MoU dan secara jelas diatur dalam UUPA. ami sudah mnenyerahkan semua persyaratan untuk kelengkapan administrasi dan kita sudah siap untuk diverifikasi.
* Irwansyah, Ketua Partai Nasional Aceh (PNA). (sar)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/aceh/foto/bank/originals/PAN-PAW-Anggota-DPRK-Aceh-Singkil.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/aceh/foto/bank/originals/HRD-buka-muscab-pkb-pidie_2026_.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/aceh/foto/bank/originals/Ketua-DPW-PKB-Aceh-H-Ruslan-Daud-HRD-memberi.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/aceh/foto/bank/originals/Hamdan-sati-masuk-PKB-2026.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/aceh/foto/bank/originals/DPP-PAN-Pecat-Anggota-DPRK-Aceh-Singkil-Diduga-Terlibat-Asusila_2026.jpg)