Ratusan Tenaga Kesehatan Datangi Gedung DPRK

Amatan Serambi, kemarin, ratusan tenaga kesehatan berstatus honorer  sejak pukul 09.00 WIB, telah memenuhi halaman depan Kantor Bupati Pidie. Mereka terpaksa menunggu di luar selama satu jam, karena anggota dewan yang menangani masalah tersebut belum hadir. Pukul 10.00 WIB, baru datang anggota dewan itu. Sepuluh perawat yang tergabung dalam Persatuan Perawat Nasioanl Indonesia (PPNI) masuk ke kantor dewan untuk melakukan dialog dengan anggota DPRK dari Komisi D.

Ketua PPNI Pidie, Amir Hamzah kepada Serambi, Selasa (22/5) mengatakan, tujuan tenaga kesesehatan yang masih honorer mendatangani gedung dewan untuk memperjuangkan nasib tenaga honorer, agar dimasukkan dalam data base dalam katagori dua untuk diangkat jadi CPNS.

Karena, kata Amir Hamzah, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2003 yang dirubah dengan PP Nomor 48 tahun 2005 pasal 3 ayat 1 huruf B tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS, adalah diprioritaskan bagi mereka yang melaksanakan tugas sebagai tenaga kesehatan pada unit kesehatan. “Tenaga kesehatan tersebut memiliki nota dinas maupun SK bakti,” katanya.

Dirincikan, jumlah tenaga kesehatan berstatus honorer yaitu, perawat 334 orang, AKL 53 orang, farmasi 20 orang, SKM 18 orang, dokter satu orang, perawat gigi 13 orang, analis 13 orang, gizi 8 orang, AMIK 11 orang, apikes 8 orang, Atro 3 orang, SPK 13 orang dan SMA/sederajat yang berkerja di puskesmas maupun di RSU Sigli 43 orang.

Ketua Komisi D DPRK Pidie, Mahfuddin Ismail, kepada Serambi kemarin menjelaskan, pihaknya berjanji akan memanggil Kepala Badan Kepegawaian (BKD) Pidie, untuk menanyakan keberadaan tenaga kesehatan honorer yang telah mengabdi di Puskesmas dan RSU Sigli. Apakah mereka berpotensi dimasukkan dalam katagori dua untuk diangkat menjadi CPNS. “Dalam minggu ini kami akan memanggil Kepala BKD Pidie. Kita berharap tenaga kesehatan dapat bersabar. Karena kita berjanji akan memperjuangkan nasib tenaga kesehatan yang masih honorer tersebut, jika memang mereka memenuhi persyaratan,” kata politisi dari Partai Aceh itu.(naz)