A PHP Error was encountered

Severity: 4096

Message: Object of class stdClass could not be converted to string

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 107

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Object of class stdClass to string conversion

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 107

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: Object

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 107

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 107

DPRK Diminta jangan Ribut - Serambi Indonesia
Senin, 24 November 2014
Serambi Indonesia

DPRK Diminta jangan Ribut

Selasa, 29 Mei 2012 09:57 WIB

* Harapan Inspektorat Aceh Barat  Terkait Isu Honorer Siluman

MEULABOH - Isu honorer siluman yang semakin santer di Aceh Barat disikapi oleh DPRK setempat dengan membentuk Tim Pansus Honorer. Namun, ketika pansus sedang melaksanakan tugasnya, Kepala Inspektorat Aceh Barat menyampaikan harapan agar DPRK tidak terus mempersoalkan honorer kategori satu yang sudah lulus verifikasi karena bisa berdampak semuanya tidak lulus.

“Bapak-bapak anggota DPRK Aceh Barat yang terus mempersoalkan dan melanjutkan masalah honorer kategori satu yang sudah lulus verifikasi, maka nanti akan berdampak satu pun tidak akan lulus guna diangkat menjadi CPNS,” kata Kepala Inspektorat Aceh Barat, Drs Adonis.

Pernyataan itu disampaikan Adonis pada pertemuan dengan Pansus Dewan di Gedung DPRK Aceh Barat, Senin (28/5). Menurut Adonis, ketika dirinya masih menjabat sebagai Kabag Kepegawaian Setdakab Aceh Barat, pernah ingat bahwa honorer yang belum diangkat waktu itu hanya tinggal beberapa orang saja.

Pertemuan di Gedung DPRK Aceh Barat kemarin dipimpin Ketua Tim Pansus, Barnawi. Sedangkan dari jajaran eksekutif, selain Kepala Inspektorat juga Kabag Kepegawaian Bustami, Kadis Pendidikan Bismi SPd, Kadis Perhubungan Saiful AB, dan Kadis Kesehatan dr Zafril Luthfy.

Dalam penjelasannya di hadapan Pansus Dewan, Kepala Inspektorat Aceh Barat menegaskan, “khusus untuk honorer kategori satu, kalau bapak ingin melanjutkan masalah ini, satu pun tidak lulus.”

Dikatakan Adonis, saat akan meneken (dokumen verifikasi), semuanya sudah diperiksa secara mendetail dan tidak ada persoalan. Sedangkan mengapa ada honorer di bawah tahun 2005 tidak lulus, itu disebabkan ada yang bekerja tidak membuat SK dulu tetapi yang honor tahun 2005 membuat SK dulu sehingga sama-sama dibayar gaji.

Penjelasan juga disampaikan Kabag Kepegawaian Setdakab Aceh Barat, Bustami. Menurut Bustami, yang lebih tahu (tentang honorer) adalah para kepala dinas sebab semua yang diusul ke pusat merupakan usulan dari dinas. “Yang lebih mengetahui ada bekerja atau tidak itu adalah dinas,” kata Bustami di depan Pansus DPRK Aceh Barat.

Upaya Serambi untuk mendapatkan konfirmasi ulang dari Kepala Inspektorat Aceh Barat, Drs Adonis terkait pernyataan yang disampaikan di depan Pansus Dewan, tidak berhasil. Setelah pertemuan itu, Adonis berusaha menghindar dan enggan memberikan komentar.

 Rp 5 Juta-Rp 10 Juta
Anggota Tim Pansus DPRK Aceh Barat, Ramli, Abdul Kadir, dan Ilyas Yusuf secara bergiliran mengemukakan berbagai fakta dan temuan di lapangan menyangkut berbagai dugaan permainan dalam proses verfikasi honorer.

Tim Pansus DPRK Aceh Barat mempertanyakan mengapa pemkab tidak mengusul sesuai aturan saja yakni honorer mulai tahun 2005. Pansus dewan mengungkapkan dugaan permainan dalam proses verifikasi yaitu permintaan uang Rp 5 juta hingga Rp 10 juta agar lulus verfikasi. “Banyak sekali pemalsuan tanda tangan dengan memalsukan masa kerja seolah-oleh mulai tahun 2005. Sedangkan ketika dicek, ternyata banyak yang mulai bekerja tahun 2006, 2007, 2008, 2009, dan 2010,” begitu pernyataan Tim Pansus DPRK Aceh Barat.

Pansus Dewan juga menyoroti dugaan permainan oknum pejabat dengan memalsukan data dan tidak teliti melakukan verifikasi sehingga yang diloloskan itu adalah anak-anak dari kalangan kerabat pejabat meski tidak cukup masa kerja. “Berbagai temuan ini akan diteruskan ke pihak kepolisian agar diusut tuntas. Pansus juga meminta Menpan mencoret honorer siluman tersebut,” tandas Tim Pansus DPRK Aceh Barat yang bertugas menelusuri permasalahan honorer siluman.(riz)
Editor: bakri

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas