Senin, 22 Desember 2014
Serambi Indonesia

Pansus Mengultimatum, Honorer Melawan

Rabu, 30 Mei 2012 11:32 WIB

MEULABOH - Tim Panitia Khusus (Pansus) DPRK Aceh Barat yang sedang melakukan penyelidikan kasus honorer siluman meminta semua (386 orang) honorer yang lulus verifikasi pemutihan, agar menyerahkan bukti surat perintah membayar (SPM) dari tempat mereka bekerja sejak 2005.

Namun, permintaan Pansus ini mendapat protes keras dari sejumlah honorer. Sore kemarin, sekitar 50 honorer di jajaran Pemkab Aceh Barat yang dinyakan lulus verifikasi pemutihan guna diangkat menjadi CPNS, melancarkan aksi demo ke DPRK. Mereka mengungkapkan kekesalannya terhadap ulah anggota DPRK yang mengelar Pansus, sehingga berdampak terkendalanya proses SK mereka.

Sebelum aksi demo berlangsung, anggota Tim Pansus Honorer bentukan DPRK Aceh Barat, Ramli kepada Serambi mengatakan, dalam pertemuan di DPRK pada hari Senin pihaknya sudah mengingatkan eksekutif agar honorer menyerahkan bukti SPM selambat-lambatnya hari Rabu (30/5). “Bila tidak diserahkan itu juga menjadi bukti bahwa mereka tidak honor sejak 2005 sehingga menjadi bukti tambahan dalam mengungkap kasus ini hingga ke polisi,” kata dia.

Ramli menegaskan, DPRK tetap mendukung adanya pemutihan bagi honorer yang benar-benar honor sejak 2005. Di sisi lain DPRK juga sangat berkepentingan untuk mengungkap berbagai dugaan permainan seperti manipulasi data dan lain-lain yang berakibat terzaliminya mereka yang berhak.

“Semakin kuat dugaan adanya pemalsuan SK serta tanda tangan dan suap sehingga mereka yang honor sejak 2006, 2007, 2008, dan 2009 bisa mendapatkan surat keterangan honor sejak 2005. Pansus masih terus bekerja mengusut berbagai dugaan tersebut,” ujar Ramli.

Menurut Ramli, pihak eksekutif sudah berjanji SPM akan diserahkan paling lambat Rabu (30/5). Pansus juga meminta masyarakat atau pegawai yang mengetahui adanya honorer siluman supaya melaporkan ke pansus dewan.  “Informasi yang kami dapat sangat memiriskan. Ada honorer yang benar-benar mengabdi sejak 2005 tidak lulus karena tak sanggup memenuhi permintaan uang Rp 5 juta hingga Rp 10 juta, sementara yang honor di atas tahun 2005 lulus karena mampu menyuap,” ungkap Ramli.

Kesal
Pada pukul 15.30 WIB kemarin, sekitar 50 honorer jajaran Pemkab Aceh Barat yang dinyakan lulus verifikasi pemutihan, meluapkan kekesalannya terhadap tindakan DPRK yang mengelar Pansus honorer. Para demontran yang semuanya wanita dan mengklaim diri mewakili seluruh (386 orang) honorer yang lulus verifikasi pemutihan, mengatakan, pembentukan Pansus ini dapat menghambat proses SK mereka.  

Aksi ini tidak berlangsung lama, sebab anggota tim Pansus honorer yang ingin mereka temui sudah tidak berada di tempat, karena jam kantor hampir berakhir. Honorer yang datang mengguna pakaian kerja itu hanya diterima oleh dua anggota DPRK, yakni Taufik Ali dan Mufril. Setelah meluapkan kekesalan kepada dua anggota Dewan itu, mereka menyatakan akan kembali melancarkan aksi serupa pada, Rabu (29/5) hari ini.

“Kami protes karena diutak-atik sehingga pengangkatan kami menjadi terhambat,” kata Wardiah, seorang honorer kepada wartawan di Gedung DPRK Aceh Barat.  

Beberapa honorer lain yang enggan menyebut nama mengungkapkan, DPRK seharusnya membela mereka dan kenapa malah mengutak-atik para honorer yang sudah lulus pemutihan. “Semua ini adalah anak-anak Aceh Barat dan mengabdi di Aceh Barat. Kenapa harus dipersoalkan lagi,” ungkap seorang dari mereka.  

Para honorer itu menyatakan sangat keberatan dengan permintaan Pansus agar mereka melampirkan kembali SPM, karena sudah diserahkan saat melengkapi berkas beberapa waktu lalu. “Kami akan datang dengan jumlah 386 orang pada Rabu pagi, kami protes terhadap sikap DPRK yang menghambat kami,” timpal honorer lainnya.(riz)
Editor: bakri

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas