Kamis, 18 Desember 2014
Serambi Indonesia

Guru Sertifikasi Wajib Mengajar 24 Jam Seminggu

Jumat, 1 Juni 2012 09:30 WIB

TAPAKTUAN-  Warga di pedalaman Kabupaten Aceh Selatan berharap penempatan guru di kabupaten penghasil pala itu merata. Namun dibalik itu, nota dinas dan memo tetap jalan, akibatnya keberadaan guru di Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (UPTD) Tapaktuan disinyalir menumpuk. Oleh karenanya,

Kalangan DPRK Aceh Selatan, meminta bupati untuk mengevaluasi kenutuhan guru secara profesional sebelum melakukan pemutasian guru. Ini penting dilihat untuk menjaga keseimbangan dan pemerataan yang masih kurang di sekolah-sekolah, terutama di daerah-daerah terpencil.

“Jika langkah pemutasian tidak dilakukan bupati, Disdik dan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), maka sejumlah guru penerima sertifikasi akan diterpa masalah, karena jam mengajarnya tidak mencapai 24 jam dalam seminggu, hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasioanal No 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi guru dalam jabatan,” ungkap anggota DPRK Aceh Selatan, Zirhan SP kepada wartawan, Rabu (30/5).

Zirham yang juga Sekretaris Fraksi PA itu menyatakan, persoalan kekurangan jam mengajar bagi guru penerima dana sertifikasi, secara aturan jangan dianggap sepele. Karena jika kemungkinan itu terbukti akan berpeluang pidana atau menggantikan kerugian Negara. Oleh karenanya, bagi kepala sekolah diharapkan tidak serta merta membuat pernyataan semua guru telah cukup jam mengajarnya.

“Ini riskan dan diatur dalam ketentuan, jika keliru atau ditemui penyimpangan akan berakibat fatal,” ujar Zirhan mengingatkan.

Sebaiknya, demi meningkatkan mutu pendidikan dan pemerataan pendistribusian guru ke daerah-daerah, bupati Aceh Selatan, Husin Yusuf diminta untuk segera mengambil langkah bijak, sehingga tidak ada lagi guru menumpuk di satu daerah dan jumlah jam mengajar akan terpenuhi.(tz)
Editor: bakri

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas