Banda Aceh Jadi Objek Studi Anggaran Daerah

BANDA ACEH - Organisasi bantuan internasional USAID-KINERJA bekerjasama dengan Seknas FITRA dan The Asia Foundation melakukan studi anggaran daerah pada Pemko Banda Aceh. Selain Pemko Banda Aceh, USAID-KINERJA juga melakukan studi anggaran daerah pada beberapa kabupaten/kota lainnya seperti Bener Meriah, Singkil, Aceh Tenggara, dan Simeulue.

Walikota Banda Aceh Ir Mawardy Nurdin MEng Sc menyambut baik ditunjuknya Pemko Banda Aceh sebagai salah satu daerah yang menjadiobjek kajian studi anggaran daerah tersebut.

“Kami, Pemerintahan Kota Banda Aceh sangat bersyukur dengan adanya study anggaran daerah (local budget study) ini dan menjadikan Kota Banda Aceh sebagai salah satu daerah yang menjadi objek study,” kata Mawardy saat memberi sambutan pada acara pemaparan dan diskusi publik hasil studi tata kelola anggaran daerah di 5 kabupaten/kota di Aceh, di Aula Pemko Banda Aceh, Jum’at (6/7).

Mawardy berharap, dengan adanya studi terhadap anggaran daerah, akan melahirkan rekomendasi-rekomendasi strategi yang bermanfaat bagi perbaikan tata kelola perencanaan dan penganggaran, perbaikan layanan publik, serta memberi pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan ke depan yang lebih baik.

Inisiatif masyarakat sipil
Abdul Azis Muslim, selaku Provincial Coordinator USAID-KINERJA Aceh mengungkapkan, bahwa latar belakang dilakukannya studi anggaran daerah ini adalah Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik yang merupakan bagian yang penting dalam penerapan prinsip tranparansi.  

“Studi anggaran daerah atau local budget study (LBS) ini merupakan inisiatif masyarakat sipil untuk memotret kinerja dan kebijakan alokasi anggaran daerah secara komprehensif, untuk mewujudkan penganggaran yang sesuai dengan kaidah good governance (tatakelola pemerintahan yang baik) dan berpihak pada masyarakat,” ungkap Aziz.(th)