Selasa, 4 Agustus 2015

Pelantikan Dua Bupati Mengambang

Jumat, 31 Agustus 2012 09:58

BANDA ACEH - Pelantikan Nasaruddin sebagai bupati terpilih Aceh Tengah dan Ibnu Hasim sebagai Bupati Gayo Lues hingga Kamis (30/8) kemarin masih mengambang. Gubernur Aceh Zaini Abdullah masih belum menjadwalkan pelantikan mereka untuk memimpin kembali daerahnya.

Padahal, baik Nasaruddin maupun Ibnu Hasim bersama wakil bupati masing-masing sudah memenangi pilkada pada 9 April 2012. Selain itu, gugatan lawan politiknya sudah pula ditolak oleh Makamah Konstitusi (MK). Bahkan, SK pengangkatan keduanya sebagai bupati pun sudah turun dari Mendagri. Tapi Gubernur Zaini hingga kemarin belum menjadwalkan pelantikan mereka.

Menurut Kepala Biro Tata Pemerintahan Aceh, A Hamid Zein kepada Serambi, Kamis (30/8), SK penetapan dan pengangkatan Nasaruddin dan Khairul Asmara sebagai Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah dari Mendagri sudah turun. Pemerintah Aceh telah menerimanya.

Begitu juga dengan SK penetapan dan pengangkatan Ibnu Hasim dan Adam sebagai Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues. Pemerintah Aceh pun sudah menerimanya pada pertengahan Juli 2012.

“Tapi kenapa kedua pasangan bupati/wakil bupati terpilih itu sampai kini belum dilantik, kami tak bisa menjawabnya. Sebab, pelantikan bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota itu menjadi kewenangan penuh gubernur,” terang Hamid Zein.

Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah yang dikonfirmasi Serambi, Rabu (29/30), seusai Sidang Paripurna Khusus mengenai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (KLPJ) Gubernur Aceh 2011 di Ruang Utama Gedung DPRA mengatakan, SK penetapan dan pengangkatan Bupati Aceh Tengah, Nasaruddin dan  Wakilnya Khairul Asmara maupun SK penetapan dan pengangkatan Bupati Gayo Lues, Ibnu Hasim dan Wakilnya Adam, sudah turun dari Mendagri. Turunnya SK tersebut sejalan dengan telah tuntasnya gugatan lawan politik kedua bupati terpilih itu di MK.

Tapi, meski demikian, kata Zaini Abdullah, berdasarkan informasi yang ia ketahui, kedua bupati terpilih itu masih digugat oleh lawan politiknya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), terkait masalah pemilihan kepala daerah di dua daerah tersebut.

Halaman12
Editor: bakri
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2015 About Us Help
Atas