Senin, 22 Desember 2014
Serambi Indonesia

Konspirasi Politik Sering Bayangi Kasus Korupsi

Sabtu, 8 September 2012 13:44 WIB

Gubernur Zaini Abdullah melayangkan surat ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Isi surat dimaksud adalah meminta komisi tersebut mengusut dan menindaklanjuti laporan dugaan tindak pidana korupsi oleh mantan bupati Gayo Lues periode 2007-2012, H Ibnu Hasim SSos MM. Surat yang ditujukan ke KPK tersebut bernomor 356/22237, tertanggal 6 Agustus 2012.

Permintaan pengusutan dugaan korupsi itu berdasarkan surat Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Muda Pengawal Amanah Rakyat (LSM Gempar) yang memberitahukan bahwa mantan bupati tersebut melakukan tindak pidana korupsi dalam kurun 2007-2012 pada beberapa Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Gayo Lues.

Ibnu Hasim yang terpilih kembali sebagai Bupati Gayo Lues periode 2012-2017 dalam Pilkada 9 April 2012, menduga bahwa surat itu terkait dengan persoalan politik yang sedang ia hadapi. “Saya kira itu bagian dari kegiatan politik untuk menyudutkan saya.” Ibnu Hasim sudah memperoleh surat keputusan dari Mendagri, tapi ia belum dilantik oleh Gubernur Zaini Abdullah.

Lepas dari adanya intrik politik yang melanda Ibnu Hasim, sesungguhnya, kasus-kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah di Indonesia bukanlah hal yang langka. Sampai September 2012 saja, ada sekitar 200 kepala daerah (gubernur, bupati, dan walikota) di Indonesia yang terjerat perkara tindak pidana korupsi.

Seorang pakar menilai, banyaknya kepala daerah yang terlibat korupsi mencerminkan kegagalan partai politik dalam melakukan kaderisasi pemimpin lokal yang punya integritas tinggi. Untuk itu, partai-partai politik perlu secara serius menyiapkan calon pemimpin daerah yang punya kemampuan, bersih, dan bervisi pembangunan untuk kesejahteraan rakyat.

Korupsi yang melibatkan banyak kepala daerah disebabkan banyak faktor. Selain politik biaya tinggi dalam pemilihan kepala daerah, korupsi juga akibat mental dan integritas kepala daerah yang lemah terhadap godaan korupsi. Itu terjadi karena kepala daerah yang diajukan partai politik bukan kader terbaik, melainkan sosok yang populer dan punya modal besar. “Ini karena dianggap lebih mudah menang dalam pemilihan kepala daerah yang berlangsung secara instan dalam jangka pendek.”

Tingginya kasus korupsi oleh para kepala daerah juga ternyata menjadi hambatan bagi kemajuan negeri ini. Seperti ditegaskan Direktur Pelaksana Bank Dunia, Sri Mulyani Indrawati, pemberantasan korupsi dan menciptakan tata pemerintahan yang baik menjadi salah satu tantangan terbesar di Indonesia. Mantan Menteri Keuangan RI itu berpendapat, kunci sukses pemberantasan korupsi adalah penegakan hukum yang tidak pandang bulu. Nah?!
Editor: hasyim

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas