Sabtu, 29 November 2014
Serambi Indonesia

Kaji Kewenangan Pusat dan Daerah

Jumat, 14 September 2012 08:32 WIB

ZAHRATUL Idami yang merupakan salah satu dosen peneliti di Fakultas Hukum Unsyiah ini, baru saja menyelesaikan penelitian terkait pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh. Penelitian ini dilakukannya bersama sembilan dosen peneliti lainnya yang juga berasal dari Unsyiah, dan Kamis (13/9) malam dipresentasikan di Gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD),  Jakarta, oleh Prof Dr Husni Jalil SH MHum.    

Dalam penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif itu, Zahratul Idami mengungkapkan, implementasi pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota, masih jauh dari harapan. “Padahal, dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh, terdapat beberapa kewenangan yang secara eksplisit diberikan kepada Aceh (provinsi dan/atau kabupaten/kota) yang tidak sama dengan daerah lain,” katanya.

Kewenangan dimaksud yaitu, memberikan pertimbangan terhadap rencana persetujuan internasional dan terhadap rencana pembentukan undang-undang (DPRA), serta terhadap kebijakan administratif yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh (Gubernur). Mengadakan kerja sama dengan lembaga atau badan di luar negeri dan berpartisipasi secara langsung dalam kegiatan seni, budaya, dan olah raga internasional.

Kewenangan lainnya, menyelenggarakan pendidikan madrasah ibtidayah dan madrasah tsanawiyah (kabupaten/kota), mendelegasikan kewenangan di bidang perizinan dan kewenangan lain kepada Dewan Kawasan Sabang, mengurus urusan pertanahan (Kantor Wilayah BPN menjadi perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota), mengelola (atau ikut serta dalam pengelolaan) pelabuhan dan bandar udara yang sebelumnya dikelola oleh Pemerintah/BUMN, pembentukan lembaga tertentu seperti Wali Nanggroe, MPU, MPA, KKR, Polisi Wilayatul Hisbah sebagai bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja. Serta kewenangan pengikutsertaan partai politik lokal dalam Pemilu, menentukan bendera, lambang dan himne sebagai simbol/pencerminan keistimewaan Aceh.

Kewenangan tersebut dilimpahkan melalui aturan pelaksanaan, dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), dan Peraturan Daerah (Qanun). “Untuk Peraturan Pemerintah, dari sembilan PP yang harus dibuat, baru tiga PP yang terealisasi. Sementara, dari tiga Perpres yang harus diterbitkan, baru dua Perpres yang sudah ada. Padahal, UUPA mengamanatkan, peraturan pelaksanaannya harus dikeluarkan paling lambat dua tahun sejak diundangkannya UUPA,” ungkapnya.

Menurut dia, hal ini berdampak pada terhambatnya implementasi pembagian kewenangan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Sehingga ikut menghambat percepatan pembangunan di Aceh.(yat)
Editor: bakri

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas