Bupati Abdya Restrukturisasi Pemerintahan

BLANGPIDIE - Bupati Aceh Barat Daya (Abdya) Ir Jufri Hasanuddin MM melakukan restrukturisasi atau menata kembali beberapa  Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) pemerintahan kebupaten setempat. Kebijakan dalam rangka sinkronisasi kegiatan tersebut akan melahirkan SKPK (satuan kerja perangkat kabupaten) baru dan akan ada SKPK yang digabung. Di samping itu segera dilaksanakan penyegaran “kabinet” paling lambat akhir November 2012.

Dalam bincang-bincang dengan Serambi, Sabtu (27/10) malam di Pendapa Bupati Abdya Jufri Hasanuddin menjelaskan, restrukturisasi SOTK tersebut hampir rampung. SKPK baru yang dibentuk adalah Badan Dayah, di mana selama ini Bidang Dayah berada dalam Dinas Pendidikan. “Pembentukan Badan Dayah merupakan amanah UUPA,” kata Bupati Jufri Hasanuddin.

Kemudian Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) akan dipisah menjadi dua SKPK, yaitu Dinas Pengelola Keuangan Kabupaten (DPKK) dan Dinas Pendapatan Kabupaten (DPK). Pembentukan SKPK baru, menurutnya sudah dibicarakan dengan Gubernur Aceh.  

Selanjutnya, SKPK yang masih berstatus sebuah kantor ditingkatkan menjadi sebuah  badan. Seperti Kantor Penanggulangan Bencana Daerah menjadi Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten (BPBK). Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan (PPKP) menjadi Badan PPKP. Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera PMPP & KS) menjadi Badan PMPP & KS.

Juga direncanakan peningkatan Kantor Kasatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbang dan Linmas). “Peningkatan kantor menjadi badan, beberapa di antaranya sudah ada qanun yang sudah disahkan DPRK,” jelasnya.

Selanjutnya restrukturiasi SOTK Kantor Satpol PP, Wilayatul Hisabah (WH) dan Pemadam Kebakaran (PK) Abdya. Dalam hal ini, Bidang WH akan dikembalikan ke dalam SOTK Dinas Syariat Islam, dan Bidang PK akan digabung ke dalam SOTK Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten (BPBK) Abdya. “Kebijakan ini dalam rangka sinkronisasi kegiatan,” ungkap Bupati.

Jufri Hasanuddin yang dilantik sebagai Bupati Abdya pada 13 September 2012 lalu berpasangan dengan Wakil Bupati Yusrizal Razali, lebih lanjut  menjelaskan bahwa masih terkait dengan penataan organisasi pemerintahan kabupaten setempat, pihaknya melakukan penyegaran “kabinet”. Kebijakan mutasi pejabat yang segera dilancarkan, selain untuk penyegaran organisasi pemerintahan dan memperkuat pemerintahan Kabupaten Abdya.

“Figur yang kita tempatkan dalam jabatan tertentu adalah mereka yang memiliki kapasitas atau ahli dalam bidangnya sehingga mampu melaksanakan Tupoksi (tugas pokok dan fungsi, -red) dengan baik  dan mampu menjabarkan visi dan misi Bupati dan wakil Bupati Abdya,” kata Jufri.     

Upaya memperkuat organisasi pemerintahan, menurut Bupati Jufri Hasanudin, ada beberapa figur dari luar Abdya yang “diimpor” untuk menempati beberapa jabatan eselon II. “Menempati jabatan eselon II, ada yang kita impor,” ungkapnya.

Pun begitu diakui bahwa, beberapa figur di Abdya yang dinilai memiliki kapasitas, malah ada beberapa pejabat eselon III yang masih menjabat saat ini bisa dipertimbangkan untuk dipromosikan menempati jabatan eselon II. “Saya melihat ada beberapa  pejabat eselon III yang memiliki kemampuan bagus,” ungkapnya.

Jufri Hasanuddin juga memberi sinyal kepastian bahwa sejumlah pejabat yang dinilai tidak ahli dalam bidangnya akan diganti. Bupati Abdya itu juga tidak membantah penilaian bahwa disiplin kerja para PNS, termasuk sebagian besar pejabat setempat belakangan ini melorot, karena menunggu kebijakan mutasi pejabat.

”Ya, (disiplin) menurun, padahal di berbagai kesempatan, saya sudah meminta mereka agar bekerja sunguh-sungguh sesuai bidangnya. Makanya, penyegaran perlu dilaksanakan agar organisasi pemerintahan menjadi kuat, paling lambat akhir November,” demikian Bupati Jufri Hasanuddin.(nun)