Sabtu, 20 Desember 2014
Serambi Indonesia
Home » Opini

Potensi Disintegrasi di Aceh

Kamis, 8 November 2012 08:48 WIB

Oleh Muchlis Gayo

DEMONSTRASI angkatan muda Gayo di Banda Aceh yang menentang pengesahan Qanun Wali Nanggroe dengan ancaman Gayo Merdeka (Provinsi Gayo = ALA) sebagaimana dilansir Serambi 3/11/2012, tidak boleh dipandang setengah mata oleh Pemerintah Aceh dan DPRA. Sikap angkatan muda tersebut adalah bara api yang selalu menyala di dada semua suku yang ada di pedalaman Aceh, yang pernah merasakan kebijakan Pemerintah Aceh sejak Gubernur Ali Hasjmy sampai Syamsuddin Mahmud termasuk Pj Gubernur Tarmizi A Karim.

Konflik antarwarga di Lampung Selatan, di Sampang Jawa Timur dan Marawola, Sigi Sulawesi Selatan serta di beberapa daerah lainnya membuktikan sentimen ras, suku, sosial budaya, agama masih kuat dan rawan terjadinya disintegrasi bangsa. Kondisi ini tidak mustahil akan terjadi di Aceh apabila dipicu oleh kebijakan pimpinan dan kelompok yang memerintah seperti kebijakan belah bambu; Baik dalam hal penempatan pejabat, pembagian anggaran pembangunan antara kabupaten/kota dengan provinsi, serta keberpihakan dan menonjolkan budaya dan bahasa salah satu etnis di Aceh menjadi bahasa, budaya untuk seluruh wilayah Aceh.

 Kebhinnekaan ras
Aceh beda dengan Bali, jika Bali semua serba Bali, pulau Bali, orang Bali, budaya Bali, agama Bali. Sedangkan Aceh hanya satu nama, hampir sama dengan Indonesia yaitu nama pemersatu dari kebhinekaan ras, suku dan budaya yang hidup menetap di Provinsi Aceh dengan identitas Islam. Penulis belum pernah menemukan literatur yang menulis tentang “Suku Aceh”.

Dalam buku Kerajaan Aceh (pada era Sultan Iskandar Muda, 1607-1636), Denys Lombard menyatakan Aceh hanya istilah yang diberikan oleh bangsa lain terhadap daerah Aceh, di antaranya E Jacquet dalam bukunya Bibliotheque Malaye menyebut Aceh dengan Atjin, kemudian Ed Dulaurier menulis artikel Sejarah Aceh dalam Jurnal Asiatitique berbahasa Prancis (1839) dengan judul Chronique du royaume d’Atcheh dans L’ile de Sumatra, traduite du Malay. Anderson: Acheen the ports on the north and east coasts of Sumatra with incidental notices of trade in the eastern seas and the agression of the dutch, London Allen, 1840. Van Langen (KFH): de inrichting van het Atjehsche staatsbestuur onder het Sultaqnaat, BKI 1888. Veth (P.J): Atchin en zijne betrekkingen tot nederland, topograhischhistorische beschrijving, Leiden 1873. Dalam bab 325 dan sejarah Dinasti Ming ada bagian yang cukup panjang mengenai keadaan di Ya-qi istilah Cina mengatakan Aceh (Denys Lombard Kerajaan Aceh hal. 54), dan terakhir Pires menyebut Aceh dengan Achey.

Setelah Indonesia Merdeka kita mengenal Aceh dengan ejaan lama Atjih dan Atjeh, baik Aceh maupun Atjeh secara awam dianggap singkatan dari: A=Arab, Tji=C=Tjina/Cina, I=India atau E= Eropa, H= Hindia. Jika kita lihat dari penduduk di seluruh Provinsi Aceh memang terlihat ada prototype Cina, Arab, India/Benggali/Banglades, sedangkan type Eropa tidak terlihat. Namun, bila kita lihat dari kajian Anthropologi fisik dan ethnologi, linguistik serta teori migrasi umat manusia, maka di Aceh hanya ada 2 ras (klasifikasi AL Kroeber), pertama Ras Mongoloid dari Malayan Mongoloid dibagi ke dalam Melayu tua di antaranya Gayo, Karo, Batak, Dairi/Fak-fak, subnya Tamiang/Maye-maye, Kluet, Alas, Jame, Semeulue, Samalanga, Abdya. Yang masuk kedalam Melayu muda, di antaranya Pasai, Pidir/Pidie. Kedua ras Caucasoid Indic di antaranya Penyiar Agama Islam dari India, Banglades, dan Caucasoid Mediterranean di antaranya Arab, Caucasoid Nordik/Alpin yang diwakili oleh Portugis yang terdampar di Lamno.

Sejak terbentuknya Provinsi Aceh sampai awal 1970-an, setiap nama kabupaten ada kata Aceh, seperti Aceh Tengah (mewakili Gayo/Melayu tua) dan Aceh Pidie (mewakili Melayu muda). Kabupaten Aceh Pidie mengganti nama menjadi Kabupaten Pidie dengan membuang kata Aceh, jika Pidie saja tidak mau disebut Aceh lalu siapa yang dinamakan Aceh? Oleh sebab itu, penulis beranggapan Aceh adalah satu nama yang memayungi kebhinekaan suku dan budayanya di Aceh, Aceh tidak ada tanpa Gayo, Aceh hilang tanpa Pidie, Aceh akan hapus tanpa Jame dst. Atas dasar itu dapatkah salah satu etnis mengklaim budayanya, bahasanya menjadi budaya dan bahasa Aceh?

 Wali Nanggroe
Sejarah Aceh mulai dikenal dunia sejak abad ke 16 atau sejak berdirinya Kesultanan Aceh, sebelumnya hanya ada kerajaan-kerajaan kecil yang dipimpin secara turun temurun dari pimpinan atau ketua kelompok yang bermigrasi ke pedalaman dan pesisir Aceh, seperti Kerajaan Linge/Lingga di pedalaman, Pasai dan Pidir di pesisir yang dalam buku Denys Lomrad disebut kerajaan segit tiga. Setelah Indonesia Merdeka, termasuk Aceh didalamnya, maka yang kita kenal adalah Gubernur, Bupati dan Mukim. Pemerintahan berdasarkan keturunan sudah ditinggalkan sejak berakhirnya Kesultanan Aceh.

Jika DPRA menetapkan Qanun Lembaga Wali Nanggroe dan telah pula menetapkan Malik Mahmud sebagai Wali Nanggroe ke-9 sebagai penerus WN ke-8 almarhum Hasan Tiro, semakin membingungkan sebagain warga Provinsi Aceh yang berada di pedalaman. Semestinya DPRA atau kegubernuran menyebarluaskan garis keturunan Kesultanan Aceh atau WN ke-1 sampai ke-7 dan bagimana kaitannya dengan WN ke-8, serta dasar apa yang dipergunakan menetapkan Malik mahmud yang sudah puluhan tahun berdomisili di Singapura menjadi WN ke-9? Lantas bagaimana keturunan Raja Lingga/Linge yang sampai sekarang masih ada di buntul Linge, demikian juga turunan Raja Pidir dan Pasai?

Jika Lembaga Wali Nanggroe tetap dipertahankan sebaiknya pemerintahan petuha peut (Gayo ‘Sarak Opat’ di tingkat statusnya di tingkat Muspida Provinsi, unsur Reje/Raja/Sultan disetarakan dengan Gubernur, unsur Petue/Petuha dijadikan Dewan Nanggroe dipimpin seorang Wali Nanggroe yang dipilih oleh anggota Dewan, yang terdiri dari keturunan raja-raja yang ada di Aceh dan dipilih oleh DPRK setiap kabupaten/kota 2 orang yang memahami sejarah dan sosial budaya masyarakat di kabupaten/kota tersebut.

Jika penetapan Wali Nanggroe tidak jelas seperti yang baru ditetapkan DPRA, maka kebijakan ini dikhawatirkan akan menjadi pemicu memecah kesatuan wilayah Aceh dengan menciptakan polemik siapa yang berhak menjadi Wali Nanggroe; Apakah turunan raja-raja yang pernah ada di Aceh atau seseorang yang dipilih berdasarkan syarat-syarat yang dibuat di era globalisasi ini? Kedua pilihan tersebut sama-sama menyimpan potensi disintegrasi Aceh, dan mempercepat lahirnya Provinsi ALA yang dihuni oleh penduduk yang lebih majemuk, seperti etnis Jawa, Batak/Karo, Padang dan pesisir Aceh. Gejalanya telah terlihat dalam beberapa tahun terakhir dan kini generasi mudanya yang tampil dipengaruhi kepentingan politik dari tokoh-tokoh ALA yang sudah terpinggirkan.

Jika kita masih belum mampu membuktikan siapakah Aceh, bagaimana kita bisa menentukan syarat jadi wali harus pasih berbahasa Aceh? Penulis melalui teori Penetration pasifique menyimpulkan di Aceh secara etnis lebih besar turunan etnis Gayo (Alas = hasil perkawinan Gayo dengan Karo, Jame = hasil perkawinan Gayo dengan Padang, Tamiang hasil perkawinan Gayo dengan Maye-maye, Abdya = Gayo dengan Lamno dan migrasi suku Gayo ke Samalanga). Karena orientasi karya suku Pedir/Pidie adalah pedagang, maka orang Pidie  mulai masuk ke seluruh kampung di wilayah Aceh dengan membawa bahasanya. Oleh sebab itu bahasa Pidie cepat dikenal dan dipergunakan di seluruh Aceh. Apakah karena itu bahasa Pidie dijadikan bahasa Aceh? Mengapa tidak bahasa Gayo yang yang kosa katanya lebih kaya? Bahasa yang baik jika semua kegiatan manusia dapat diucapkan dengan kata-kata. Begitulah!

* Muchlis Gayo, SH, Dosen Pancasila dan Anthropologi Budaya pada Universitas Gajah Putih Takengon dan Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.
Editor: bakri

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas