BP Migas Bubar Untungkan Aceh

Dengan putusan itu, regulasi kontrak migas nasional akan mengalami perubahan secara bertahap yang mengacu pada sebesar-besar kemakmuran rakyat

Seperti diketahui, MK menggelar sidang putusan terhadap permohonan uji materi UU Migas, beberapa hari lalu. Dalam putusan tersebut, MK menyatakan keberadaan BP migas menyalahi kontitusi.

“Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Pasal 1 angka 23, Pasal 4 ayat (3), Pasal 41 ayat (2), Pasal 44, Pasal 45,Pasal 48 ayat (1), Pasal 59 huruf a, Pasal 61, dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat,” ujar Ketua MK, Mahfud MD, saat membacakan putusan di Gedung MK.

Dengan putusan ini, MK juga menyatakan membubarkan BP Migas. Ini berarti, semua fungsi dan tugas BP Migas yang tercantum dalam Kontrak Kerja Sama (KKS) akan dijalankan oleh pemerintah, dalam hal ini kementerian terkait, hingga ada undang-undang baru yang mengatur hal tersebut.

Terkait dengan putusan tersebut, lebih lanjut Dr Islahuddin menyatakan tetap akan memberikan dampak positif bagi Aceh yang masih menjadi incaran investor migas maupun upaya untuk menghidupkan kembali provit yang telah stop operasi. “Putusan ini akan menjadi peluang besar bagi provit di Aceh untuk bisa hidup kembali,” katanya.

Dijelaskan Islahuddin, dengan putusan itu pula rencana pemerintah pusat menjadikan kilang gas Arun sebagai pusat pengolahan gas untuk kebutuhan rumah tangga se-Sumatera, bisa direalisasikan lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan yaitu pada pertengahan tahun depan.

Sejatinya, lanjut Islahuddin, upaya untuk menghidupkan tiga proyek vital di Lhokseumawe--PT AAF, PT KKA, PT Arun, PT PIM--sangat tergantung dari kegigihan Pemerintah Aceh, komisaris dan direksi perusahaan dengan mengajukan proposal dan argumentasi kepada Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, dan Presiden. “Jika keempat provit di Lhokseumawe bisa beroperasi maksimal, akan membuat prekonomian Aceh bisa tumbuh mencapai 8-9 persen, tidak seperti sekarang berada pada kisaran 5-6 persen,” kata Islahuddin.

Selain itu, kata pakar Ekonomi Unsyiah tersebut, untuk menghidupkan kembali provit di Lhokseumawe diperlukan juga dukungan politik dari 13 anggota DPR RI asal Aceh di Senayan dan dukungan penuh dari anggota DPRA untuk menghadap Tim Pengawas Otsus Aceh di DPR RI. Salah satu tujuannya adalah untuk mempercepat terbitnya RPP Migas Aceh.(her)

alasan pakar
* Regulasi kontrak migas nasional akan mengalami perubahan secara bertahap yang mengacu pada sebesar-besar kemakmuran rakyat * Kendala regulasi yang berdampak pada terhentinya operasional provit di Aceh (akibat ketiadaan gas untuk bahan baku maupun bahan bakar) akan teratasi * Aceh masih menjadi incaran investor migas sehingga peluang ini harus bisa dimanfaatkan * Jika keempat provit di Lhokseumawe bisa beroperasi maksimal, akan membuat prekonomian Aceh bisa tumbuh mencapai 8-9 persen, tidak seperti sekarang berada pada kisaran 5-6 persen

tanggapan mereka
Harus Direvisi

DENGAN pembubaran BP Migas oleh MK maka draf RPP Migas yang telah dibahas dan belum diterbitkan Presiden itu harus direvisi kembali. Dalam draf RPP bagi hasil migas Aceh dengan Pusat itu, BP Migas Nasional memang ada disebutkan tetapi kini berdasarkan putusan MK badan itu sudah dibubarkan.

Draf RPP bagi hasil migas Aceh dengan Pusat yang kita buat itu tetap berlandaskan UUD ’45, MoU dan UUPA. Dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, Pasal 160 ayat 1 dijelaskan Pemerintah dan Pemerintah Aceh melakukan pengelolaan bersama sumber daya alam minyak dan gas bumi yang berada di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh.

Halaman
12
Ikuti kami di
Editor: hasyim
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2016
About Us
Help