Kamis, 27 November 2014
Serambi Indonesia

BP Migas Bubar Untungkan Aceh

Sabtu, 17 November 2012 13:52 WIB

BANDA ACEH - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membubarkan Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) Nasional karena menyalahi konstitusi, dinilai oleh pakar ekonomi akan sangat menguntungkan Aceh. “Dengan putusan itu, regulasi kontrak migas nasional akan mengalami perubahan secara bertahap yang mengacu pada sebesar-besar kemakmuran rakyat. Momentum ini harus mampu menghidupkan kembali sejumlah provit di Aceh yang berhenti operasi karena ketiadaan bahan baku/bahan bakar gas,” kata pakar Ekonomi Unsyiah, Dr Islahuddin MEC kepada Serambi, Jumat (15/11).

Seperti diketahui, MK menggelar sidang putusan terhadap permohonan uji materi UU Migas, beberapa hari lalu. Dalam putusan tersebut, MK menyatakan keberadaan BP migas menyalahi kontitusi.

“Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Pasal 1 angka 23, Pasal 4 ayat (3), Pasal 41 ayat (2), Pasal 44, Pasal 45,Pasal 48 ayat (1), Pasal 59 huruf a, Pasal 61, dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat,” ujar Ketua MK, Mahfud MD, saat membacakan putusan di Gedung MK.

Dengan putusan ini, MK juga menyatakan membubarkan BP Migas. Ini berarti, semua fungsi dan tugas BP Migas yang tercantum dalam Kontrak Kerja Sama (KKS) akan dijalankan oleh pemerintah, dalam hal ini kementerian terkait, hingga ada undang-undang baru yang mengatur hal tersebut.

Terkait dengan putusan tersebut, lebih lanjut Dr Islahuddin menyatakan tetap akan memberikan dampak positif bagi Aceh yang masih menjadi incaran investor migas maupun upaya untuk menghidupkan kembali provit yang telah stop operasi. “Putusan ini akan menjadi peluang besar bagi provit di Aceh untuk bisa hidup kembali,” katanya.

Dijelaskan Islahuddin, dengan putusan itu pula rencana pemerintah pusat menjadikan kilang gas Arun sebagai pusat pengolahan gas untuk kebutuhan rumah tangga se-Sumatera, bisa direalisasikan lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan yaitu pada pertengahan tahun depan.

Sejatinya, lanjut Islahuddin, upaya untuk menghidupkan tiga proyek vital di Lhokseumawe--PT AAF, PT KKA, PT Arun, PT PIM--sangat tergantung dari kegigihan Pemerintah Aceh, komisaris dan direksi perusahaan dengan mengajukan proposal dan argumentasi kepada Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, dan Presiden. “Jika keempat provit di Lhokseumawe bisa beroperasi maksimal, akan membuat prekonomian Aceh bisa tumbuh mencapai 8-9 persen, tidak seperti sekarang berada pada kisaran 5-6 persen,” kata Islahuddin.

Selain itu, kata pakar Ekonomi Unsyiah tersebut, untuk menghidupkan kembali provit di Lhokseumawe diperlukan juga dukungan politik dari 13 anggota DPR RI asal Aceh di Senayan dan dukungan penuh dari anggota DPRA untuk menghadap Tim Pengawas Otsus Aceh di DPR RI. Salah satu tujuannya adalah untuk mempercepat terbitnya RPP Migas Aceh.(her)

alasan pakar
* Regulasi kontrak migas nasional akan mengalami perubahan secara bertahap yang mengacu pada sebesar-besar kemakmuran rakyat * Kendala regulasi yang berdampak pada terhentinya operasional provit di Aceh (akibat ketiadaan gas untuk bahan baku maupun bahan bakar) akan teratasi * Aceh masih menjadi incaran investor migas sehingga peluang ini harus bisa dimanfaatkan * Jika keempat provit di Lhokseumawe bisa beroperasi maksimal, akan membuat prekonomian Aceh bisa tumbuh mencapai 8-9 persen, tidak seperti sekarang berada pada kisaran 5-6 persen

tanggapan mereka
Harus Direvisi

DENGAN pembubaran BP Migas oleh MK maka draf RPP Migas yang telah dibahas dan belum diterbitkan Presiden itu harus direvisi kembali. Dalam draf RPP bagi hasil migas Aceh dengan Pusat itu, BP Migas Nasional memang ada disebutkan tetapi kini berdasarkan putusan MK badan itu sudah dibubarkan.

Draf RPP bagi hasil migas Aceh dengan Pusat yang kita buat itu tetap berlandaskan UUD ’45, MoU dan UUPA. Dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, Pasal 160 ayat 1 dijelaskan Pemerintah dan Pemerintah Aceh melakukan pengelolaan bersama sumber daya alam minyak dan gas bumi yang berada di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh.

Pada ayat 2, pasal yang sama dijelaskan lagi, untuk melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat 1 Pemerintah dan Pemerintah Aceh dapat menunjuk atau membentuk suatu badan pelaksana yang ditetapkan bersama.

Kalaupun nanti RPP kerjasama bagi hasil migas Aceh dengan Pusat diterbitkan oleh Presiden, badan pelaksana yang akan kita bentuk nanti fungsinya tidak lagi seperti BP Migas Nasional, melainkan ditujukan kepada fungsi BP Migas yang menjurus kepada isi Pasal 33 UUD 1945, yaitu bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Kontrak kerja sama eksploitasi dan penjualan bagi hasil migas yang dibuat nanti dengan perusahaan migas yang melakukan eksploitasi migas di bumi Aceh diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan gas di dalam negeri, terutama Aceh. Kebijakan ini lebih penting dari pada menjual ke luar negeri seperti yang terjadi saat ini. Dampaknya sangat tragis, dua pabrik, yaitu PT AAF dan PT KKA harus berhenti operasi karena kehabisan bahan baku dan bahan bakar gas. Begitu juga PT PIM, operasionalnya tidak maksimal, karena pasokan gas belum mampu memenuhi kapasitas penuh pabrik pupuk.

* Ir Said Ikhsan, Kadis Pertambangan dan Energi Aceh. (her)

Utamakan di Dalam

BELAJAR dari pengalaman BP Migas Pusat, maka dalam perbaikan draf RPP kerja sama pengelolaan bagi hasil migas antara Aceh dan Pusat nantinya, harus dibuat prorakyat atau mendahulukan kepentingan kebutuhan migas di dalam negeri.

Untuk mempercepat penyelesaian draf RPP Migas Aceh yang masih terkendala dengan persentase bagi hasil penjualan migas untuk areal 200 mil lepas pantai, Pemerintah Aceh telah menyampaikan hal itu kepada Ketua Tim Pengawas UUPA DPR RI, Prio Budi Santoso, dalam pertemuan bulan lalu di Banda Aceh dan Jakarta.

Bagaimana nanti hasilnya, masih kita tunggu. Mudah-mudahan dengan ada perubahan UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi atas pembubaran BP Migas itu, kita berharap kerja sama pengelolaan dan bagi hasil migas di Aceh, nantinya diatur secara khusus dalam beberapa pasal pada UU Migas yang baru.
* Makmur Ibrahim SH, Kepala Biro Hukum dan Humas Setda Aceh.(her)

---------
Saksikan konser kemanusian untuk Rakyat Palestina bersama Fadly (Padi), Sulis (Cinta Rasul), Tim Nasyid Izzatul Islam dan Rafli Kande, 18 November 2012 di AAC Dayan Dawood.
Infaq dapat juga disalurkan melalui Rek BSM Nomor 707 555 6661 a.n KNRP Aceh | Info: 0877 4757 6844.

Komite Nasional Untuk Rakyat Palestina (KNRP) Aceh adalah lembaga kemanusian yang peduli permasalahan Masjid Al-Aqsa dan isu kemanusian rakyat Palestina.
Editor: hasyim

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas