Minggu, 2 Agustus 2015
Home » Opini

Kisah Wali Nanggroe

Senin, 26 November 2012 08:50

PASCAPENGESAHAN Qanun dan penetapan Tgk Malik Mahmud sebagai Wali Nanggroe IX oleh DPRA pada 2 November 2012 lalu, muncul pertanyaan siapa Wali Nanggroe di Aceh sebelumnya? Tanpa bermaksud mencampuri susunan Wali Nanggroe yang pernah disiarkan media ini sebelumnya, saya tertarik mendiskusikan bagaimana duduk perkara penyebutan Wali Nanggroe dalam sejarah Aceh. Argumen yang hendak saya sampaikan adalah penyebutan wali nanggroe sangat terkait dengan situasi darurat, di mana ada figur yang ditetapkan, ada pula yang minta ditetapkan sebagai Wali Nanggroe Aceh.

Persoalan ini tentu saja merupakan kajian sejarah yang masih mengundang sejumlah perdebatan, apalagi dengan kemunculan Malik Mahmud sebagai Wali Nanggroe IX. Di sisi lain, kita pun tidak mengingkan terjadinya pembelokan sejarah, terutama mengingat keturunan Sultan Aceh yang memimpin Kerajaan Aceh sampai hari ini masih hidup. Ini bagian dari tanggung jawab kita terhadap sejarah Aceh yang harus benar dan lurus saat diwariskan kepada generasi penerus kita.

 Wali dalam sejarah
Menurut catatan sejarah Aceh, istilah Wali muncul pada saat Aceh dipimpin Sultanah Shafiatuddin (1641-1675), Sultanah Naqiatuddinsyah (1675-1678 M), Zakiatuddin Inayatsyah (1678-1688), dan Kamalatsyah (1688-1699). Saat itu, Wali Nanggroe Aceh dijabat oleh Syekh Abdurrauf As-Singkili, yang diangkat sebagai Waliul Mulki sekaligus Qadhi Malikul Adil Kerajaan Aceh. Penyebutan ini mengindikasikan bahwa gelar Wali Nanggroe ditabalkan untuk ulama yang dianggap memiliki otoritas keagamaan yang paling tinggi. Namun, setelah Syekh Abdurrauf As-Singkili meninggal, istilah Wali tak terdengar lagi. Bahkan, Sultanah Kamalatsyah pun diturunkan atas “fatwa politik ulama Mekkah” dan sejak saat itu Aceh kembali dipimpin oleh dinasti Jamalullail dari Arab (1699-1727).

Istilah Wali muncul kembali pada 1870 ketika Tuwanku Hasyim Bangta Muda ditetapkan sebagai Waliul Mulki, karena saat itu Sultan Mahmud Syah (1870-1874) masih belia, sehingga belum layak diangkat menggantikan Sultan Alaidin Ibrahim Syah yang meninggal dunia. Tak lama kemudian atau tepatnya pada 26 Maret 1873, Belanda menyerang Aceh. Tuwanku Hasyim berupaya menyelamatkan wibawa Kesultanan Aceh dengan memindahkan Sultan Mahmud Syah yang masih kecil ke Lueng Bata, Kutaraja (sekarang Banda Aceh-ed.) hingga mengembuskan napas terakhir pada 28 Januari 1874, terkena penyakit kolera.

Peran Tuwanku Hasyim terus berlanjut di masa pemerintahan Sultan Muhammad Daud Syah (1878-1939) yang juga masih berumur 7 tahun sewaktu pengangkatan sultan. Setelah Sultan dianggap dewasa dan tidak perlu lagi peran Wali, maka pada 1884 Tuwanku Hasyim beserta keluarganya meninggalkan Sultan di Keumala Dalam (ibu kota Aceh Baru menggantikan Kutaraja) dan pulang ke Reubee. Kemudian pada 1886 beliau menetap di Padang Tiji hingga meninggal pada Jumat, 22 Januari 1891 dan dimakamkan di pekarangan Masjid Tuha Padang Tiji.

 Wali masa DI/TII
Pada 21 September 1953 terjadi pemberontakan terhadap Soekarno oleh kaum republiken di Aceh, disebabkan terjadi ketidakpuasan terhadap pemerintahan di Jakarta yang tidak menghargai pengorbanan rakyat Aceh terhadap Republik Indonesia (RI). Padahal Aceh sebagai modal republik. Pada 21 September 1955 dilaksanakan Kongres Batee Kureng di Bireuen yang dihadiri 100 orang, dipimpin Tgk Amir Husein Al Mujahid. Forum itu memutuskan untuk mengangkat Tgk Daud Beureueh sebagai Wali Negara Aceh.

Namun, pada 15 Maret 1959, Tgk Daud Beureueh dikudeta oleh Hasan Saleh yang mengambil alih seluruh kekuasaan sipil dan militer dan menyerahkan kepada Dewan Revolusi yang diketuai Ayah Gani, dengan wakil ketuanya Hasan Saleh merangkap sebagai Panglima Militer, dan A Gani Mutiara (Sekjen), Husin Yusuf (Penasihat Militer), T Amin (Penasihat Sipil), TA Hasan (penata keuangan), dan Ishak Amin (juru runding antara Dewan Revolusi dengan RI). Dewan Revolusi ini kemudian mengangkat Tgk Amir Husin Al Mujahid sebagai Wali Negara baru menggantikan Tgk Daud Beureueh.

Halaman123
Editor: bakri
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2015 About Us Help
Atas