Selasa, 28 April 2015
Home » Opini

Bangsa yang Dikepung Koruptor

Senin, 10 Desember 2012 09:18

MESKIPUN era reformasi sudah berusia 14an tahun, namun kondisi bangsa ini tidak banyak mengalami perubahan signifikan, terutama di bidang pemberantasan korupsi. Alih-alih gong reformasi menjadi pertanda berakhirnya praktik korupsi, justru korupsi semakin berkembang biak. Alih-alih koruptor bisa ditumpas habis oleh para penegak hukum, malah yang terjadi adalah penegak hukum diringkus para koruptor. Pendeknya, bangsa Indonesia masih dikepung  koruptor.

Lihatlah misalnya orang-orang partai politik, birokrat, pengusaha, bahkan penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim telah berkembang menjadi tempat pembibitan koruptor. Tindak pidana korupsi telah bersemayam di semua lembaga Negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif).

Kalau pada masa rezim Orde Baru korupsi mungkin lebih banyak bersarang di pusat pemerintahan, kini sudah menyebar ke hampir semua lapisan pemerintahan daerah seiring dengan otonomi dan desentralisasi. Dari jutaan, miliaran hingga triliunan rupiah uang APBN/APBD mengalir deras ke kantong-kantong pribadi dan kelompoknya.

Apalagi, saat ini ada semacam regenerasi koruptor yang memang berlangsung secara sistematis dan terencana. Lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif telah menjadi persemaian yang subur bagi generasi-generasi baru koruptor. Lihat saja beberapa anak muda dari kalangan partai politik, birokrasi, pengusaha, dan sebagainya yang kini tersandung oleh korupsi dan harus berurusan dengan penegak hukum.

 Gaya hidup hedonis
Sudah menjadi rahasia umum bahwa koruptor-koruptor muda itu membentuk komunitas kemudian larut dalam gaya hidup hedonis, foya-foya dan hura-hura. Dari menggunakan narkoba, minuman keras, hingga membeli pekerja seks komersil (PSK) demi melampiaskan nafsu bejatnya. Mereka bergerak liar dari hotel ke hotel melakukan transaksi gelap dan haram. Mereka membicarakan fee proyek yang dibiayai, baik dari uang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang kemudian mengalir ke rekening istri, anak, atau kerabat.

Para koruptor muda itu seperti bunglon yang mudah bersalin warna. Mereka juga bak siluman yang sudah tidak mempan lagi dibacakan doa. Di depan televisi mereka membungkus kejahatannya sebagai pembela rakyat dan pejuang aspirasi masyarakat dengan menggunakan simbol agama (misalnya jilbab) sebagai tameng. Yang tidak bisa dinalar lagi, mereka masih sempat pringas-pringis di depan publik.

Melihat realitas yang semakin tidak menguntungkan bagi kemajuan bangsa ini, sungguh kita perlu prihatin. Bangsa yang sedang menjalani proses demokratisasi terjerat kaderisasi koruptor. Tidak ada kalimat yang tepat bagi kita semua kecuali “kita harus melawan korupsi”. Bangsa Indonesia tidak boleh kalah dengan penguasa korup.

Halaman12
Editor: bakri
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2015 About Us Help
Atas