Sabtu, 30 Mei 2015
Home » Opini

Wali Nanggroe 2019

Rabu, 19 Desember 2012 08:42

DALAM artikel singkat ini, saya tertarik untuk membahas Qanun Nomor 8 Tahun 2012 tentang Wali Nanggroe, yang telah disahkan oleh Gubernur Aceh pada 19 November 2012 lalu. Tanpa bermaksud untuk mencampuri persoalan pro dan kontra mengenai qanun ini, ada baiknya kita telaah isi Qanun yang berjumlah 134 pasal. Sepintas qanun ini sebenarnya ingin mengatakan bahwa Wali Nanggroe merupakan pemimpin tertinggi di Aceh dalam bidang adat. Namun begitu membuka lembaran daftar Wali Nanggroe yang muncul adalah nama ulama yang memimpin peperangan melawan Belanda, kecuali Wali Nanggroe ke-9. Mereka sama sekali tidak pernah berfungsi sebagaimana isi qanun ini yaitu pemimpin tertinggi di dalam adat.

Namun jika ditelisik secara mendalam, pasal demi pasal di dalam Qanun ini hanya ingin mempertegas posisi Malik Mahmud di dalam Pasal 132 ayat 6. Demikian pula, aturan menjadi Wali Nanggroe selama 7 tahun pun tidak sama durasinya dengan nama-nama Wali Nanggroe sebelumnya, dimana ada yang memangku selama 7, 4, 2, 3, 5, 5 bulan, dan 30 tahun. Adapun persoalan lainnya adalah aturan yang berisi puluhan pasal sebelum Pasal 132, sama sekali tidak berlaku bagi Wali Nanggroe ke-9. Inilah persoalan yang cukup krusial, mengingat MoU Helsinki adalah mandat untuk rakyat Aceh, namun aturan di qanun ini berlaku secara komprehensif 7 tahun mendatang (2019). Maksudnya, Aceh akan memiliki Wali Nanggroe versi isi qanun tersebut pada 2019 nanti.

 Masih perlu dikaji
Demikian pula, pola pemilihan Wali Nanggroe nantinya sama sekali tidak dipilih oleh rakyat, melainkan oleh Komisi Pemilihan Wali Nanggroe (Pasal 70). Padahal lembaga ini adalah lembaga adat, namun dalam pasal ini tidak ada mekanisme keterlibatan masyarakat adat di dalam pemilihan Wali Nanggroe pada 2019 nanti. Demikian pula, persoalan Pasal 17 ayat 4-5, di mana seolah-olah Wali Nanggroe memiliki kekebalan hukum. Dan, hanya DPRA yang berhak mengeluarkan persetujuan tertulis, jika Wali Nanggroe melanggar hukum. Tentu saja, nalar ini masih perlu dikaji secara mendalam, karena pada 2019 nanti, boleh jadi komposisi DPRA akan berbeda dengan hari ini.

Qanun ini pada prinsipnya ingin meneruskan nafas MoU Helsinki, namun menetapkan Wali Nanggroe seolah-olah seperti pemimpin spiritual di Iran. Akan tetapi, isi qanun ini seakan-akan ingin menyatakan bahwa Wali Nanggroe adalah “pemerintah bayangan” di Aceh yang berfungsi bak Presiden. Karena itu, di sekeliling Wali Nanggroe wujud berbagai Majelis yang mirip seperti kabinet dan memiliki menteri koordinator. Jika seperti ini fungsinya, adalah lebih baik jika Wali Nanggroe bukan sebagai pemimpin adat, melainkan berfungsi seperti “presiden Aceh” yang memiliki protokoler dan dana dari pemerintah.

Jika ini tujuannya, lebih baik qanun diteruskan dengan pembagian kabupaten yang berfungsi seperti “provinsi.” Dengan kata lain, fungsi “panglima wilayah” dan “panglima sagoe” akan mirip dengan fungsi Pangdam dan Kodim dalam struktur jabatan di militer. Secara tersirat, fungsi ini sebenarnya telah berjalan selama beberapa tahun terakhir. Dengan begitu, pajak nanggroe dapat dilegalkan melalui qanun lain untuk menopang kekuasaan Wali Nanggroe dan hubungannya dengan panglima wilayah, serta model pengutipan pajak nanggroe. Adapun turunan qanun ini dapat diteruskan dari Pasal 47, yaitu fungsi bentara. Adapun mengenai hal pajak nanggroe dapat ditarik dari Pasal 128 ayat 1, poin c yaitu “sumber lainnya yang sah”.

Jadi, di Aceh akan muncul dua model kekuasaan, yaitu kekuasaan yang berasal dari Jakarta, berwujud Gubernur dan kekuasaan model MoU Helsinki yang berwujud Lembaga Wali Nanggroe. Kedua model ini pada prinsipnya tidak ditemukan rujukannya dalam sejarah pemerintahan Aceh tempoe doeloe. Saat ini, sistem kendali pemerintahan Aceh memakai sistem kekeluargaan dan sistem jamaah. Karena itu, Lembaga Wali Nanggroe, tidak akan bertolak belakang dengan legislatif dan eksekutif. Namun, sulit membayangkan nantinya pada 2019, jika Aceh tidak memiliki “sistem kekeluargaan” dan “sistem jamaah” di dalam menjalankan fungsi eksekutif dan legislatif seperti hari ini.

Sebelum dan paska-MoU Helsinki, telah berkembang dua paradigma yaitu dari “tidak setuju, dibunuh” ke “tidak setuju, dipecat.” Paradigma pertama telah muncul sejak era konflik. Siapa pun yang “tidak setuju” telah “disekolahkan “. Mayat rakyat Aceh yang tidak berdosa bergelimpangan di seluruh penjuru bumi Serambi Mekkah. Namun setelah 2005, fenomena ini berkembang menjadi ketika “tidak setuju”, sudah pasti “dipecat.” Begitulah kekuatan sistem jamaah yang telah menjelma di balik Qanun Wali Nanggroe lahir. Isi pasal tumpang tindih dengan peraturan lain dan ketidaksinambungan historis merupakan hal yang biasa untuk ditabrak oleh pembuat qanun ini, asalkan MoU Helsinki bisa diselamatkan.

Halaman12
Editor: bakri
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2015 About Us Help

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Invalid argument supplied for foreach()

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 56

A PHP Error was encountered

Severity: 4096

Message: Object of class stdClass could not be converted to string

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 94

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Object of class stdClass to string conversion

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 94

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: Object

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 94

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 94

Atas