A PHP Error was encountered

Severity: 4096

Message: Object of class stdClass could not be converted to string

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 107

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Object of class stdClass to string conversion

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 107

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: Object

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 107

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 107

Honorer Abdya dan Aceh Selatan Datangi DPRK - Serambi Indonesia
Jumat, 21 November 2014
Serambi Indonesia

Honorer Abdya dan Aceh Selatan Datangi DPRK

Sabtu, 29 Desember 2012 12:11 WIB

Honorer Abdya dan Aceh Selatan Datangi DPRK
SERAMBI/TAUFIK ZASS
Sebanyak 64 tenaga honorer katagori satu (K-1) yang namannya tidak keluar dalam pengumuman kelulusan CPNS, Jumat (28/12) mendatangi Gedung DPRK Aceh Selatan. Mereka meminta BKPP setempat tidak memproses dulu hasil pengumuman tersebut sebelum pihak Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI memferivikasi ulang data.

* Karena tak Lulus CPNS


BLANGPIDIE - Sebanyak 76 orang tenaga honorer katagori 1 (K-1) di Aceh Barat Daya (Abdya)  dan 64 orang di Aceh Selatan yang namanya tidak tercantum dalam pengumuman kelulusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Jumat (28/12) pada waktu hampir bersamaan mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) di masing-masing kebupaten itu.

Kedatangan ratusan tenaga honorer tersebut ke gedung DPRK untuk menyampaikan penolakan  terhadap pengumuman kelulusan K-1 yang dikeluarkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI melalui Pemkab masing-masing yang ditempel di kantor-kantor SKPK.

Dari Abdya diinformasikan, sebanyak 76 honorer kategori satu (K1) lingkungan Pemkab Abdya yang tidak lulus atau tidak bisa diangkat sebagai CPNS berdelegasi ke DPRK setempat selama dua hari berturut-turut. Kamis dan Jumat (27-28/12).

Mereka datang untuk mendapat klarifikasi dari Sekda Drs Ramli Bahar dan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) drh Cut Hasnah Nur, setelah sehari sebelumnya, Kamis (27/12), puluhan puluhan tenaga honorer itu mengadu nasib kepada pihak dewan setempat.

Di hari pertama, puluhan tenaga honorer K1 diterima  oleh Ketua DPRK M Nasir, Wakil Ketua DPRK Drs Rusman Alian, Wakil Ketua DPRK Elizar Lizam SE, Ketua Komisi A DPRK, Reza Mulyadi S PdI, serta sejumlah anggota DPRK di ruang musyawarah dewan. Sementara di hari kedua Jumat kemarin, para tenaga honorer K1 tersebut mendengar klarifikasi dari Sekda Drs Ramli Bahar dan Kepala BKPP drh Cut Hasnah Nur.

Dalam acara pertemuan hari pertama dan kedua, puluhan  tenaga honorer K1 yang yang tidak bisa diangkat menajdi CPNS meminta DPRK dan Pemkab Abdya untuk memperjuangkan nasibnya sehingga bisa diangkat menjadi CPNS seperti rekannya yang sudah lulus. Sejumlah tenaga honorer yang tidak lulus itu sampai menangis ketika menyampaikan nasib mereka akibat tidak bisa diangkat menjadi CPNS, padahal mereka sudah lama mengabdi.

“Kami sangat sedih, sebelumnya sudah dinyatakan lulus oleh BKN pusat yang diumumkan melalui internet, namun belakangan ketika daftar nama-nama tenaga honorer K1 itu diumumkan di masing-masing SKPK pada Rabu (26/12) sore lalu, ternyata nama kami tidak tercantun di papan pengumuman,” kata Sri Rahmi, guru honor SD Cot Ba’U.(az/nun)

* penjelasan mereka
Diupayakan Masuk K2

 
SEKDA Abdya Drs Ramli Bahar dan Kepala BPKP Abdya drh Cut Hasnah Nur ketika menyampaikan klarifikasi  di ruang rapat DPRK Abdya, Jumat (28/12) menjelaskan, pihaknya sudah berupaya maksimal agar tenaga honorer yang memiliki SPM dengan surat keterangan agarbisa diangkat menjadi CPNS.

Menurut Sekda Ramli Bahar, solusi penyelesaiannya, Bupati Abdya dan Ketua DPRK Abdya mengirim surat usulan kepada Menpan yang isinya meminta tenaga honorer yang tidak lulus sebanyak 76 orang agar dimaksukkan dalam tenaga honorer kategori (K2) untuk mengikuti tes. “Gagasan ini kami upayakan sekuat tenaga,” ungkapnya.(nun/az)

Jangan Proses Dahulu


DI Aceh Selatan, tenaga honorer yang tak lulus tersebut meminta Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Aceh Selatan untuk tidak memproses dahulu tenaga honorer yang dinyatakan lulus sebelum pihak BKN RI menverifikasi ulang data tenaga honorer K1 itu.

Beberapa tenaga honorer yang tidak lulus itu merasa ada keanehan pada pengumuman tersebut, sebab tanpa melakukan verifikasi ulang, BKN langsung mengeluarkan pengumuman. Padahal sebelumnya BKPP Aceh Selatan dan DPRK setempat sudah memiminta BKN untuk memverifikai ulang terhadap berkas tenaga honorer yang dinyatakan lulus Katagori I itu karena sebagian di antaranya terindikasi menyerahkan berkas tanpa melalui prosedur dan mekanisme.

“Yang jadi pertanyakan kami, kenapa tanpa dilakukan verifikasi ulang BKN langsung mengeluarkan pengumumannya. Semestinya informasi dari masyarakat dikroscek ulang atau diverifikasi ulang ke intansi tempat tenaga honorer itu honor, bukan langsung disimpulkan dan dikeluarkan pengumuman,” ujar tenaga honorer yang hadir ke gedung dewan tersebut.

Tenaga honorer yang pada saat itu diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRK Aceh Selatan, Marsidiq, dan anggota DPRK Aceh Selatan masing-masing, Teuku Mudasir (Golkar), Syahril SAg (Demokrat), Hendriyono (PKPI), Zirhan SP (PA), Azmir SH (PKPB), serta Asisten III Setdakab Aceh Selatan, Drs H Syamsulizar dan Kepala BKPP Aceh Selatan, Said Junaidi SH itu juga meminta BKPP setempat untuk tidak memproses dulu hasil pengumuman tersebut sebelum persoalan dimaksud selesai.(tz)

* penjelasana mereka
Belum Diverifikasi Ulang


TEUKU Mudasir, anggota DPRK Aceh Selatan dari Partai Golkar yang ikut dalam Tim Pansus beberapa waktu lalu dalam tanggapannya juga mengaku usulan verifikasi ulang yang dilayangkan mereka ke BKN Pusat hingga kini belum ditindaklanjuti, sehingga menurutnya persoalan itu tidak bisa serta merta ditujukan kepada BKPP Aceh Selatan saja. “DPRK bersama BKPP sudah ke Jakarta untuk meminta verifikasi ulang, namun hingga kini belum diverifikasi ulang,” jelas Teuku Mudasir.

Oleh karenanya ia bersama sejumlah anggota DPRK lainnya meminta eksekutif untuk duduk kembali mencari solusi terhadap persoalan tersebut. Sebab menurutnya dari jumlah 293 nama yang diusulkan dan diverifikasi menjadi 130 orang, namun yang dinyatakan lulus cuma 66 orang.(tz)

Disampaikan ke BKN

KEPALA BKPP Aceh Selatan, Said Junaidi SH menjelaskan bahwa dalam proses nama tenagahonorer K-1 sebanyak 130 itu pihaknya juga menghimpun informasi dari masyarakat dan intitusi tempat tenaga honorer itu bekerja dan hasilnya, tambah Said Junaidi, pihaknya mengusulkan supaya terhadap berkas tenaga honorer dimaksud diverifikasi ulang,

“Namun usulan itu hingga kini tidak ditindaklanjuti dan kami hanya menerima hasilnya untuk selanjutnya ditindaklanjuti,” jelasnya sembari mengatakan jika ada permasalahan seperti ini tenaga honorer bisa menyampaikan ke pihaknya untuk selanjutnya disampaikan ke BKN pusat.

Usai menerima penjelasan dari DPRK dan BKPP Aceh Selatan, tenaga honorer yang berjumlah 64 orang itu meminta BKPP untuk mendampingi mereka ke Jakarta mempertanyakan masalah tersebut. Jikapun tidak didampingi mereka meminta BKPP Aceh Selatan untuk mengeluarkan rekomendasi kepada mereka.(tz)
Editor: hasyim

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas