• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Sabtu, 20 September 2014
Serambi Indonesia

Kontrak Kerja 1.713 Orang Berakhir

Jumat, 4 Januari 2013 09:32 WIB
JEURAM-Pemerintah Kabupaten Nagan Raya diawal 2013 ini memutuskan kontrak kerja terhadap 1.713 orang tenaga kontrak terbatas dan tenaga bakti, dari total pegawai mencapai 3.426 orang yang tersebar di seluruh Satuan Kinerja Perangkat Kabupaten (SKPK) setempat termasuk para guru.

“Ini merupakan masalah yang sangat besar, karena dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai gejolak di kalangan tenaga kontrak,” kata Ruslim SH Ketua Fraksi Partai Aceh DPRK Nagan Raya kepada Serambi , Rabu (2/1) kemarin di Jeuram.

Pemutusan kontrak kerja oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya terhadap 50 persen atau sekitar 1.713 orang tenaga kontrak di wilayah itu dinilai sarat unsur politis dan penuh kepentingan. Mengingat pemutusan kontrak diawal tahun 2013 ini sama sekali tidak didasari pada uji kelayakan dan mekanisme yang ada. Para tenaga kontrak yang berakhir masa kerja itu kini kecewa karena pemutusan kontrak yang dilakukan oleh pemkab, disinyalir sarat masalah dan sangat merugikan tenaga kontrak yang selama ini telah mengabdi di sejumlah lembaga pemerintah, termasuk kalangan guru dan petugas medis.

“Kalau pun diputus, maka harus diperjelas mekanismenya. Kasihan kan ada tenaga kontrak sudah masuk pemutihan dan akan diangkat jadi PNS, malah dirugikan dengan hal ini,” tegasnya.

Untuk menghindari berbagai persoalan yang akan terjadi, tegas Ruslim, pihak DPRK Nagan Raya siap membantu pemkab setempat dalam hal penetapan kembali tenaga honorer yang akan direkrut oleh pemkab setempat dalam beberapa waktu mendatang.

Diharapkan perekrutan yang akan dilakukan itu nantinya bisa mendatangkan solusi terbaik dan tidak menimbulkan protes dari kalangan masyarakat dan tenaga honorer yang menjadi korban, pungkas Ruslim SH yang merupakan politisi dari Partai Aceh ini. (edi)

Dilakukan Evaluasi

SEBETULNYA-pada tahun 2005 lalu, pemerintah sudah mengangkat pegawai honorer menjadi pegawai negeri sipil (PNS) dan setelah itu pemerintah melarang adanya pegawai honorer. Mengingat adanya pekerjaan yang tidak mungkin dikerjakan oleh kalangan pegawai negeri sipil, maka  lahirnya tenaga kontrak terbatas.

Namun karena pada 31 Desember 2012 lalu, kontrak seluruh tenaga kontrak terbatas yang ada di jajaran Pemerintah Kabupaten Nagan Raya telah berakhir, maka kami  akan melakukan evaluasi dan dirampingkan kembali.

Mengingat banyaknya hal negatif yang selama ini terjadi, ke depan tenaga kontrak terbatas yang akan direkrut itu, dibuat suatu perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan dan fungsi (tupoksi), yang kegiatan atau pun pekerjaan tersebut sama sekali tidak bisa dikerjakan oleh pegawai negeri sipil PNS.
* Drs HT Zulkarnaini, Bupati Nagan Raya.(edi)    
Editor: bakri
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
135503 articles 16 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas