• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Jumat, 24 Oktober 2014
Serambi Indonesia

Busra Plt Dirut Bank Aceh

Senin, 14 Januari 2013 14:59 WIB

* Setia Budi Komisaris Utama
* Aminullah Anggota Komisaris


BANDA ACEH - Gubernur Aceh, Zaini Abdullah dikabarkan telah meneken
Surat Keputusan (SK) Direksi dan Komisaris Sementara PT Bank Aceh pasca-Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Aceh yang berlangsung Jumat 4 Januari 2013.

SK Gubernur Aceh yang diteken 11 Januari 2013 tersebut menempatkan Direktur Bisnis PT Bank Aceh, Busra Abdullah sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama (Dirut) PT Bank Aceh. Direktur Syariah Haizir Sulaiman ditunjuk menjadi direktur umum, dan Kepala Devisi Kepatuhan Ziqri A Gani ditunjuk sebagai direktur SDM dan kepatuhan.

Tiga direksi PT Bank Aceh sebelumnya, yaitu Islamuddin yang menjabat dirut, Irfan Sofni direktur umum, dan Tawakallah sebagai direktur kepatuhan tidak dilanjutkan. Sedangkan untuk jajaran komisaris, gubernur menetapkan tiga orang, yaitu Sekda Aceh T Setia Budi sebagai komisaris utama. Dr Islahuddin bersama satu orang mantan Dirut BPD Aceh yaitu Aminullah Usman SE Ak menjadi anggota komisaris. Sedangkan tiga lagi anggota komisaris, yaitu Muhammad Jamil, Husaini Ismail, dan Mirza Tabrani, tidak dilanjutkan.

 Belum dapat SK
Busra Abdullah yang dimintai tanggapannya terhadap penunjukan dirinya sebagai Plt Dirut Bank Aceh mengaku sudah mendengar kabar itu dari sumber-sumber di jajaran Pemerintah Aceh, namun dirinya belum mendapatkan SK. “Ya, ada dengar-dengar tetapi sampai kini kami belum mendapatkan SK,” kata Busra menjawab Serambi, kemarin.

Busra mengungkapkan, setelah gubernur bersama 23 bupati/wali kota se-Aceh melaksanakan RUPSLB PT Bank Aceh, Jumat dua pekan lalu, dirinya bersama Haizir Sulaiman dan Ziqri A Gani dipanggil ke pendopo. “Dalam pertemuan waktu itu, gubernur mengatakan kepada kami bertiga akan diserahi tugas melanjutkan kepemimpinan PT Bank Aceh pasca-RUPSLB,” ujar Busra.

Sekda Aceh T Setia Budi yang ditanyai hal serupa mengaku belum mengetahui secara jelas apakah dirinya ditunjuk kembali menjadi Komisaris Utama PT Bank Aceh atau tidak. “Selaku pejabat negara kami siap menjalankan tugas.  Kewenangan untuk penunjukan itu sepenuhnya ada pada gubernur,” kata Setia Budi.

 Diteken Jumat
Sumber-sumber yang layak dipercaya di jajaran Pemerintah Aceh mengungkapkan, pada hari Jumat 11 Januari 2013, Gubernur Aceh Zaini Abdullah telah menandatangani SK Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Dirut Bank Aceh bersama dua direksi dan tiga komisaris sementara bank milik pemerintah daerah tersebut.

SK penunjukan direksi dan komisaris sementara yang baru itu, menurut sumber Serambi akan diserahkan Gubernur Zaini, Senin (14/1) kepada keenam pejabat direksi dan komisaris baru yang ditunjuk menjadi pelaksana tugas sampai ada pejabat direksi dan komisaris yang baru. Target Plt itu, biasanya paling cepat enam bulan ke depan dan paling lama satu tahun.

Direksi dan komisaris yang ditunjuk, mulai tanggal penandatangan SK, yaitu Jumat 11 Januari 2013 telah bisa melaksanakan tugasnya masing-masing dan diminta untuk mempersiapkan calon direksi maupun komisaris yang baru untuk dipilih dalam RUPS berikutnya, untuk penetapan pejabat direksi dan komisaris yang definitif.(her)

direksi dan komisaris
sementara bank aceh

* Busra Abdullah sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Dirut * Haizir Sulaiman direktur umum * Ziqri A Gani Direktur SDM dan Kepatuhan * T Setia Budi komisaris utama * Dr Islahuddin dan Aminullah Usman anggota komisaris

yang tidak dilanjutkan
* Islamuddin (sebelumnya menjabat dirut) * Irfan Sofni (sebelumnya direktur umum) * Tawakallah (sebelumnya Direktur Kepatuhan) * Muhammad Jamil, Husaini Ismail, Mirza Tabrani (sebelumnya anggota komisaris)

Babak Baru Setelah
Mosi Berbalut Tangis


PERTEMUAN dengar pendapat antara perwakilan karyawan PT Bank Aceh dengan Komisi C DPRA, Kamis 18 Desember 2012 mencuatkan suasana haru. Seorang karyawati bank milik Pemerintah Aceh itu mendadak menangis ketika menyampaikan asprirasinya kepada anggota dewan.

Pertemuan berbalut tangis di Ruang Musyawarah DPRA pada hari itu merupakan salah satu episode dari rangkaian kisah yang sedang terjadi di PT Bank Aceh. Kisah itu sendiri berawal dari adanya reaksi internal berupa petisi dan mosi tak percaya kepada jajaran direksi. Dokumen petisi dan mosi diserahkan langsung oleh sejumlah kepala divisi bank tersebut kepada Komisaris Utama PT Bank Aceh, T Setia Budi, Selasa malam, 11 Desember 2012.

“Mereka menyampaikan keluhannya. Kami anggap ini masalah internal, dan ketidakpuasan atas kebijakan selalu terjadi di perusahaan manapun,” begitu pernyataan Setia Budi saat dikonfirmasi Serambi, keesokan harinya.

Data dari berbagai sumber yang dihimpun Serambi menyebutkan, ada banyak alasan mengapa direksi harus ‘ditembak’ dengan petisi dan mosi tidak percaya. Karyawan menilai pengelolaan/manajemen Bank Aceh dilakukan oleh direksi yang tidak profesional. Direksi tidak memiliki visi, misi, dan strategi yang jelas. Keputusan-keputusan manajemen saling berantagonis dan berpolarasi satu sama lain.

Pertumbuhan bank, menurut karyawan mengalami stagnasi. Kalaupun terjadi pertumbuhan 2 persen, itu adalah pertumbuhan semu karena adanya pembelian dana pasar modal dengan tingkat rate yang relatif tinggi.

Bank Indonesia (BI) ikut menengahi konflik internal PT Bank Aceh dengan memanggil jajaran Direksi Bank Aceh dan pengurus Serikat Pekerja Bank Aceh yang mewakili karyawan.

Humas BI Aceh, Joni Marsius Usman mengatakan, perselisihan internal yang terjadi di Bank Aceh karena adanya selisih paham terhadap kebijakan baru (incentive dan disincentive) yang dikaitkan dengan kinerja, sehingga menimbulkan pro dan kontra.

Masih terkait dengan konflik internal PT Bank Aceh, Komisi C DPRA juga pernah melakukan dengar pendapat dengan jajaran Direksi Bank Aceh, seperti dengan Direktur Utama Islamuddin, Direktur Syariah Haizir Sulaiman, Direktur Operasional Irfan Sofni, Direktur SDM Tawaqal, dan Direktur Pemasaran Busra.

Dalam pertemuan itu, Islamuddin menyatakan, kisruh yang terjadi berawal dari keingin pihaknya untuk memperbaiki kinerja. Adapun pembagian jasa produksi yang dilakukan, menurut Islamuddin sesuai kinerja karyawan berdasarkan sistem penilaian yang dilakukan. “Kalau periode yang lalu, mungkin pembagiannya dilakukan sama rata. Apa dia berkinerja baik, sedang, atau kurang baik tetap sama memperoleh. Tapi kita tidak begitu, tentu berdasarkan produktivitas yang dihasilkan karyawan, sehingga kinerja bank bisa baik,” begitu pernyataan Islamuddin di hadapan Komisi C DPRA.

Rangkaian cerita konflik internal Bank Aceh masih terus berlanjut. Kini, Gubernur Aceh dilaporkan telah meneken Surat Keputusan (SK) Direksi dan Komisaris Sementara PT Bank Aceh pasca-Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang berlangsung Jumat 4 Januari 2013.

Direksi dan komisaris sementara yang telah ditunjuk gubernur sudah mulai bertugas sejak SK diteken, di mana salah satu tugas mereka adalah mempersiapkan calon direksi maupun komisaris yang baru untuk dipilih dalam RUPS berikutnya guna penetapan pejabat direksi dan komisaris definitif. Akankah cerita berakhir bahagia atau masih tetap berbalut tangis? Kita tunggu saja.(nasir nurdin)
Editor: hasyim
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
141604 articles 16 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas