Jumat, 28 November 2014
Serambi Indonesia

Mobil Dinas Dilarang Isi Bensin

Kamis, 31 Januari 2013 14:02 WIB

* Berlaku Mulai Besok

BANDA ACEH - Pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) secara resmi akan diberlakukan di Kalimantan dan Sumatera (termasuk Aceh) terhitung sejak 1 Februari 2013 besok. Pembatasan BBM ini berdampak pada seluruh mobil dinas pemerintah, BUMN dan BUMD dilarang menggunakan bensin dan harus menggunakan Pertamax.

Pembatasan tersebut sesuai dengan dengan isi Peraturan Menteri ESDM 1/2013 Tentang Pengendalian BBM Bersubsidi. Selain pembatasan premium/bensin, Peraturan Menteri ESDM ini juga melarang penggunaan solar subsidi untuk mobil angkutan pertambangan, perkebunan, dan kehutanan, terhitung sejak 1 Maret 2013.

PT Pertamina (Persero) Marketing dan Trading Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) dalam pernyataan tertulisnya kepada Serambi, Rabu (30/1), menyatakan siap menjalankan peraturan menteri tersebut. Pertamina akan menambah outlet BBM  nonsubsidi (Pertamax dan Solar Non Subsidi).

“Saat ini, dari total 685 SPBU di wilayah Sumbagut, telah ada 248 SPBU yang menyediakan Pertamax dan 36 SPBU yang menyediakan solar nonsubsidi,” kata Asst Customer Relation FRM Region I, Sonny Mirath, dalam siaran pers.

Di Aceh sendiri ia sebutkan, dari 96 unit SPBU yang beroperasi, sebanyak 33 unitnya telah menjual Pertamax dan Pertamax Plus, dan 5 SPBU yang menjual solar non subsidi. (yos)
                        
Ditempeli Stiker
SESUAI peraturan BPH Migas No 3 Tahun 2012, kendaraan yang tidak berhak menerima BBM subsidi wajib ditempel stiker yang menyatakan kendaraan tersebut  menggunakan BBM nonsubsidi.

Pemasangan stiker tersebut dapat dilakukan Pemerintah maupun Pemerintah Daerah, seperti yang dilakukan di Jawa-Bali.

“Stiker kendaraan ini akan menjadi pedoman Pertamina dalam menjalankan penyaluran di lapangan. Pertamina akan memberikan sanksi administratif kepada SPBU apabila petugas SPBU menyalurkan BBM subsidi kepada kendaraan yang memiliki stiker tersebut,” kata Sonny Mirath.

Dia sebutkan Pertamina siap melakukan kerja sama dengan seluruh Pemerintah Daerah, aparat keamanan, dan stakeholders lainnya demi terjalannya Peraturan Menteri ESDM di wilayah masing-masing. (yos)
Editor: bakri

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas