Selasa, 23 Desember 2014
Serambi Indonesia

Penyidik Kurang, Hukum Cambuk tak Jalan

Sabtu, 2 Februari 2013 15:20 WIB

BANDA ACEH - Pelaksanaan hukuman cambuk terhadap pelanggar syariat Islam di sejumlah kabupaten/kota di Aceh tak jalan akibat kurangnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dimiliki setiap daerah.

Kendala lain dari tak maksimalnya pelaksanaan hukum cambuk adalah dana untuk kebutuhan itu yang masih minim. “Kami kekurangan penyidik, sedangkan jumlah kasus pelanggaran syariat tinggi. Untuk itu, kami lebih fokus di kawasan pantai timur utara, karena di daerah itu penduduknya lebih padat dan rentan pengaruh budaya luar,” ujar Kepala Satpol PP dan WH Aceh, Khalidin Lhoong, kepada Serambi di Banda Aceh, kemarin.

Menurutnya, qanun Nomor 12, 13, dan 14 Tahun 2003 tentang judi, khamar, dan khalwat berlaku di seluruh Aceh. Tapi, lanjut Khalidin, qanun itu belum ada kekuatan hukum (hukum acara) dan kurangnya penyidik di 23 kabupaten/kota. Konsekuensinya, kata Khalidin lagi, pihaknya harus membuat program prioritas, sehingga kawasan pantai barat-selatan Aceh yang relatif tidak padat penduduk dan tak berbatasan langsung dengan daerah luar sehingga tak rentan pengaruh budaya luar menjadi tak terperhatikan.

Berdasarkan data tahun 2012, sebutnya, jumlah pelanggar syariat terbanyak terjadi di Kota Langsa, yaitu untuk pelanggaran busana muslim/muslimah 619 kasus dan pelaku khamar 28 kasus. Sementara untuk judi, jumlah kasus terbanyak yaitu 22 kasus di Aceh Tamiang, sedangkan untuk pelaku khalwat terbanyak terjadi di Aceh Tengah yaitu 132 kasus.

Ditambahkan, pihaknya kini menunggu disahkannya qanun jinayah oleh Pemerintah Aceh. Karena di dalamnya tercamtum hukuman denda dan kurungan badan terhadap pelanggar syariat Islam.(n)
Editor: hasyim

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas