Home »

Opini

Opini

Mutasi Pejabat Disabotase?

BARU tersadar, Gubernur Aceh Zaini Abdullah merasa disabotase. “Lon lagee dipeutamong lam guni,” katanya sebagai reaksi atas berbagai kejanggalan

BARU tersadar, Gubernur Aceh Zaini Abdullah merasa disabotase. “Lon lagee dipeutamong lam guni,” katanya sebagai reaksi atas berbagai kejanggalan yang terjadi terkait mutasi dan prosesi pelantikan pejabat di lingkungan pemerintahan Aceh, yang dilakukannya pada 5 Februari lalu.

Dalam daftar 422 pejabat eselon II, III, dan IV yang dilantiknya berdasarkan SK Nomor: Peg. 821.22/001/2013 itu, ternyata masuk pula nama satu pejabat yang sudah almarhum alias meninggal dunia. Bahkan, seorang pejabat yang sudah diketahui publik cacat moral karena terlibat kasus khalwat ikut pula dilantik (Serambi, 11/2/2013).    

Kata sabotase, oleh para pemikir politik kerap didefinisikan sebagai sebuah tindakan yang didesain atau terencana oleh pihak tertentu guna merusak sekaligus menimbulkan efek yang besar bagi si target. Biasanya yang dirusak akan menimbulkan efek psikologis dari yang terkena sabotase. Selain itu pengalaman akan berdampak rusak sistem tata kelola pemerintahan yang telah berjalan.

Namun tindakan sabotase terlebih dulu mempelajari seluk beluk si target dan daerah operasinya. Kerja menjaring informasi dilakukan secara ‘bawah tanah’ tanpa diketahui ataupun disadari oleh orang di sekelilingnya. Di sinilah dituntut kejelian dari kita semua memahami tindakan sabotase. Caranya pelajari track record perilaku lingkungan di sekeliling lalu dipahami pihak-pihak yang berelasi dengan si cracker (sabotir).

Baiklah, saya akan masuk ke dalam substansi. Agar tersistematis tulisan ini membatasi pada penyebab, dampak, dan motif pelaku. Ketiga hal itu menjadi variabel pembatas dalam tulisan. Tentunya akan ditelaah lebih dalam dengan pendekatan analitik deskriptif. Sehingga dapat meramu keseluruhan wawancara dari narasumber, lalu dideskripsikan melalui redaksional kata-kata.

 Penyebab sabotase
Ironis memang dari hasil penelusuran saya dengan berbagai narasumber terkait penyebab yang melatarbelakangi terjadinya sabotase. Ternyata terhimpun sejumlah penyebab utama membuat ruang gerak cracker mampu menyabotase: Pertama, masalah administrasi, ini dikatakan Azwar Abubakar (Serambi, 11/2/2013) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Ia mengatakan terjadinya sabotase disebabkan buruknya sistem administrasi yang dikelola Pemerintah Aceh.

Mari kita analisis mengapa bisa terjadi buruknya administrasi, besar peluang dikarenakan lemahnya kualitas sumber daya manusianya. Mirisnya lagi, penyusunan administrasi masih tidak transparan dan tidak mendasar mengikuti aturan peraturan yang berlaku ketika menyentuh pada urusan reckrutmen pejabat;

Kedua, lemahnya kontrol yang dilakukan Zaini Abdullah terhadap staf birokrasi dan orang-orang di sekelilingnya menciptakan peluang ‘dimanfaatkan’. Seharusnya seorang Gubernur Aceh tidak percaya begitu saja kepada orang dekatnya sekalipun. Karena biasanya jiwa oportunis sejati akan dimiliki oleh orang yang memiliki akses terhadap kedekatan dengan Zaini Abdullah.

Pihak yang dekat dan punya akses dengan Zaini Abdullah akan bertugas menjadi broker atas posisi jabatan tertentu, bahkan mengambil ‘upeti’ demi menambah pundi kekayaan. Idealnya dibangun mekanisme kontrol yang melibatkan pihak eksternal dalam proses perekrutan pejabat negara, khusus pejabat birokrasi maupun jabatan yang sifatnya politik. Bentuk lainnya kontrol bisa diterapkan dengan membuka tender ke publik terhadap jabatan di pemerintahan.

Usulan itu sudah diterapkan oleh Jokowi sebagai Gubernur Jakarta, di mana membuka tender untuk jabatan camat dan kepala dinas di lingkungan pemerintah DKI Jakarta. Pertanyaan, apakah tindakan Jokowi mau diterapkan di Pemerintahan Aceh di bawah kepemimpinan Zaini Abdullah? Apakah sudah sepenuhnya transparansi diterapkan oleh Pemerintah Aceh saat ini?

Halaman
12
Ikuti kami di
Editor: bakri
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2016
About Us
Help