Kamis, 27 November 2014
Serambi Indonesia
Home » Opini

Mutasi Pejabat Disabotase?

Rabu, 13 Februari 2013 09:29 WIB

Oleh Aryos Nivada

BARU tersadar, Gubernur Aceh Zaini Abdullah merasa disabotase. “Lon lagee dipeutamong lam guni,” katanya sebagai reaksi atas berbagai kejanggalan yang terjadi terkait mutasi dan prosesi pelantikan pejabat di lingkungan pemerintahan Aceh, yang dilakukannya pada 5 Februari lalu.

Dalam daftar 422 pejabat eselon II, III, dan IV yang dilantiknya berdasarkan SK Nomor: Peg. 821.22/001/2013 itu, ternyata masuk pula nama satu pejabat yang sudah almarhum alias meninggal dunia. Bahkan, seorang pejabat yang sudah diketahui publik cacat moral karena terlibat kasus khalwat ikut pula dilantik (Serambi, 11/2/2013).    

Kata sabotase, oleh para pemikir politik kerap didefinisikan sebagai sebuah tindakan yang didesain atau terencana oleh pihak tertentu guna merusak sekaligus menimbulkan efek yang besar bagi si target. Biasanya yang dirusak akan menimbulkan efek psikologis dari yang terkena sabotase. Selain itu pengalaman akan berdampak rusak sistem tata kelola pemerintahan yang telah berjalan.

Namun tindakan sabotase terlebih dulu mempelajari seluk beluk si target dan daerah operasinya. Kerja menjaring informasi dilakukan secara ‘bawah tanah’ tanpa diketahui ataupun disadari oleh orang di sekelilingnya. Di sinilah dituntut kejelian dari kita semua memahami tindakan sabotase. Caranya pelajari track record perilaku lingkungan di sekeliling lalu dipahami pihak-pihak yang berelasi dengan si cracker (sabotir).

Baiklah, saya akan masuk ke dalam substansi. Agar tersistematis tulisan ini membatasi pada penyebab, dampak, dan motif pelaku. Ketiga hal itu menjadi variabel pembatas dalam tulisan. Tentunya akan ditelaah lebih dalam dengan pendekatan analitik deskriptif. Sehingga dapat meramu keseluruhan wawancara dari narasumber, lalu dideskripsikan melalui redaksional kata-kata.

 Penyebab sabotase
Ironis memang dari hasil penelusuran saya dengan berbagai narasumber terkait penyebab yang melatarbelakangi terjadinya sabotase. Ternyata terhimpun sejumlah penyebab utama membuat ruang gerak cracker mampu menyabotase: Pertama, masalah administrasi, ini dikatakan Azwar Abubakar (Serambi, 11/2/2013) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Ia mengatakan terjadinya sabotase disebabkan buruknya sistem administrasi yang dikelola Pemerintah Aceh.

Mari kita analisis mengapa bisa terjadi buruknya administrasi, besar peluang dikarenakan lemahnya kualitas sumber daya manusianya. Mirisnya lagi, penyusunan administrasi masih tidak transparan dan tidak mendasar mengikuti aturan peraturan yang berlaku ketika menyentuh pada urusan reckrutmen pejabat;

Kedua, lemahnya kontrol yang dilakukan Zaini Abdullah terhadap staf birokrasi dan orang-orang di sekelilingnya menciptakan peluang ‘dimanfaatkan’. Seharusnya seorang Gubernur Aceh tidak percaya begitu saja kepada orang dekatnya sekalipun. Karena biasanya jiwa oportunis sejati akan dimiliki oleh orang yang memiliki akses terhadap kedekatan dengan Zaini Abdullah.

Pihak yang dekat dan punya akses dengan Zaini Abdullah akan bertugas menjadi broker atas posisi jabatan tertentu, bahkan mengambil ‘upeti’ demi menambah pundi kekayaan. Idealnya dibangun mekanisme kontrol yang melibatkan pihak eksternal dalam proses perekrutan pejabat negara, khusus pejabat birokrasi maupun jabatan yang sifatnya politik. Bentuk lainnya kontrol bisa diterapkan dengan membuka tender ke publik terhadap jabatan di pemerintahan.

Usulan itu sudah diterapkan oleh Jokowi sebagai Gubernur Jakarta, di mana membuka tender untuk jabatan camat dan kepala dinas di lingkungan pemerintah DKI Jakarta. Pertanyaan, apakah tindakan Jokowi mau diterapkan di Pemerintahan Aceh di bawah kepemimpinan Zaini Abdullah? Apakah sudah sepenuhnya transparansi diterapkan oleh Pemerintah Aceh saat ini?

Hal penting lainnya yakni mekanisme evaluasi selain kontrol. Maksudnya diterapkan guna memeriksa hasil kerja dari tim atau institusi yang bertugas dan bertanggung jawab melakukan perekrutan kepala dinas selevel provinsi.

Hasil amatan saya, seharusnya Zaini Abdullah memperkuat kapasitas pemahaman terhadap kepemerintahan. Dengan demikian kelemahan dari sisi kapasitas dirinya tidak terbaca dan dimanfaatkan orang-orang kepercayaan di sekelilinginya maupun pihak ketiga yang berkepentingan. Ataupun yang menyusun jabatan di kepemerintahan Aceh lemah dari segi administrasi dan mekanisme seleksi.

Bilamana dikupas dampak atas kejadian sabotase itu, menurut saya, citra Pemerintah Aceh di kepemimpinan Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf akan menurun. Dikarenakan menilai negatif akan mengarah ke duet mereka. Apalagi kejadian terjadi sebelum mencapai usia 1 tahun menjalani pemerintahan Aceh. Jangan heran jika kemudian muncul asumsi ironis, “bagaimana mau mengurusi rakyat Aceh, tingkat mengurusi birokrasi saja kacau”.

Kemudian dampak lainnya dirasakan yakni memicu jurang saling curiga terhadap tim yang memenangkan Zikir pada Pilkada 2012 lalu. Ditambah lagi, dampak terhadap penilaian dari Pemerintah Pusat dan masyarakat Indonesia terhadap Aceh akan membangun imej negatif, khususnya masalah pengangkatan jabatan di lingkungan Pemerintah Aceh.

Kehilangan prestise
Setelah membaca status facebook dari orang yang diklaim publik dekat dengan Zaini Abdullah, tergelitik bagi saya mencerna isi statusnya terkait motif pelaku. Motif pertama, menurut orang itu hadirnya rasa kecewa yang akut. Rasa kekecewaan dilandasi pada rasa kehilangan prestise sekaligus previlege. Dibungkus rasa kerugian akan modalitas yang sudah dikeluarkan ketika mensukses dan memenangkan Zikir pada pilkada 2012 tahun lalu. Jangan heran jikalau mereka memiliki hitungan untung dan rugi.

Motif kedua yaitu, cracker (sabotir) bertujuan melakukan sabotase ingin menyampaikan pesan kepada Zaini Abdullah bahwa mereka layak dipertahankan. Terlepas tafsiran dipertahankan apakah posisi di jabatan Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA). Sehingga ada harapan bisa dipertimbangkan pada formasi berikutnya. Pesan lainnya ingin menyampaikan kepada publik apa pun pemerintahnya tetap tidak berpengaruh kepada publik.

Keseluruhan dari motifnya jika dikaitkan dengan logika berpikir peluang dan politik, mampu mendapatkan tempat di logika berpikir kita semua. Tapi masih dibuka cara berpikir dalam menganalisis motif si cracker. Intinya sulit memang melacak cracker di lingkungan Pemerintah Aceh. Biasanya teman yang dianggap percaya, pihak birokrat yang memahami seluk beluk kepemerintahan, bisa lawan politik yang sengaja mengambil celah di atas jajahan pemenang politik, dan anggota dewan sekalipun berpeluang menjadi cracker.

Untuk mendekteksi siapa pelakunya (craker/sabotir) bisa dengan cara mengecek pada formasi jabatan sebelumnya, lalu dikorelasikan pada jalur koneksi siapa yang dijadikan perantaranya. Selanjutnya bisa mengecek seberapa besar akses dan aset yang dikuasai.

Sekarang yang diperlukan apakah Gubernur Aceh Zaini Abdullah mau memberikan tindakan tegas kepada pejabat yang meloloskan pelantikan pengangkatan jabatan eselon II, III, dan IV. Termasuk pihak orang ring 1 maupun pihak lainnya harus diberikan tindakan tegas berupa menindaklanjuti ke pihak kepolisian. Tujuannya memberikan pembelajaran ke depannya agar tidak terulang.

Mari kita semua mengawal jalannya kepemerintahan saat ini dengan cara mengawasi serta memberikan kontribusi kritikan yang konstruktif dan solutif terhadap setiap kejanggalan ataupun kesalahan yang dilakukan Pemerintah Aceh. Bravo perubahan Aceh menuju Aceh baru.

* Aryos Nivada, Pengamat Politik dan Keamanan Aceh, Peneliti Jaringan Surve Aceh. Email: ari.koalisi@gmail.com
Editor: bakri

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas