Sabtu, 29 Agustus 2015

Gubernur: Penyabot Pelantikan Ditindak

Sabtu, 16 Februari 2013 14:03

Gubernur: Penyabot Pelantikan Ditindak
SERAMBI/M ANSHAR
Gubernur Aceh, Zaini Abdullah saat menerima kunjungan Forum LSM di Pendopo Gubernur Aceh, Jumat (15/2).

“Disengaja atau tidak, tindakan sabotase dalam pelantikan 422 pejabat eselon II, III, dan IV itu, sangat memalukan Pemerintah Aceh. Karena itu, pelakunya segera ditindak,” tegas Gubernur Zaini kepada Serambi seusai pertemuannya dengan Forum LSM Aceh di Pendapa Gubernur Aceh, Jumat (15/2) sore.

Didampingi Penjabat (Pj) Kepala Biro Hukum dan Pj Kepala Biro Humas Setda Aceh, Makmur Ibrahim, Gubernur Zaini mengatakan, sepulang cuti dinasnya dari Malaysia, Rabu (13/2) siang, ia langsung memanggil Tim Baperjakat Setda Aceh. Mereka yang dipanggil lima orang. Yaitu Ketua Baperjakat, Sekda Aceh T Setia Budi dan empat anggota, masing-masing Asisten III Setda Aceh Muzakar, Kepala Inspektorat Samidan, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Nasrullah, dan Kepala Biro Organisasi Setda Aceh, Tabrani Usman.

Di antara kelima orang itu, kata Gubernur Zaini, ada yang mengaku kesalahannya, sehingga acara pelantikan pejabat Selasa (5/2) lalu jadi konyol. Soalnya, seorang PNS bernama Rahmad Hidayat yang berkerja di Biro Hukum dan Humas Setda Aceh, telah meninggal pada Januari 2012. Tapi namanya masuk dalam daftar 422 pejabat yang dilantik pada hari itu.

Pejabat yang melakukan kesalahan fatal alias penyabot itu, kata Gubernur Zaini, telah mengakui kesalahannya dan memohon maaf. “Bagi kami, itu kesalahan yang sangat fatal. Disengaja atau tidak, pelakunya harus diberi sanksi tegas. Apa sanksinya segera dilaksanakan dalam waktu dekat ini,” kata Zaini.

Namun, meski didesak Serambi, Gubernur Zaini tidak bersedia menyebutkan nama pejabat yang telah mengaku berbuat salah tersebut. “Menurut adat ketimuran, tidak etis menyebutkan namanya,” tukas Zaini.          

Ia tegaskan, kejadian 5 Februari lalu itu, benar-benar sangat aneh dan menyakitkan dirinya. Hal seperti itu, menurut Zaini, seharusnya tidak terjadi, andai pejabat yang diberikan kepercayaan untuk menyeleksi persyaratan administrasi PNS yang hendak diangkat dan dilantik, bekerja teliti dan tidak ceroboh.

“Kami minta Ketua Tim Baperjakat Setda Aceh bersama anggotanya melakukan penataan administrasi kepegawaian provinsi secara benar dan menyeluruh. Jangan ada lagi pejabat yang meninggal dimasukkan ke dalam daftar PNS provinsi yang masih aktif bekerja,” sindir Zaini.

Halaman123
Editor: bakri
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2015 About Us Help
Atas