• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Senin, 22 September 2014
Serambi Indonesia

BTN Bantu Proses KPR

Minggu, 17 Februari 2013 10:00 WIB
BANDA ACEH - PT Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Banda Aceh akan membantu para calon nasabah mendapatkan uang muka (DP) dari Bapertarum sebesar Rp 15 juta atau Jamsostek Rp 20 juta.  Sebelumnya, pemohon harus melengkapi persyaratan yang diminta kedua lembaga itu.

“BTN siap membantu warga Aceh yang ingin mendapatkan rumah murah bersubsidi pemerintah seperti yang dibangun BS Property atau juga rumah lainnya,” jelas Joni Yusran, Deputy Branch Manager Consumer BTN Banda Aceh, Kamis (14/2/2013).

Sedangkan bagi anggota Polri atau TNI dapat memperoleh uang muka dari Asabri atau juga YKKP, tetapi pemohon harus mengurus sendiri. Joni menjelaskan untuk rumah murah, pihaknya menetapkan angsuran tetap sampai 15 tahun. “Jika DP hanya 8,8 juta, maka cicilan per bulan tidak lebih dari Rp 800 ribu/bulan,” sebutnya.

Dia berharap, warga Banda Aceh yang memiliki penghasilan rendah (MBR), tetapi memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap dapat memanfaatkan rumah murah yang sedang ditawarkan BS Property, baik di Blang Bintang maupun Jantho. ‘“Kami akan terus mendukung pembangunan perumahan di Provinsi Aceh, sebagai upaya membantu masyarakat mendapatkan rumah idamannya,” ujarnya.(muh)

Pemkab Harus Dukung Rumah Bersubsidi

Pemerintah pusat telah menggelontorkan dana sebesar Rp 7,1 triliun untuk subsidi rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan target 120 ribu unit rumah pada 2013. Menteri Perumahan Rakyat (Menpera), Djan Faridz, mengatakan, subsidi rumah MBR itu berbentuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Pemerintah juga memberikan insentif dalam bentuk lain untuk mendorong pembangunan rumah murah untuk rakyat,” kata Djan saat berkunjung di Kota Malang, Kamis (7/2/2013). Insentif yang diberikan, selain berbentuk subsidi dana, membantu penerbitan sertifikat, Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) secara gratis, dan biaya sambungan listrik diangsur.

“Pemerintah Kota dan Kabupaten harus berpartisipasi untuk menyediakan lahan dan memberikan kemudahan perizinan,” tutur Djan.  Pemerintah membatasi harga rumah MBR maksimal sebesar Rp 88 juta. Perumahan MBR diperuntukan bagi masyarakat yang berpenghasilan maksimal Rp 3,5 juta per bulan. Proses kredit perumahan, perbankan bekerjasama dengan Bappetarum untuk PNS dan Jamsostek bagi pekerja formal. Juga disediakan pinjaman untuk uang muka

Sementara kriteria daerah yang dapat DAK adalah berdasarkan kriteria umum artinya indeks fiskalnya rendah, termasuk daerah khusus dan berdasarkan aspek teknis lainnya. Lokasi penerima DAK ditetapkan berdasarkan usulan daerah. Sedangkan Deputi Pengembangan Kawasan Kemenpera Hazaddin Tende Sitepu menjelaskan bahwa DAK adalah Dana yang dialokasikan untuk kegiatan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU).

“DAK adalah dana yang dialokasikan untuk kegiatan PSU yang dananya adalah APBN yang di-APBD-kan, artinya dana APBN yang ditransfer menjadi dana APBD di Kabupaten/Kota,” kata Hazaddin Tende Sitepu. DAK itu telah ditandatangani dan tertuang dalam Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 40 Tahun 2012.(muh/*)
Editor: bakri
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
155854 articles 16 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas