A PHP Error was encountered

Severity: 4096

Message: Object of class stdClass could not be converted to string

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 107

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Object of class stdClass to string conversion

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 107

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: Object

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 107

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 107

Gubernur Janji Stop Ekspor Bahan Mentah Tambang - Serambi Indonesia
  • Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Kamis, 21 Agustus 2014
Serambi Indonesia

Gubernur Janji Stop Ekspor Bahan Mentah Tambang

Kamis, 21 Februari 2013 08:51 WIB
Gubernur Janji Stop Ekspor Bahan Mentah Tambang
SERAMBI/M ANSHAR
Foto dari kiri ke kanan: Kapolda Aceh Irjen Pol Herman Effendi, Asisten Pemerintah Aceh Iskandar A Gani, Ketua DPRA Hasbi Abdullah, Kajati Aceh TM Syahrizal, Waka PT/Tipikor Banda Aceh Chaidir, Ketua MAA Badruzzaman, Ketua MPU Aceh Ghazali Muhammad Syam, Rektor IAIN Ar- Raniry Farid Wajdi, Perwakilan Presidium BSUIA, Ketua PWI Aceh Tarmilin Usman, Ketua KNPI Ihsanuddin, dan perwakilan Kadin Aceh (tidak terlihat dalam gambar) menandatangani nota kesepakatan bersama tujuh pilar polmas plus lingkungan hidup/sumber daya alam Aceh di Mapolda Aceh, Rabu (20/2).
BANDA ACEH - Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah berjanji segera menindaklanjuti Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 07 Tahun 2012 untuk diterapkan di Provinsi Aceh. Peraturan tersebut intinya melarang ekspor bahan mentah (raw material) bahan tambang, sebelum dilakukan perbersihan dalam bentuk batangan atau kepingan logam.

“Kebijakan Peraturan Menteri ESDM itu kami dukung dan segera diberlakukan untuk perusahaan tambang bijih besi, pasir besi, batubara, dan bahan tambang lainnya yang akan melakukan ekspor bahan tambang mentahnya dari Aceh,” tegas Gubernur Zaini menjawab pertanyaan salah seorang peserta pada Diskusi Aceh Business Forum (ABF) yang dilaksanakan Badan Investasi dan Promosi Aceh di Hotel Hermes Palace Banda Aceh, Rabu (20/2).

Gubernur menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Menteri ESDM tersebut, setelah mendengar presentasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Dr Muhammad Chatib Basri MEc yang menjadi keynote speaker (pembicara kunci) pada acara itu. Moderatornya adalah Kepala Badan Investasi dan Promosi Aceh, Ir Iskandar MSc.

Kepala BKPM Pusat membeberkan alasan mengapa Menteri ESDM menerbitkan PP Nomor 07/2012 tersebut. Ternyata, perusahaan tambang asing atau perusahaan join venture-nya (pengusaha nasional dan lokal), menjelang efektifnya pelarangan ekspor bahan mentah pada Januari 2014--berdasarkan Pasal 170 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambang Mineral dan Batubara--ramai-ramai menggenjot velume ekspor bahan tambang mentah atau yang belum diolah dari Indonesia. Kenaikannya bahkan mencapai 300-500 persen/tahun.

Kondisi itu, kata Kepala BKPM, sangat sangat merugikan daerah dan negara, sehingga Menteri ESDM menerbitkan Peraturan Nomor 07/2012. Peraturan menteri tersebut, menurut Chatib Basri, diprotes perusahaan tambang. Mereka minta tetap diberikan kelonggaran untuk mengekspor bahan tambang mentah.  

Lalu Menteri ESDM merespons sebagian permintaan perusahaan tambang itu dengan cara menerbitkan Peraturan Nomor 11 Tahun 2012. Isinya, antara lain, ekspor bahan tambang mentah dibolehkan, setelah persyaratan tambahan yang disampaikan pemerintah dipenuhi.

Persyaratan tambahan itu, kata Kepala BKPM Pusat, dituangkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2012.  Misalnya, mereka harus memiliki izin penerbitan ekspor terbatas (ET), surat persetujuan ekspor (SPE), dan lainnya.

Menyambung penjelasan Kepala BKPM Pusat itu, Gubernur Zaini Abdullah mengatakan, Pemerintah Aceh tetap pada sikap semula, yaitu mendukung kebijakan menteri yang melarang ekspor bahan mentah tambang yang belum diolah menjadi batangan.

Larangan ekspor bahan mentah tambang ke luar negeri itu, menurut Gubernur Zaini, sangat strategis, karena lebih menguntungkan rakyat dan daerah. “Selama ini fee atau pajak tambang yang diberikan perusahaan atas kegiatan eksploitasi dan produksi bahan tambang mentahnya kami nilai sangat rendah dibandingkan keuntungan yang diraihnya dengan mengeskspor bahan mentah,” ujar Zaini.

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Aceh, Ir Said Ikhsan mengatakan, kebijakan yang diambil pemerintah pusat melarang ekspor bahan tambang mentah itu, sudah tepat. Sebab, berdasarkan hasil pantauannya, dari empat perusahaan tambang bijih besi yang terdapat di Aceh Besar, Aceh Selatan, dan dua di Aceh Barat Daya yang melakukan ekspor ke luar negeri, volumenya terus meningkat.

“Terhadap pelaksanaan ekspor bahan tambang mentah yang belum diolalah harus ada persetujuan gubernur. Alasannya, karena Aceh memiliki kekhususan. Kekhususan itu sepenuhnya berapa pada pemerintah provinsi, yaitu gubernur,” ujar Said Ikhsan.

Selain masalah perusahaan tambang, yang menjadi sorotan dalam meeting ABF itu adalah soal penerbitan izin hak guna usaha (HGU) kepada perusahaan perkebunan. Bupati Abdya, Ir Jufri Hasanuddin meminta Pemerintah Aceh, BKPM, dan Kementerian Kehutanan, Dirjen Perkebunan serta BPN, mencabut sebagian hak guna usaha (HGU0 yang telah diberikan kepada perusahaan perkebunan, tapi ia tidak merealisasikan kebunnya sesuai luas HGU yang diminta.

Tujuannya, supaya sisa lahan HGU yang belum ditanami itu, bisa diberikan kepada masyarakat sekitar untuk ditanam tanaman perkebunan yang cocok dengan kondisi lahan setempat.

Saran dan pendapat Bupati Abdya itu didukung oleh para bupati dan sejumlah pengusaha yang ingin terjun ke bidang usaha perkebunan. Saran-saran tersebut ditanggapi serius oleh Gubernur Aceh dan Ketua BKPM Pusat. Mereka berjanji akan menginventarisir penerbitan izin HGU lama yang realisasi penanaman kelapa sawit atau tanaman lainnya, masih sedikit.

“Sisa lahan HGU yang belum ditanami, akan diberikan kepada masyarakat sekitar kebun dan pengusaha yang serius dan punya modal cukup untuk merealisasikan investasinya di bidang perkebunan,” ujar Zaini Abdullah. (her)
Editor: bakri
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
157004 articles 16 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas