Senin, 3 Agustus 2015

Gubernur Janji Stop Ekspor Bahan Mentah Tambang

Kamis, 21 Februari 2013 08:51

Gubernur Janji Stop Ekspor Bahan Mentah Tambang
SERAMBI/M ANSHAR
Foto dari kiri ke kanan: Kapolda Aceh Irjen Pol Herman Effendi, Asisten Pemerintah Aceh Iskandar A Gani, Ketua DPRA Hasbi Abdullah, Kajati Aceh TM Syahrizal, Waka PT/Tipikor Banda Aceh Chaidir, Ketua MAA Badruzzaman, Ketua MPU Aceh Ghazali Muhammad Syam, Rektor IAIN Ar- Raniry Farid Wajdi, Perwakilan Presidium BSUIA, Ketua PWI Aceh Tarmilin Usman, Ketua KNPI Ihsanuddin, dan perwakilan Kadin Aceh (tidak terlihat dalam gambar) menandatangani nota kesepakatan bersama tujuh pilar polmas plus lingkungan hidup/sumber daya alam Aceh di Mapolda Aceh, Rabu (20/2).

“Kebijakan Peraturan Menteri ESDM itu kami dukung dan segera diberlakukan untuk perusahaan tambang bijih besi, pasir besi, batubara, dan bahan tambang lainnya yang akan melakukan ekspor bahan tambang mentahnya dari Aceh,” tegas Gubernur Zaini menjawab pertanyaan salah seorang peserta pada Diskusi Aceh Business Forum (ABF) yang dilaksanakan Badan Investasi dan Promosi Aceh di Hotel Hermes Palace Banda Aceh, Rabu (20/2).

Gubernur menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Menteri ESDM tersebut, setelah mendengar presentasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Dr Muhammad Chatib Basri MEc yang menjadi keynote speaker (pembicara kunci) pada acara itu. Moderatornya adalah Kepala Badan Investasi dan Promosi Aceh, Ir Iskandar MSc.

Kepala BKPM Pusat membeberkan alasan mengapa Menteri ESDM menerbitkan PP Nomor 07/2012 tersebut. Ternyata, perusahaan tambang asing atau perusahaan join venture-nya (pengusaha nasional dan lokal), menjelang efektifnya pelarangan ekspor bahan mentah pada Januari 2014--berdasarkan Pasal 170 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambang Mineral dan Batubara--ramai-ramai menggenjot velume ekspor bahan tambang mentah atau yang belum diolah dari Indonesia. Kenaikannya bahkan mencapai 300-500 persen/tahun.

Kondisi itu, kata Kepala BKPM, sangat sangat merugikan daerah dan negara, sehingga Menteri ESDM menerbitkan Peraturan Nomor 07/2012. Peraturan menteri tersebut, menurut Chatib Basri, diprotes perusahaan tambang. Mereka minta tetap diberikan kelonggaran untuk mengekspor bahan tambang mentah.  

Lalu Menteri ESDM merespons sebagian permintaan perusahaan tambang itu dengan cara menerbitkan Peraturan Nomor 11 Tahun 2012. Isinya, antara lain, ekspor bahan tambang mentah dibolehkan, setelah persyaratan tambahan yang disampaikan pemerintah dipenuhi.

Persyaratan tambahan itu, kata Kepala BKPM Pusat, dituangkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2012.  Misalnya, mereka harus memiliki izin penerbitan ekspor terbatas (ET), surat persetujuan ekspor (SPE), dan lainnya.

Menyambung penjelasan Kepala BKPM Pusat itu, Gubernur Zaini Abdullah mengatakan, Pemerintah Aceh tetap pada sikap semula, yaitu mendukung kebijakan menteri yang melarang ekspor bahan mentah tambang yang belum diolah menjadi batangan.

Halaman12
Editor: bakri
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2015 About Us Help
Atas