Senin, 2 Maret 2015

Hasil Evaluasi APBA Diteliti Ulang

Rabu, 27 Februari 2013 11:31 WIB

BANDA ACEH - Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah mengatakan, hasil evaluasi APBA 2013 sebesar Rp 11,785 triliun yang telah diserahkan Mendagri kepadanya 18 Februari lalu akan diteliti ulang. Khususnya untuk memilah mata anggaran mana saja yang diperbolehkan dan mana pula yang tidak.

“Untuk menelitinya, saya sudah tugaskan Tim Anggaran Pemerintah Aceh,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (26/2) seusai rapat dengan Pimpinan dan Badan Anggaran (Banggar) DPRA. Rapat di Ruang Banggar DPRA itu membahas padu serasi hasil evaluasi APBA 2013.

Gubernur mengatakan, banyaknya koreksi dan catatan Tim Evaluasi APBD Kemendagri terhadap APBA 2013 kemungkinan karena pejabat di jajaran Mendagri yang bertugas mengevaluasi belum semuanya memahami isi UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Sehingga berbagai kewenangan kekhususan yang diberikan pusat kepada Aceh yang program dan anggarannya dimasukkan ke dalam APBA 2013, ikut dikoreksi Tim Evaluasi APBD Mendagri.

Untuk itu, kata Gubernur Zaini, mata anggaran mana saja yang dilarang untuk dianggarkan dalam APBA 2013, semuanya diinventarisir. Begitu juga dengan mata anggaran yang penempatannya salah, ditempatkan ke pos yang sebenarnya, dan mata anggaran hibah dan bantuan yang dinilai Mendagri masih terlalu besar, akan dirasionalkan hingga ke nilai atau besaran yang pantas.

Asisten II Setda Aceh, T Said Mustafa mengatakan, tugas utama TAPA dalam menyikapi hasil evaluasi Mendagri terhadap APBA 2013  adalah menginventarisir daftar masalah yang muncul dalam koreksi Mendagri terhadap APBA 2013.

Setelah semua masalahnya terdaftar dengan baik, kata Gubernur Zaini, satu per satu masalahnya akan dimasukkan ke dalam kewenangan kekhususan Aceh. “Jika ada anggaran yang dilarang untuk dianggarkan, sementara program yang dibiayai merupakan amanah dari UUPA, maka kita akan beri penjelasan kembali kepada Mendagri.”

Misalnya, kata Zaini menyebut contoh, anggaran untuk pelaksanaan perayaan hari-hari besar Islam, peningkatan pelayanan haji/umrah, bantuan untuk perguruan tinggi negeri yang merupakan tugas pemerintah pusat menyediakan anggarannya, akan disampaikan kembali kepada Mendagri kenapa bantuan itu diberikan kepada PTN tersebut.

Halaman12
Editor: bakri
KOMENTAR ANDA

TRIBUNnews.com © 2015

About Us

Help

Atas