A PHP Error was encountered

Severity: 4096

Message: Object of class stdClass could not be converted to string

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 107

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Object of class stdClass to string conversion

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 107

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: Object

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 107

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 107

Pemberdayaan Koperasi dan UMKM - Serambi Indonesia
  • Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Selasa, 2 September 2014
Serambi Indonesia
Home » Opini

Pemberdayaan Koperasi dan UMKM

Kamis, 7 Maret 2013 10:08 WIB
Oleh Hamdani

TIDAK dapat dipungkiri bahwa fondasi ekonomi Indonesia dibangun atas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang jumlahnya mencapai 99,99% dari total unit usaha, mampu menyumbang pendapatan negara (PDB) 57,83%. Bahkan UMKM merupakan penyelamat ekonomi Indonesia saat krisis ekonomi melanda Asia pada 1997 lalu. Pada saat usaha-usaha besar dan corporate jatuh bertumbangan karena meningkatnya biaya produksi sebagai dampak krisis ekonomi dan moneter, justru UMKM berdiri gagah serta mampu menciptakan laba dan mengisi pundi-pundi penerimaan Negara. Bahkan, dengan sumbangan UMKM tersebut digunakan oleh Negara untuk membayar utang perusahaan-perusahaan besar keluar negeri.

Dalam kondisi seperti ini sepantasnya pelaku UMKM itu dianggap sebagai pahlawan karena telah menyelamatkan bangsa dan negaranya. Maka tidak berlebihan sekiranya pemerintah sekarang perlu memberikan perhatian dan perlakuan istimewa bagi UMKM yaitu dengan cara memberdayakan dan mengangkat martabatnya mereka ke tempat yang lebih tinggi agar UMKM semakin mampu berdaya saing dan meningkatkan produktivitasnya.

Menurut catatan Kementerian PPN/Bappenas, tingkat produktivitas usaha mikro dibandingkan dengan usaha besar mencapai 14.306 kali. Untuk itu maka perlu akselerasi produktivitas UMKM sehingga gap ini bisa diperkecil. Satu strategi pemberdayaan UMKM yang dirancang oleh Direktorat Pemberdayaan Koperasidan UMKM Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Koperasi dan UKM RI adalah dengan mendirikan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT), mulai dari tingkat nasional sampai ke setiap provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia, yang mulai dilaksanakan pada 2013 ini.

 Jasa nonfinansial
PLUT-KUMKM merupakan lembaga yang menyediakan jasa-jasa nonfinansial secara menyeluruh dan terintegrasi bagi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) untuk meningkatkan kinerjanya yang meliputi produksi, pemasaran, akses ke pembiayaan, pengembangan SDM melalui peningkatan kapasitas kewirausahaan, teknis dan manajerial, dan kinerja kelembagaan dalam rangka meningkatkan daya saing KUMKM.

Jasa-jasa yang disediakan PLUT-KUMKM mencakup beragam jasa usaha yang dirancang untuk melayani kebutuhan KUMKM baik secara individual maupun berkelompok. Penyediaan jasa oleh PLUT-KUMKM bersifat sebagai stimulus, dalam arti bahwa jasa yang disediakan PLUT-KUMKM merupakan bantuan teknis yang memungkinkan KUMKM untuk selanjutnya dapat menyelesaikan masalahnya secara mandiri.

Mengapa PLUT-KUMKM dibutuhkan? Keberadaan PLUT bukanlah untuk menggusur dinas teknis yang membidangi masing-masing sektor usaha (UMKM) dan sektor ekonomi yang “dikuasainya”. Akan tetapi diharapkan menjadi mitra kerja strategis yang saling mendukung dalam setiap implementasi program yang ada.

Diakui atau tidak bahwa pemberdayaan KUMKM yang dilakukan oleh hampir setiap dinas teknis, bukan hanya di Aceh bahkan seluruh Indonesia pun saat ini sangat lemah dan tidak efektif. Berbeda hasilnya kalau kita bandingkan dengan cara kerja dan pemberdayaan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau NGO. Di sisi pelaku UMKM juga masih banyak kendala dan persoalan.

Beberapa alasan berikut menjadi pertimbangan utama diperlukannya PLUT di Aceh antara lain: Pertama, keterjangkauan fasilitasi bagi KUMKM masih terbatas karena jumlahnya yang sangat besar, dengan bidang dan lokasi usaha yang beragam dengan wilayah yang tersebar; Kedua, kesadaran KUMKM mengenai pentingnya jasa pengembangan usaha masih rendah; Ketiga, pola penyediaan jasa pengembangan usaha berbasis komersial masih menghadapi hambatan rendahnya willingness to pay dari KUMKM karena masih didominasi oleh usaha mikro;

Keempat, masih dibutuhkan pola pendampingan yang terpadu berdasarkan kebutuhan KUMKM dan berfokus pada core competencies & know how, dan; Kelima, sinergi di antara berbagai penyedia pendampingan KUMKM (setiap kementerian teknis mempunyai tenaga pendamping) belum optimal dan evaluasi terhadap keberhasilan penyediaan pendampingan terhadap perkembangan usaha (hasil/outcome) masih terbatas.

 Tujuan PLUT-KUMKM
Keberadaan PLUT-KUMKM adalah bertujuan untuk membantu dan memberikan layanan pengembangan usaha bagi pelaku usaha dengan memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Ibarat rumah sakit yang memberikan layanan kesehatan bagi pasien yang sakit. Begitu pula cara kerja PLUT yaitu memberikan pengobatan bagi KUMKM yang kurang sehat dan sakit.

Secara ideologis tujuan PLUT-KUMKM adalah: Pertama, mendukung pencapaian Prioritas Nasional yang terkait dengan pemberdayaan koperasi dan UMKM; Kedua, memperkuat peran Pemda dalam memberdayakan KUMKM di daerahnya sesuai dengan amanat UU Nomor 20/2008 dan PP 38/2007; Ketiga, meningkatkan keterjangkauan KUMKM pada layanan pengembangan usaha;

Keempat, menyinergikan berbagai layanan usaha dalam satu atap bagi KUMKM dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan jaringan regional/nasional; Kelima, mendorong perkembangan jejaring layanan pengembangan usaha di daerah, dan; Keenam, meningkatkan jumlah dan perluasan usaha KUMKM dan mendukung peningkatan produktivitas dan daya saing KUMKM.

Dengan tujuan tersebut kiranya PLUT-KUMKM berfungsi sebagai fasilitator, mediator dan inisiator bagi pengembangan dan kemajuan KUMKM.

Pemerintah Aceh yang saat ini memiliki kewenangan sangat besar sebagai provinsi dengan status otonomi khusus, mengelola APBA Rp 9 triliun lebih, ditambah dengan potensi SDA yang melimpah, tentu saja keberadaan PLUT-KUMKM di setiap kabupaten/kota merupakan suatu keniscayaan, sehingga pemerintah Aceh mempunyai wadah pelayanan satu pintu bagi para pelaku bisnis kecil dan UMKM.

Dengan visi dan misi yang diusung oleh Zikir tentang ekonomi kerakyatan, sepertinya sekarang merupakan momentum yang sangat tepat untuk didirikannya PLUT-KUMKM Aceh. Alokasi anggaran APBA untuk membangun infrastruktur dan operasional PLUT-KUMKM Aceh juga merupakan bagian dari fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan publik.

Bukan hanya itu, pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota berpeluang mendapatkan revenue (PAD) melalui retribusi dan pajak juga mendapatkan sosial benefit. Namun yang lebih penting dalam jangka panjang adalah mengalirnya modal (modal kerja/investasi) kepada KUMKM dari lembaga keuangan.

* Hamdani, SE, Tenaga Pendamping Koperasi dan UMKM (KUMKM) Disperindagkop dan UKM Provinsi Aceh. Email: hamdani_75@yahoo.co.id
Editor: bakri
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
162343 articles 16 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas