Bupati Galus Nilai Dinkes Gagal

BLANGKEJEREN - Bupati Gayo Lues (Galus), Ibnu Hasim menilai Dinas Kesehatan (Dinkes) belum berhasil memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat, jika masih ada yang jatuh sakit akibat tidak ada pencegahan awal. Apalagi, sektor kesehatan telah menjadi kewajiban kedua pemerintah setelah pendidikan.

Hal itu dilontarkannya saat membuka sosialisasi Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) di balai Musara Blangkejeren, Sabtu (9/3). Kegiatan itu dihadiri seluruh penghulu atau juga disebut keuchik bersama bidan desa (Bides), camat dan kepala Puskesmas dengan tutor, Kepala Askes Cabang Langsa, Nungkey.

“Dinkes belum bisa disebut berhasil, jika masih ada warga yang jatuh sakit dan tentunya cara mencegah datangnya penyakit harus dari petugas kesehatan yang terus-menerus memberikan penyuluhan tentang pencegahan awal penyakit tingkat desa oleh bides,” kata Bupati Galus Ibnu Hasim.

Dia menegaskan, bides yang mendapat upah dari pemerintah pusat sebesar Rp 4 juta lebih per bulan harus mampu memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan baik. “Para bides jangan hanya pikirkan hak saja, tetapi kewajiban terhadap masyarakat juga harus diberikan, khususnya memberikan pelayanan kesehatan terbaik,” tambahnya.

Untuk menilai kinerja para bides, Ibnu Hasim meminta para penghulu untuk tidak menandatangani SPMT bides. “Jika bides tidak berada di desa tempatnya bertugas atau jarang datang ke desa, maka seorang penghulu tidak boleh mengeluarkan SPMT, sehingga bides tersebut tidak akan mendapatkan haknya, karena kewajiban tidak dipenuhinya,” jelasnya.

Sementara, Kadiskes Galus, dr Neverizal mengatakan pelayanan kesehatan terus meningkat dari tahun ke tahun, walau pada 2007 berada di urutan terbawah dalam soal kesehatan di Indonesia. “Kami akan terus berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan, sehingga bisa keluar dari posisi terburuk itu,” ujarnya.

Sedangkan tujuan sosialisasi Jamkesmas, sebutnya, salah satunya menekan angka kematian ibu dan bayi. “Kegiatan sosialisasi Jamkesmas ini diikuti 320 peserta, terdiri dari petugas bides, Kepala Puskemas, para camat dan seluruh penghulu se-Kabupaten Galus,” jelas ketua panitia Nurdin C.(c40)

Keuchik Berubah Jadi Penghulu
Bupati Galus, Ibnu Hasim yang berulangkali menyebut penghulu dalam memberi pengarahan menyatakan sebutan kepala desa atau keuchik telah dirubah menjadi penghulu. Dia menjelaskan hal tersebut berdasarkan

Undang-Undang (UU) Nomor 32 dan Peraturan Pemerintahan (PP) Nomor  72 tentang Pemerintahan Desa. Melalui UU ini, makanya panggilan perangkat desa dirubah dan disesuaikan dengan adat istiadat Gayo dan asal usul budaya setiap daerah. “Jangan lagi dipanggil kepala desa dengan panggilan keuchik, tetapi harus dipanggil Penghulu, begitu juga panggilan Imam diganti dengan Pegawe dan BPK Gampung juga dirubah jadi Orang Tue,” jelas Ibnu Hasim kepada Serambi, Sabtu (9/3) seuasi membuka sosialisasi Jamkesmas.

Bupati mengatakan, sebelumnya nama perangkat desa itu diseragamkan seluruh Aceh, tetapi setelah ada UU dan PP tersebut, nama itu bisa dirubah berdasarkan asal usul budaya adat istiadat setempat. “Dulu dalam asal usul perangkat desa dipanggil dan dengan saudere, orang tue, pegawe dan penghulu dan saat ini, digunakan kembali,” tambahnya.

Menurut dia, keberhasilan seorang penghulu dalam memimpin desanya, juga keberhasilan bupati, begitu juga sebaliknya. “Jika program dan tugas para perangkat desa belum sukses, maka program bupati juga belum sukses,” sebutnya. Dia meminta semua aparatur pemerintahan, mulai dari tingkat desa sampai kabupaten harus bisa memahami visi dan misi bupati, dengan fokus mensejahterakan masyarakat, hidup damai dan bermartabat.(c40)