APBA 2013 belum Adil

* Anggaran PER tidak Proporsional

BANDA ACEH - Alokasi anggaran pemberdayaan ekonomi rakyat (PER) dalam APBA 2013 dirasakan belum adil sehingga rawan memicu protes masyarakat di wilayah-wilayah yang merasa tidak diperhatikan. “Tuntutan adil yang kami maksud adalah proporsional, bukan adil dengan cara membagi rata antar-wilayah,” kata Anggota Komisi B DPRA, Aminuddin.

Pernyataan itu disampaikan Aminuddin kepada Serambi, Minggu (10/3) menanggapi pengalokasian anggaran PER antar-wilayah dalam APBA 2013 yang belum adil dan proporsional. “Contohnya, alokasi anggaran PER untuk sektor perikanan,” kata Aminuddin, Anggota DPRA asal wilayah tengah Aceh tersebut.

Menurut Aminuddin, anggaran PER untuk sektor perikanan terjadi kesenjangan yang sangat mencolok antar-wilayah. “Wilayah timur-utara dan barat-selatan Aceh, ada program pengadaan puluhan unit boat tangkap ikan dengan pagu anggaran sekitar Rp 2,5 miliar/unit. Sementara untuk wilayah tengah, usaha perikanan daratnya ada tapi tidak dialokasikan anggaran,” ujar Aminuddin.

Aminuddin menyatakan, pihaknya sangat menyadari belanja pembangunan dalam APBA 2013 sebesar Rp 11,799 triliun itu tidak mungkin dibagi rata secara adil untuk tiga wilayah Aceh, yaitu timur-utara, barat-selatan, dan tengah. “Tapi, tuntutan adil yang kami maksud adalah proporsional. Nah, proporsional inilah yang belum terlihat,” kata Anggota Komisi B DPRA yang membidangi ekonomi tersebut.

Aminuddin juga menyontohkan, kalau di wilayah pesisir timur-utara dan barat-selatan Aceh dibuat program pemberdayaan ekonomi mantan kombatan GAM dengan pengadaan boat tangkap ikan. “Harusnya di  wilayah tengah juga dibuat program pemeliharaan ikan mas atau ikan air tawar lainnya,” tandas Aminuddin. “Berbicara mengenai penguatan perdamaian dan korban konflik, bukan hanya untuk wilayah pesisir timur-utara atau barat-selatan saja, tapi wilayah tengah juga. Korban konflik di wilayah tengah juga banyak,” lanjutnya.

Jadi, kata Aminuddin, jika Pemerintah Aceh membuat program pemberdayaan ekonomi untuk mantan kombatan GAM dan keluarga korban konflik untuk sektor usaha perikanan, harusnya dilakukan secara meluas dengan porsi yang proporsional atau disesuaikan dengan kebutuhan daerah setempat.(her)

Membagi-bagi Adalah Tugasnya Dinas Teknis
BANDA ACEH - Kepala Bappeda Aceh, Prof Dr Abubakar Karim yang dimintai tanggapannya terhadap protes anggota DPRA dari wilayah tengah menyangkut belum adil dan proporsionalnya anggaran PER dalam APBA 2013 mengatakan, “fungsi dan tugas Bappeda adalah merencanakan dan membagi anggaran secara gelondongan, sementara yang akan merinci anggarannya itu untuk apa saja adalah tugasnya dinas teknis.”

Dijelaskan Abubakar, pembagian anggaran berdasarkan program prioritas gubernur dan jenis komoditi apa yang akan dikembangkan merupakan tugasnya dinas teknis. Misalnya, untuk wilayah tengah, jenis tanaman yang akan dikembangkan secara besar-besaran adalah hortikultura, jagung, kopi, dan coklat. “Maka jenis komoditi itu dikembangkan secara besar-besaran di Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues, dan Aceh Tenggara. Sedangkan daerah lain hanya mendukung,” kata Abubakar.

Begitu juga yang lain, misalnya perikanan. Yang banyak pantai dan tambaknya ada di wilayah timur-utara dan barat-selatan Aceh. Maka, kata Abubakar, kedua wilayah itu jadi kawasan pengembangannya, sedangkan wilayah tengah hanya sebagai pendukung. “Nah, apakah pengembangan perikanan darat sudah dilakukan dinas teknisnya, kita perlu pertanyakan kembali,” ujar Abubakar.(her)

Dasar Kritikan Cukup Kuat
PEMBAGIAN anggaran PER antar-wilayah dalam APBA 2013 sudah dilakukan. Jika masih ada yang belum merata, ini akan menjadi catatan DPRA dalam penyusunan dan pembahasan KUA dan PPAS 2014 yang akan menjadi cikal bakal RAPBA 2014 yang akan dimulai Juni 2013.

Apa yang dijelaskan Kepala Bappeda Aceh sudah benar, begitu juga yang dikritik anggota DPRA dari Komisi B dan Komisi D juga cukup kuat dasarnya. Berbagai masukan itu menjadi bahan bagi kami untuk disampaikan kepada Kepala SKPA dan Komisi dalam pembahasan RAPBA 2014.

Untuk pengalokasian anggaran ke satu daerah atau wilayah, hendaknya dilihat dulu kebutuhan mendesaknya, kemudian disesuaikan dengan pagu yang tersedia untuk keseimbangan antar wilayah.
* Sulaiman Abda, Wakil Ketua DPRA.(her)

Ketika Wilayah Tengah Menunggu Sisa Anggaran
ANGGOTA DPRA dari wilayah tengah Aceh terdengar makin nyaring mengkritisi alokasi APBA 2013 yang menurut mereka belum juga proporsional. Kecuali Aminuddin dari Komisi B yang membidangi ekonomi, keprihatinan juga disuarakan Umuruddin, Anggota Komisi D yang membidangi infrastruktur.

Umuruddin yang juga dari wilayah tengah Aceh mengatakan, hingga saat ini masih banyak jalan antar-kecamatan dan kabupaten di wilayah tengah yang sangat menyedihkan kondisinya, namun tak mendapat alokasi anggaran dalam APBA, baik dari sumber dana otsus maupun tambahan bagi hasil migas.

“Anggarannya baru dialokasikan jika kami dari wilayah tengah marah-marah dan protes keras kepada Dinas Bina Marga sewaktu pembahasan di komisi. Seharusnya tak perlu tunggu protes atau marah-marah dulu baru ditanggapi. Ini tidak baik,” kata Umuruddin.