A PHP Error was encountered

Severity: 4096

Message: Object of class stdClass could not be converted to string

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 107

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Object of class stdClass to string conversion

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 107

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: Object

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 107

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 107

BPHN Verifikasi Organisasi Bantuan Hukum - Serambi Indonesia
  • Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Rabu, 3 September 2014
Serambi Indonesia

BPHN Verifikasi Organisasi Bantuan Hukum

Kamis, 14 Maret 2013 10:35 WIB
BANDA ACEH - Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM didukung United Nations for Development Programme (UNDP), AusAid, dan Tifa Foundation mulai Rabu (13/3) kemarin melakukan verifikasi terhadap seluruh organisasi bantuan hukum (OBH) di Indonesia. Sebanyak 30 di antaranya terdapat di Aceh.

Verifikasi di Aceh berlangsung hingga 16 Maret 2013, dipimpin Kepala Pusat Penyuluhan Hukum BPHN Kementerian Hukum dan HAM, Bambang Palasara SH.

Kemarin siang, Bambang membawa seluruh anggota tim menghadap Kakanwil Kemenkumham Aceh, Dr Yatiman Edy SH MHum, sekaligus melaporkan sejak kemarin mereka resmi melakukan verifikasi OBH di Aceh. Dalam tim itu hadir juga perwakilan UNDP Jakarta, Sabela Gayo SH.

Kakanwil Kemenkumham Aceh menunjuk empat stafnya untuk mendampingi tim tersebut, karena tim yang dipimpin Bambang Palasara kemarin langsung berpencar ke empat kawasan, sesuai cluster OBH yang akan diverifikasi di seluruh Aceh.

Verifikasi itu, menurut Bambang Palasara kepada Serambi, merupakan perintah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan dan sarana perlindungan hak asasi manusia.

Menurut UU ini, kata Bambang, Kementerian Hukum dan HAM berwenang menetapkan panitia verifikasi serta melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan untuk memenuhi kelayakan sebagai pemberi bantuan hukum. Untuk itu, Menteri Hukum dan HAM menunjuk 562 stafnya melakukan verifikasi OBH sejak 13 Maret hingga medio April 2013.

Sasaran yang diverifikasi adalah apakah OBH itu berbadan hukum, memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, mempunyai pengurus, dan memiliki program bantuan hukum. “Apabila kriteria tak terpenuhi, maka lembaga itu akan gugur sebagai OBH,” ujar Bambang.

Untuk suksesnya program ini, AusAid memfasilitasi dana verifikasi di 22 provinsi, Yayasan Tifa enam provinsi, dan UNDP lima provinsi, termasuk Aceh.

 Di Aceh, menurut Yatiman Edy, tercatat 30 OBH yang persebarannya tidak merata. Terbanyak berada di Banda Aceh. Sedangkan di sejumlah kabupaten seperti Simeulue, Aceh Singkil, Pidie Jaya, Aceh Tamiang, Kota Sabang, dan Subulussalam, tidak terdapat satu OBH pun. “Ini menunjukkan tidak meratanya akses orang miskin terhadap keadilan,” ulas Yatiman Edy. (dik)
Editor: bakri
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
164933 articles 16 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas