A PHP Error was encountered

Severity: 4096

Message: Object of class stdClass could not be converted to string

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 107

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Object of class stdClass to string conversion

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 107

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: Object

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 107

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 107

Pemerintah Kembali Umumkan 925 Proyek - Serambi Indonesia
Senin, 24 November 2014
Serambi Indonesia

Pemerintah Kembali Umumkan 925 Proyek

Sabtu, 16 Maret 2013 14:27 WIB


* Tak Ada Lahan, 4 Paket Ditunda
* MaTA: Jangan Ada Kolusi


BANDA ACEH - Hari ini, Sabtu (16/3), Pemerintah Aceh kembali mengumumkan 925 paket proyek APBA 2013 senilai Rp 816,74 miliar yang belum diumumkan pada pengumuman lelang I pada 4 Maret lalu.

“Paket yang diumumkan itu, untuk bidang konstruksi 401 paket, pengadaan barang 373 paket, konsultasi 142 paket, dan jasa lainnya 9 paket,” kata Kepala Biro Humas Setda Aceh, Drs Nurdin F Joes, kepada Serambi di ruang kerjanya, Jumat (15/3) sore.

Menurut Nurdin, dari 925 paket lelang tahap II yang diumumkan hari ini, 381 paket di antaranya dikelola oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Provinsi Aceh dan selebihnya 544 paket dikelola oleh KPA kabupaten/kota.

Proyek APBA 2013 tahap II yang telah diumumkan hari ini, kata Nurdin F Joes, bisa dilihat atau diakses melalui situs web:hhtp://lpse.acehprov.go.id.

Semua SKPA maupun SKPK di kabupaten/kota dia harapkan sudah memasukkan seluruh paket proyeknya ke dalam berkas Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) provinsi ataupun LPSE di masing-masing daerah, agar pendaftaran dan proses men-download dokumen lelangnya pada 18 Maret 2013 bisa dilakukan, sehingga para rekanan bisa mendaftar di ULP untuk ikut tender.

Lebih jauh, Kepala Biro Hukum dan Humas Setda Aceh, Nurdin F Joes mengatakan, dalam pengumuman lelang tahap II ini, ada empat paket proyek fisik yang belum memenuhi persyaratan, sehingga harus dibatalkan Gubernur Aceh kegiatan fisiknya, karena detail engineering design (DED) maupun tanahnya belum tersedia.

Pertama, paket proyek pembangunan terminal bongkar muat truk barang di Aceh Tamiang Rp 1,9 miliar. Kedua, pembangunan rumah dinas untuk Kantor Samsat Lhokseumawe senilai Rp 400 juta, ketiga pembangunan Kantor Samsat Aceh Timur Rp 1,5 miliar, dan keempat pembangunan Kantor Samsat Lhoksukon, Aceh Utara, Rp 1,5 triliun.

Nurdin mengingatkan seluruh kepala SKPA, SKPK, ULP, dan Pokja yang paket proyeknya telah dilelang tahap I (4 Maret 2013), paling lambat 15 April 2013, sudah ada proyek yang diteken kontrak kerjanya.

“Soalnya, Tim Percepatan dan Pengendalian Kegiatan (P2K) APBA Setda Aceh, mulai 22-29 April 2013 melakukan kunjungan lapangan untuk memastikan aktivitas lapangan bagi proyek yang sudah teken kontrak 15 April 2013, sudah ada kegiatannya di lapangan,” ujarnya.

Antara lain, papan nama atau plang proyeknya sudah harus terpasang di lokasi proyek yang akan dikerjakan rekanan.

Hal ini, kata Nurdin, wajib dipatuhi, sesuai dengan Surat Gubernur Nomor: 903/14856 tanggal 13 Maret 2013 yang telah diedarkan kepada seluruh SKPA dan para bupati/wali kota se-Aceh.

 Wajib dimasukkan
Wakil Ketua DPRA, Drs Sulaiman Abda MSi yang dimintai tanggapannya soal masih ada 2.218 dari 3.062 lagi paket proyek APBA yang belum dimasukkan ke dalam jaringan LPSE mengatakan, seluruh paket proyek APBA 2013, baik yang telah diumumkan tahap I sebanyak 3.062 paket maupun tahap II sebanyak 925 paket, wajib dimasukkan ke dalam jaringan LPSE provinsi ataupun LPSE kabupaten/kota.

“Ini untuk menjalankan perintah undang-undang, di samping alasan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan seluruh paket proyek APBA 2013,” ujarnya.

Sulaiman menambahkan, jika paket proyek itu cepat dientri ke LPSE, maka ia yakin pemerintah bersangkutan tak akan dituding lagi tidak transparan dalam pelelangan proyek otsus APBA maupun paket proyek APBK-nya. “Transparansi dan akuntabilitas itu, merupakan alat ukur bagi pelaksanaan pemerintahan yang baik dan bersih.”

Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian mengatakan, masih banyak SKPA dan SKPK yang belum meng-upload atau memasukkan paket proyek otsus maupun migasnya ke dalam jaringan LPSE, bisa menimbulkan kesan negatif bagi dunia usaha dan publik.

Ia minta tunjukkanlah komitmen pakta integritas untuk tidak kolusi, korupsi, dan nepotisme itu dari sejak pelelangan proyek. Sebab, kalau pemilihan dan penetapan pemenang proyeknya dimulai dari sistem yang benar, yaitu terbuka dan akuntabilitas, maka proyek yang akan dipersembahkan untuk rakyat yang telah memilih para bupati/wali kota, cenderung akan berkulitas tinggi.

“Tapi sebaliknya, jika sistem pemilihan dan penetapan pememang tender proyeknya sudah berkolusi, hasil proyeknya pun nanti bakal sangat mengecewakan dan melukai hati rakyat, karena hasil proyeknya tak berkualitas,” tukas Alfian. (her) 
Editor: hasyim

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas