Senin, 26 Januari 2015
Serambi Indonesia
Home » Opini

Menyoal Pengesahan Qanun Bendera dan Lambang Aceh

Selasa, 2 April 2013 09:28 WIB

SUNGGUH bagaikan magnet membuat publik Aceh maupun nasional mengenai pengesahan Qanun No.3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang oleh DPRA. Inilah penyulut terbelahnya dukungan, ketika aliran ruang pengetahuan hukum dipandang tunggal. Logika kebenaran substansi hukum ditampik, bahkan dipandang sebelah mata ketika surplus pembenaran versi aktor penguasa (DPRA) menjadi harga mati.

Jangan sampai terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) merumuskan sebuah produk regulasi. Bisa lebih jauh lagi, yakni kekuasaan berlebihan (excessive) dikarenakan power of politic menjadi panglima yang membutakan aturan hukum dalam pembuatan Qanun Lambang dan Bendera Aceh. Tulisan ini intisari penelusuran penulis melalui berbagai diskusi dan tracking media, yang tampaknya ada ketidaksinambungan antara amanah MoU Helsinki dan UUPA dengan realitas (praktiknya).

Salah fatal, jikalau segelintir pemikiran mengatakan telah sah Qanun Bendera dan Lambang diberlakukan. MoU Helsinki poin 4.2 tertulis “Dilarang menggunakan simbol-simbol Gerakan Aceh Merdeka”, seharusnya bukan berpatron kepada poin 1.1.5 saja yang memandatkan hak Provinsi Aceh menggunakan simbol wilayah seperti; bendera dan lambang.

Dalam Pasal 246 ayat 2 UUPA jelas tertera sebagai lambang kekhususan dan keistimewaan. Maksudnya adalah produk bendera dan lambang harus mengidentifikasikan bentuk-bentuk kekhususan dan keistimewaan berdasarkan filosofi, yuridis, dan sosiologis. Anehnya, PP No.77 Tahun 2007, tidak dimasukkan dalam ketentuan “mengingat” Qanun Bendera dan Lambang yang dibuat DPRA itu.

Substansi isi PP No.77 Tahun 2007, menegaskan dilarang menjadikan bendera gerakan separatis sebagai bendera identitas kelokalan, bukan bendera kedaulatan. Lebih rancu lagi dimasukkan sandaran hukum yang relatif sudah lama atas ketentuan bendera dan lambang, yaitu PP No.42 Tahun 1958 tentang Panji dan Bendera Jabatan. Pertanyaannya, apakah PP tersebut masih layak diberlakukan dan dijadikan sandaran hukum?

Jika menilai pada proses pembuatan qanun saja, tidak hidup dinamika penolakan dari partai politik yang berada di parlemen Aceh. Tafsiran logika politik mengarahkan kepada tidak terkonsolidasinya jumlah perwakilan parpol di parlemen ataukah nilai tawar secara kekuatan politik tidak ada. Jumlah kursi Partai Aceh (PA) 33 kursi dari total 69 kursi di DPRA, selebihnya partai nasional, bilamana digabung relatif imbang.  

Seharusnya pembuatan Qanun Bendera dan Lambang terasa dinamika argumentatif dan artikulatifnya dalam memahami qanun tersebut sebelum disahkan, tetapi hal tersebut tidak mengalir. Mengapa dinamika berbeda pendapat tidak terjadi? Apakah ruang berdebat dimonopoli hingga mengarah kepada oligarki kekuasaan?

Halaman123
Editor: bakri
KOMENTAR ANDA

TRIBUNnews.com © 2015

About Us

Help

A PHP Error was encountered

Severity: 4096

Message: Object of class stdClass could not be converted to string

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 108

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Object of class stdClass to string conversion

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 108

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: Object

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 108

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 108

Atas