Kamis, 29 Januari 2015

Presiden RI SBY Undang Zaini Bahas Bendera

Sabtu, 6 April 2013 15:57 WIB

“Saya akan mengundang Gubernur Zaini Abdullah untuk membicarakan persoalan lambang daerah Aceh tersebut. Harapan saya, pembicaraan itu berakhir dengan baik kembali sesuai dengan ketentuan UUD, undang-undang, dan peraturan yang berlaku. Kemudian, segala sesuatunya bisa kita selesaikan dengan baik,” kata Presiden SBY

seusai shalat Jumat di Kompleks Istana Presiden Jakarta, kemarin.

Ia pertegas bahwa lambang daerah itu bukanlah wilayah politik, melainkan wilayah ketentuan undang-undang, peraturan pemerintah, dan hukum yang berlaku. “Oleh karena itu, saya sudah tugasi Menko Polhukam dan Mendagri melakukan pembicaraan yang baik dan konstruktif. Mendagri sudah berkunjung ke Aceh, sudah melakukan pembicaraan dengan Gubernur, DPR Aceh, dan semua pihak yang kita anggap patut untuk kita ajak bicara,” kata Kepala Negara sembari berharap hasil pembicaraan Mendagri dengan multipihak di Aceh dapat membawa pemahaman yang positif.

“Harapan saya, pembicaraan itu berakhir dengan baik, kemudian segala sesuatunya bisa kita selesaikan dengan baik. Saya tidak ingin kita mundur dan saya tak ingin ada masalah-masalah baru yang sebenarnya tidak perlu terjadi, karena kita harus bersatu menyelesaikan pembangunan di Aceh menuju ke kehidupan masyarakat Aceh yang aman, tenteram, damai, dan lebih spesifik lagi sejahtera,” imbuh Kepala Negara.

Presiden juga mengingatkan apa yang sudah dilakukan negara kepada anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM), begitu MoU Helsinki ditandatangani 15 Agustus 2005 lalu. “Saya sudah keluarkan amnesti kepada seluruh anggota GAM dan kemudian tentunya pikiran-pikiran yang bisa ditafsirkan sebagai kelanjutan dari gerakan pemisahan diri itu juga harus dihentikan.”

Dalam konteks pemikiran seperti itulah, kata Presiden SBY, semua pihak harus meletakkan isu tentang lambang dan bendera Aceh dimaksud. “Saya masih berharap, dalam satu dua minggu hal itu selesai dan kemudian tidak ada lagi gangguan apa pun atas masalah-masalah itu. Yang jelas, Merah Putih harus berkibar di seluruh Tanah Air. Itu bendera kita dan daerah bisa saja memiliki lambang, tetapi harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ketentuan undang-undang, semangat, serta jiwa bahwa hanya ada satu bendera kedaulatan kita, yaitu sang Merah Putih.”

 Taati aturan
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menegaskan bahwa Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh itu menyangkut persoalan penegakan hukum daerah yang harus ditaati oleh pemerintah daerah.

Halaman12345
Editor: hasyim
KOMENTAR ANDA

TRIBUNnews.com © 2015

About Us

Help

Atas