A PHP Error was encountered

Severity: 4096

Message: Object of class stdClass could not be converted to string

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 105

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Object of class stdClass to string conversion

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 105

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: Object

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 105

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 105

Presiden RI SBY Undang Zaini Bahas Bendera - Serambi Indonesia
  • Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Sabtu, 19 April 2014
Serambi Indonesia

Presiden RI SBY Undang Zaini Bahas Bendera

Sabtu, 6 April 2013 15:57 WIB

* Lambang Daerah bukan Ranah Politik

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan, masalah bendera dan lambang daerah bukanlah ranah politik, sehingga penyelesaiannya harus dilakukan melalui proses yang sudah diatur dalam perundang-undangan yang ada. Untuk membicarakan hal itu dalam konteks keacehan, SBY akan mengundang Gubernur Aceh dr H Zaini Abdullah dalam waktu dekat.

“Saya akan mengundang Gubernur Zaini Abdullah untuk membicarakan persoalan lambang daerah Aceh tersebut. Harapan saya, pembicaraan itu berakhir dengan baik kembali sesuai dengan ketentuan UUD, undang-undang, dan peraturan yang berlaku. Kemudian, segala sesuatunya bisa kita selesaikan dengan baik,” kata Presiden SBY

seusai shalat Jumat di Kompleks Istana Presiden Jakarta, kemarin.

Ia pertegas bahwa lambang daerah itu bukanlah wilayah politik, melainkan wilayah ketentuan undang-undang, peraturan pemerintah, dan hukum yang berlaku. “Oleh karena itu, saya sudah tugasi Menko Polhukam dan Mendagri melakukan pembicaraan yang baik dan konstruktif. Mendagri sudah berkunjung ke Aceh, sudah melakukan pembicaraan dengan Gubernur, DPR Aceh, dan semua pihak yang kita anggap patut untuk kita ajak bicara,” kata Kepala Negara sembari berharap hasil pembicaraan Mendagri dengan multipihak di Aceh dapat membawa pemahaman yang positif.

“Harapan saya, pembicaraan itu berakhir dengan baik, kemudian segala sesuatunya bisa kita selesaikan dengan baik. Saya tidak ingin kita mundur dan saya tak ingin ada masalah-masalah baru yang sebenarnya tidak perlu terjadi, karena kita harus bersatu menyelesaikan pembangunan di Aceh menuju ke kehidupan masyarakat Aceh yang aman, tenteram, damai, dan lebih spesifik lagi sejahtera,” imbuh Kepala Negara.

Presiden juga mengingatkan apa yang sudah dilakukan negara kepada anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM), begitu MoU Helsinki ditandatangani 15 Agustus 2005 lalu. “Saya sudah keluarkan amnesti kepada seluruh anggota GAM dan kemudian tentunya pikiran-pikiran yang bisa ditafsirkan sebagai kelanjutan dari gerakan pemisahan diri itu juga harus dihentikan.”

Dalam konteks pemikiran seperti itulah, kata Presiden SBY, semua pihak harus meletakkan isu tentang lambang dan bendera Aceh dimaksud. “Saya masih berharap, dalam satu dua minggu hal itu selesai dan kemudian tidak ada lagi gangguan apa pun atas masalah-masalah itu. Yang jelas, Merah Putih harus berkibar di seluruh Tanah Air. Itu bendera kita dan daerah bisa saja memiliki lambang, tetapi harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ketentuan undang-undang, semangat, serta jiwa bahwa hanya ada satu bendera kedaulatan kita, yaitu sang Merah Putih.”

 Taati aturan
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menegaskan bahwa Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh itu menyangkut persoalan penegakan hukum daerah yang harus ditaati oleh pemerintah daerah.

“Ada mekanisme dan sistem yang harus ditaati oleh semua provinsi. Saya hanya meminta peraturan dan hukum yang berlaku ditaati,” kata Gamawan di kantornya seusai bertemu Presiden SBY, kemarin.

Kamis (4/4) lalu, Mendagri melakukan pertemuan tertutup di Banda Aceh dengan Pemangku Wali Nanggroe Malik Mahmud, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Gubernur Aceh dr Zaini Abdullah, dan Wakil Gubernur Muzakir Manaf.

Mendagri mengatakan, pertemuan yang berlangsung selama lima jam itu membahas mengenai pendapat masing-masing pihak mengenai ketentuan penggunaan lambang dan bendera Aceh.

Pemerintah juga memberi waktu 15 hari terhitung sejak 1 April kepada Pemerintah Aceh untuk mengkaji kembali penggunaan simbol bintang dan bulan sabit yang identik dengan bendera GAM pada bendera Aceh.

“Kesimpulannya, hal ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk penyampaian ke DPRA oleh Gubernur Aceh. Kemudian DPRA akan menyidangkan kembali untuk dibahas,” ujarnya.

 Dinilai tepat
Wakil Ketua MPR Ahmad Farhan Hamid menilai sangat tepat Presiden SBY mengundang Gubernur Aceh untuk membicarakan Qanun tentang Lambang dan Bendera Aceh. Pertemuan tersebut bisa juga dimanfaatkan untuk membincangkan masalah  belum rampungnya sejumlah RPP dan Perpres turunan UUPA.

“Melalui pertemuan seperti itu akan muncul dialog. Saya menilai itu positif dan kita harapkan lahir solusi,” kata Farhan Hamid menjawab Serambi di Jakarta, Jumat (5/4).

Farhan yang juga anggota DPD dari Aceh, mengatakan, persoalan Aceh harus diutamakan dalam kerangka pelestarian perdamaian.

“Akan ada titik temu, karena konsen kita adalah menjaga dan merawat perdamaian yang sudah dicapai,” ujarnya. (tribunnews.com/fik)

sikap presiden soal aceh
* Kontroversi soal lambang dan bendera Aceh harus diselesaikan melalui proses yang sudah diatur dalam undang-undang
* Presiden SBY akan undang Gubernur Zaini untuk membicarakannya
* Presiden berharap pembicaraan itu berakhir dengan baik
* Pikiran-pikiran yang bisa ditafsirkan sebagai kelanjutan dari gerakan pemisahan diri di Aceh harus dihentikan
* Semua pihak harus bersatu membangun Aceh menuju ke kehidupan masyarakatnya yang aman, tenteram, damai, dan sejahtera.

Zaini: Ya, Saya Diundang
Perihal undangan dari Presiden SBY untuk membahas persoalan bendera Aceh juga disampaikan Gubernur Aceh Zaini Abdullah di sela-sela inspeksi mendadak (sidak) ke Kantor Dishubkomintel Aceh, di Banda Aceh, Jumat (5/4) siang.

Hal itu ia sampaikan menanggapi rencana Biro Humas Pemerintah Aceh untuk menggelar coffee morning dengan wartawan guna membahas persoalan terkini di Aceh. “Dalam waktu dekat ini saya diundang ke Jakarta oleh Presiden. Jadi, acara coffee morning nanti saja dilaksanakan sepulang saya dari Jakarta,” kata Gubernur Zaini di ruang Sekretaris Dishubkomintel, Said Rasul.

“Membahas masalah apa Pak dengan Presiden?” tanya wartawan.

“Ya masalah yang terjadi saat ini,” sahutnya.

Dalam kegiatan itu, Gubernur didampingi staf khusus, Muzakir A Hamid, Kepala Biro Humas Pemerintah Aceh Nurdin F Joes, dan pejabat terkait lainnya.

Sehari sebelumnya, Wagub Aceh Muzakir Manaf yang juga Ketua Umum DPP Partai Aceh mengatakan akan memperjuangkan bendera dan lambang Aceh saat bertemu dengan Presiden SBY di Jakarta dan Wagub yakin akan dikabulkan. (her)

komentar mereka

JK Perlu Turun Tangan
Jusuf Kalla (JK), Hamid Awaluddin, dan Sofyan Djalil perlu turun tangan menyelesaikan persoalan bendera Aceh yang identik dengan bendera GAM. Ketiga tokoh itu mampu memberikan solusi terhadap persoalan penggunaan bendera tersebut sesuai semangat ketika perundingan antara Pemerintah RI dan GAM dilaksanakan dulu di Helsinki, Finlandia.

Tampilnya JK dan kawan-kawan saya yakin akan memberikan suasana sejuk. JK akan memberikan solusi dengan gaya diplomasinya yang baik. Kedekatan JK dengan tokoh-tokoh GAM sudah sedemikian baik. Saya optimis, persoalan ini bakal cepat selesai.

* Prof Nanat Fatah Natsir, Ketua Presidium ICMI. (ant)

Selesaikan Secara Bijak
Pimpinan dan tokoh masyarakat Aceh kita harap tidak mengibarkan dulu bendera Aceh yang menimbulkan berbagai persoalan sosial itu selama proses evaluasi oleh pemerintah pusat.

Pimpinan dan tokoh masyarakat Aceh, seperti gubernur dan wakil gubernur, muspida, serta anggota DPR Aceh, lebih baik menggunakan energinya utuk memelihara kedamaian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saya yakin, masyarakat Aceh lebih menginginkan kondisi daerahnya damai dan sejahtera.

Mendagri kita harap bisa menyelesaikan persoalan bendera Aceh ini secara bijaksana dengan pendekatan konsitusional.
* Priyo Budi Santoso, Wakil Ketua DPR RI. (ant)
Editor: hasyim
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
174824 articles 16 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI KOMENTAR SAYA
© 2014 TRIBUNnews.com All Right Reserved About Us Privacy Policy Help Terms of Use Redaksi Info iklan Contact Us Lowongan
Atas