Selasa, 3 Maret 2015
Home » Opini

UN 2013, ‘Peu Haba’?

Selasa, 16 April 2013 09:25 WIB

KONTROVERSI pelaksanaan Ujian Nasional (UN), bisa dibilang sudah berakhir. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini Menteri Pendidikan, M Nuh, sudah menutup pintu dialog untuk membahas perlu tidaknya pelaksanaan UN. Mau tidak mau, suka tidak suka, UN tetap harus dijalankan. Sangat menarik membaca opini J Sumardianta, “Fenomena Kodok Rebus Ujian Nasioanal” sebagaimana dimuat Koran Tempo (13/4/2012), dimana dikisahkan pelajar dan guru di Indonesia telah lama menjadi kodok rebus.

Seekor kodok normal, sehat, dan lincah ditaruh dalam panci berisi air bersih. Panci kemudian dipanasi dengan suhu sedikit demi sedikit dinaikkan. Kodok tidak merasakan adanya perubahan. Kodok mati terebus tanpa reaksi apa pun saat air mendidih. Kodok lain, yang langsung dicemplungkan ke dalam panci berisi air panas, spontan dengan gerakan beringas melompat keluar menyelamatkan diri. Fenomena kodok rebus adalah metafora bagi bangsa Indonesia yang tidak mampu membaca dan menanggapi betapa bobroknya sistem persekolahan.

Di Serambi edisi Senin (15/4/2013), Arbai, dalam opininya “Qua Vadis Ujian Nasional?” juga mengajak kita untuk kembali melihat sisi “kebrutalan” UN. Beliau menyebutkan, sekolah, jika menganut sistem UN, tak lebih dari lembaga kursus. Pendidikan tidak lagi mengacu pada proses, tapi pada hasil. Berhasil tidaknya pendidikan akan dijawab oleh angka yang tertera manis di kertas mahal bernama ijazah. Di sisi yang lain, pelaksaan UN, menurut M Nuh, untuk mendongkrak pendidikan Indonesia. Namun pertanyaannya, apakah Finlandia, sebagai negara dengan sistem pendidikan termaju di Dunia meningkatkan pendidikan dengan sistem UN?

Tentu tidak. Namun sekali lagi, kontroversi tersebut telah berakhir. Kondisi hari ini, bukan lagi perlu tidaknya pelaksaan UN, tapi bagaimana cara menghadapi UN. Tentu, dengan tidak menghalalkan segala cara. Bukan karena kita beranggapan UN adalah sebuah sistem yang salah (menurut pendapat masing-masing) sehingga memberi kemudahan (baca: membantu) siswa dalam melewati hari “maut” tersebut.

Pelaksanaan UN dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Mulai dari standar kelulusan yang semakin tinggi, hingga jumlah paket soal yang bertambah. Berdasarkan kacamata penulis, dua hal diatas, sah-sah saja dilakukan Pemerintah. Dalam hal standar kelulusan, misalnya, ini tidak lain karena ilmu pengetahuan semakin berkembang. Bagaimana mungkin kita menghadapi tantangan global, jika standar sebuah pendidikan masih mengacu pada standar lama.

Sedangkan jumlah paket soal yang tahun ini mengalami peningkatan drastis, yaitu 20 paket soal, ini karena beranjak dari “sakit hati” nya pemerintah ketika tahun-tahun sebelumnya di kecewakan oleh (sebagian) sekolah di seluruh Indonesia. Kecurangan yang terstruktur, telah menjadi rahasia umum, sehingga pelaksaan UN, sama sekali tidak menjadi acuan keberhasilan pendidikan Indonesia. Malah UN menjadi lelucon bagi siswa sendiri.      

Mengapa penulis katakan lelucon? Ini beranjak dari pengalaman penulis saat menjadi pengawas UN. Pada 2012, misalnya, waktu yang disediakan untuk menjawab soal selama 2 jam, terasa sangat lama. 30 menit pertama, seluruh siswa sudah menandai seluruh jawaban. Selebihnya, tinggal menghitamkan jawaban hingga waktu berakhir. Tidak sedikit diantara mereka, yang tidak sabar berlama-lama. Sehingga, sambil menunggu waktu berakhir, diisi dengan duek raheung atau mengganggu siswa yang lain.

Halaman123
Editor: bakri
KOMENTAR ANDA

TRIBUNnews.com © 2015

About Us

Help

Atas